Sidang Kabinet Paripurna Tanggal 2014-04-01 Jam 08:00:00

Sidang Kabinet Paripurna | Tanggal 01 April 2014 | Pukul 08:00:00
Masalah Bantuan Sosial

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.

Saudara Wakil Presiden dan para peserta Sidang Kabinet yang saya cintai, alhamdulillah di tengah kepadatan tugas kita masing-masing hari ini kita dapat kembali melaksanakan Sidang Kabinet untuk membahas permasalahan terkini, dan tentu sebagaimana biasanya untuk mendapatkan solusi serta kebijakan yang hendak kita tempuh dan jalankan.

Agenda utama sidang kita hari ini, tiada lain adalah berkaitan dengan kegiatan pemilihan umum legislatif, utamanya kegiatan kampanye pemilu yang telah berlangsung selama dua minggu lebih dan sebentar lagi akan berakhir kampanyenya. Kemudian 9 April, insya Allah, bangsa kita akan kembali melaksanakan pemungutan suara.

Besok saya bermaksud untuk melaksanakan Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas, khusus berkaitan dengan implementasi pembangunan infrastruktur atau proyek-proyek pembangunan tertentu, termasuk implementasi pembangunan Bandar Udara Internasional Semarang yang beberapa saat terhenti karena belum ada kesesuaian di antara instansi horizontal maupun antara pusat dengan daerah. Alhamdulillah telah dicapai suatu kesepakatan, ada solusi, dan besok akan kita pastikan pembangunan Bandar Udara itu segera bisa dilakukan, utamanya peningkatan kapasitas dan pembangunan terminal yang lebih sesuai. Demikian juga permasalahan listrik yang ada di Sumatera Utara itu juga menjadi perhatian publik. Ada sekitar shortage 200 Megawatt-- dari 1.800 bisa kita suplai 1.600. Mengapa kurang? Karena ekonomi, industri komersial, dan rumah tangga yang memerlukan listrik memiliki peningkatan kebutuhan atau demand yang tentu konsekuensinya mesti kita tambah lagi daya listrik. Sudah ada rancangan dari PLN dan pihak-pihak terkait, mari kita pastikan itu pun segera bisa dilakukan sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama kekurangan listrik di Medan dan sekitarnya bisa diatasi.

Saudara-saudara, berbicara tentang pemilihan umum legislatif yang tengah berlangsung sekarang ini paling tidak ada tiga isu aktual atau tiga isu yang menjadi perhatian publik dan kerap diangkat oleh media massa kita. Pertama adalah pendanaan kampanye. Yang kedua, isu jangan-jangan pemilu ini curang. Inilah politik, pemilu belum berlangsung sudah ada statement, “pemilu ini curang.” Yang ketiga, keamanan dan ketertiban pemilu.

Saya ingin menyampaikan pengantar tentang ketiga isu itu. Saya sudah meminta Menteri Dalam Negeri serta Menteri Keuangan nanti akan menjelaskan kepada kita kebijakan dan regulasi tentang penggunaan dana kampanye, utamanya ketika para pejabat negara melakukan kampanye pemilu. Hal ini juga berkaitan dengan surat yang dikirim oleh Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kepada saya yang saya terima hari Jumat yang lalu dan hari ini kita bahas inti dari surat Ketua KPK yaitu berkaitan dengan dana atau anggaran bantuan sosial, pusat dan daerah, yang intinya perlu ditertibkan. Saya pikir apa yang disampaikan KPK beserta rekomendasinya itu benar. Saya setuju dan mendukungnya. Oleh karena itulah, nanti akan saya sampaikan apa yang harus dilakukan pemerintah untuk merespon rekomendasi dari KPK itu. Sekaligus, karena ini musim kampanye, baik pemilu legislatif maupun pemilihan presiden, kita harus memastikan bahwa penggunaan dana kampanye itu tertib tidak ada penyimpangan dan kesalahan.

