Rapat Terbatas Tanggal 2014-03-26 Jam 08:00:00

Rapat Terbatas | Tanggal 26 Maret 2014 | Pukul 08:00:00
Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Para peserta Rapat Terbatas Kabinet yang saya cintai, alhamdulillah kita dapat melaksanakan Rapat Terbatas ini dengan satu agenda yaitu berkaitan dengan perlindungan dan bantuan hukum kepada Warga Negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di luar negeri. Bukan  hanya  Warga Negara Indonesia yang berstatus Tenaga Kerja Indonesia tapi hakikatnya semua Warga Negara Indonesia yang sekali lagi tinggal dan bekerja di luar negeri. Kita mengetahui, jika ada Warga Negara Indonesia dijatuhi hukuman oleh pengadilan di sebuah negara, itu menjadi isu yang sensitif, sensitif bagi masyarakat kita. Apalagi kalau hukuman yang diancamkan itu atau yang sudah divonis adalah hukuman mati.

Terus terang kita rasakan masayarakat kita begitu emosi kalau hal itu terjadi. Saya sendiri karena terus menangani, mengelola, dan mencari solusi semua ini selama hampir sepuluh tahun ini, masyarakat kita, tentu tidak semua, bahkan sulit membedakan apakah Warga Negara Indonesia yang  mengalami permasalahan di luar negeri itu karena kesalahannya atau bukan. Misalnya, kita dengar tenaga kerja kita tidak mendapatkan perlindungan yang baik, tidak mendapatkan hak-haknya, bahkan ada yang disiksa. Kalau itu, jangankan yang lain, saya pun, kita pun akan bertindak segera dan korban di mana pun kalau dianiaya seperti itu, orang tuanya dan bahkan kita memberikan bantuan, bantuan kemanusiaan dan bantuan hukum, agar hukum ditegakkan.

Kasus yang terakhir adalah yang menyangkut saudari kita yang bekerja di Hongkong, saya mengerti kalau masyarakat kita marah. Tetapi kadang-kadang masyarakat kurang mendapatkan informasi yang jelas. Ketika ada Warga Negara Indonesia dijatuhi hukuman mati oleh sebuah negara melalui proses pengadilan yang akuntabel  dan kredibel, itu seolah-olah mereka tidak bersalah. Saya kira negara mana pun termasuk negara kita kalau kita menjatuhkan hukuman mati kepada warga negara asing yang tinggal di Indonesia, pastilah yang bersangkitan melakukan kejahatan dan ini dialami juga oleh saudara-saudara kita di luar negeri.

Kita tahu setelah kita cek one-by-one yang diancam hukuman mati atau bahkan sudah divonis hukuman mati itu rata-rata kejahatannya berupa pembunuhan, kadang-kadang pembunuhan disertai perampokan, dan kemudian kejahatan narkoba berkategori berat. Itulah, jadi ini yang juga harus kita komunikasikan kepada saudara-saudara kita duduk persoalan yang sebenarnya.

Tetapi bagaimana pun hukuman mati ini sesuatu yang berbeda. Oleh karena itulah, kita sudah menjadi policy dan kegiatan nyata kita untuk melakukan segala upaya agar saudara kita itu mendapatkan pengampunan, paling tidak dikurangi hukumannya, tidak menjadi hukuman mati. Kita telah melakukan apa saja, saya selalu mengirim surat bahkan surat itu berkali-kali kepada Presiden, Perdana Menteri, Sultan, Raja. Bahkan saya sering menelepon, saya bertemu langsung untuk meminta mohon diampuni saudara kami namanya X. Meskipun saya tahu, yang bersangkutan melakukan kejahatan yang telah divonis oleh pengadilan, dan sekali lagi rata-rata pembunuhan atau pun kejahatan narkoba yang di Indonesia sendiri, hukumannya juga bisa sampai hukuman mati.

Khusus Satinah ini sendiri yang sekarang menjadi pembicaraan, saya kira semua sudah bekerja habis-habisan. Pak Djoko Suyanto, Menko Polhukam, dengan tim juga sudah memberikan penjelasan dan bahkan perpanjangan sampai 3 April itu juga surat yang saya tulis sendiri. Jadi kalau masyarakat bilang pemerintah tidak peduli, keliru besar. Kita sangat-sangat peduli dan bekerja untuk itu.

Data yang  terakhir sudah kita bebaskan dari hukuman mati 176 orang sedangkan yang masih kita usahakan 246. Saya kira masyarakat mesti tahu, 176 sudah bisa kita selamatkan saudara kita meskipun melakukan pelanggaran hukum. Kita akan berjuangan terus agar 246 bisa juga kita lakukan hal yang sama. 

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah bekerja untuk itu, dan saya akan terus masuk manakala saya harus mengirim surat, saya harus menelepon langsung, juga akan saya lakukan.

Begini, Saudara-saudara, ini sekali lagi ada sensitivitas tertentu kalau sudah hukuman mati. Saya sendiri sebagai Presiden ketika mendapatkan surat-surat dari pemimpin negara lain, apakah Presiden, Perdana Menteri, dan saya baca berkali-kali, saya minta pandangan dari Mahkamah Agung, dari para Menteri terkait, bagaimana soal ini. Karena kita pun juga menginginkan hal yang sama atas ratusan Warga Negara Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri. Di satu sisi memang ada aspek kemanusiaan, wajib hukumnya bagi kita salah atau tidak salah kalau saudara kita diancam hukuman mati, kita berikhtiar untuk mengurangi hukuman itu dan membebaskan dari hukuman mati. Ini policy kita tidak berubah, akan kita jaga. Tetapi aspek yang lain adalah ini kejahatan, saudara kita sendiri melakuan kejahatan yang sama di dalam negeri, mereka juga mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan kita all out  untuk membebaskan mereka di luar negeri yang melakukan kejahatan yang sama. Poin saya adalah, setiap Warga Negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di luar negeri, harus terus kita lakukan pendidikan, sosialisasi, pengingatan janganlah melakukan kejahatan yang besar karena berat kita harus terus menerus mencari jalan untuk memintakan pengampunan atau pembebasan. Belum kalau harus membayar tebusan atau diyat. Saya kira sudah dijelaskan, lazimnya disetarakan dengan harga 150 sampai 200 unta tapi ternyata harganya melambung tinggi. Ini yang sedang kita negosiasikan urusan Satinah, mencapai di atas 20 milyar.

Sekarang  bagaimana? Rakyat harus tahu apakah kita, negara, harus menanggung terus puluhan milyar kita keluarkan? Bagaimana keadilannya dengan saudara kita di dalam negeri? Mari kita bicarakan baik-baik. Ini bangsa, bangsa kita sendiri, rakyat, rakyat kita sendiri. Tapi bagi saya, doktrin saya, apapun kita harus berusaha keras untuk membebaskan dari hukuman mati di luar negeri. Dengan catatan, ayolah kita bareng-bareng menjaga perilaku saudara-saudara kita di luar negeri itu.

Mengenai tebusan atau diyat, kita harus juga bicara baik-baik bagaimana bagusnya. Apa kita bebaskan saja meminta tebusan berapa, yang kira-kira menjadi tidak adil? Atau bagaimana?

Itulah sebetulnya dua aspek  kalau kita berbicara WNI yang terancam hukuman mati ataupun telah divonis hukuman mati. Inilah pekerjaan kita bersama-sama. Oleh karena itu, saya akan dengarkan perkembangannya, progress-nya, apa saja yang telah kita lakukan. Tapi yang jelas, posisi saya jelas, kita berusaha keras membebaskan saudara kita ini. Saya sudah minta Pak Djoko minta perpanjangan lagi, saya kirim surat lagi agar bisa diperpanjang eksekusinya. Insya Allah ada titik temu dan kemudian bisa dibebaskan.

Setelah itu, kita bicara yang lebih luas, bagaimana kalau hal-hal begini terus terjadi, kasus-kasus begini terjadi lagi? Supaya negara, rakyat, jadi paham betul dan, sekali lagi, keadilan tegak bagi saudara-saudara kita seluruhnya baik yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri sendiri.

Saya koreksi, jadi tanggal 3 itu batas pembayaran diyat kepada Saudari Satinah tapi ini harus kita ajukan lagi surat perpanjangannya. Saya akan menulis surat lagi. Saya teken hari ini, hari ini saya tanda tangani surat itu untuk kita mintakan pembicaraaan dengan pihak keluarga agar tujuan kita bisa dicapai, terbebasnya Satinah dari hukuman mati. Ini ikhtiar kita, sekuat tenaga kita jalankan.

Saya kira begitu pengantar saya. Setelah ini kita lanjutkan lagi dengan mendengarkan penjelasan dari Menko Polhukam dan BIN.

Terima kasih.

(Humas Setkab)