Saudara-saudara, dari tiga isu aktual ini maka berkaitan dengan pendanaan pemilu-- perihal surat Ketua KPK sudah saya jelaskan dan bagaimana kita melihatnya yang intinya rekomendasinya bagus dan mari kita laksanakan. Tentu saya akan keluarkan kebijakan dan arahan lebih lanjut yang berlaku bagi seluruh jajaran pemerintah dan menyangkut keuangan bagi pejabat negara hingga tingkat bupati dan walikota. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan nanti akan mempresentasikan di hadapan sidang ini, apa yang akan kita lakukan, termasuk kebijakan dan regulasi tadi.

Saudara pernah mendengar minggu lalu misalnya ada kecurigaan bahwa saya sebagai Presiden menggunakan dana yang tidak dibenarkan. Saya sudah menjelaskan, Mensesneg sudah menjelaskan, bahwa saya sebagai pejabat negara tunduk kepada aturan yang berlaku. Itu juga yang saya laksanakan pada tahun 2009 bersama Pak Jusuf Kalla waktu itu. Itu pula yang dilakukan pada Presiden Megawati dan Wakil Presiden Hamzah Haz pada pemilu tahun 2004. Aturannya sama, ketentuannya sama dan saya mengindahkan aturan itu. Karena diangkat, kemudian juga penafsiran berbeda-beda, saya mengambil inisiatif begini saja, yang jelas seperti Presiden/Wakil Presiden, siapa pun Presiden dan Wakil Presidennya, bahkan ini berlaku secara internasional wajib mendapatkan pengamanan dan dibantu oleh perangkat pelengkap, perangkat melekat dan itu adalah tugas negara. Dalam rangkaian kampanye pemilu  di luar itu, tidak boleh menggunakan anggaran negara. Itu aturan yang berlaku dan itulah yang saya patuhi.

Namun demikian, sekali lagi, saya meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengaudit penggunaan dana kampanye saya, mana yang itu menjadi tugas atau kewajiban negara dan mana itu yang bukan, yang bukan sepenuhnya agar bisa digunakan dana kampanye dan bukan dana atau anggaran negara. Ini contoh. Saya sudah berbicara langsung dengan Pimpinan BPK agar saya minta sungguh dilakukan audit itu supaya masyarakat mengetahui bahwa tidak ada penyimpangan apapun dalam penggunaan anggaran negara itu. Saya berharap hal begini, melalui Mendagri, juga dilakukan kepada para pejabat negara, pejabat negara yang lain, hingga tingkat bupati dan walikota. Pastikan semua mendapatkan audit, para menteri, gubernur, bupati, dan walikota, termasuk pejabat negara yang lain. Kita ingin transparansi dan akuntabilitas kita cukup tinggi. Saya telah memberi contoh untuk itu sehingga yang lain saya minta dilakukan. BPKP sebagai unsur pemerintah tentu juga mengemban tugas. Tapi politiknya ini tinggi, oleh karena itu Badan Pemeriksa Keuangan kita mintakan untuk melakukan audit yang resmi. Ini masalah pendanaan pemilu atau penggunaan anggaran negara bagi para pejabat negara. Intinya yang tidak boleh, yang tidak dibenarkan oleh Undang-Undang dan aturan jangan dilaksanakan, jangan dilakukan-- tidak menggunakan fasilitas negara. Saya juga memberi contoh, selama rangkaian kampanye pemilu saya tidak menggunakan fasilitas yang biasanya saya gunakan sebagai Presiden, apakah terminal di bandara, apakah instansi TNI/Polri, apapun. Supaya tidak ada dugaan yang aneh-aneh dan tidak ada conflict of interest. Ini tentu berlaku bagi semua.

Yang kedua, berkaitan dengan isu kecurangan pemilu. Saya sudah berkali-kali sebenarnya, tapi sekali lagi, pemilu belum dimulai sudah ada semacam vonis, kalau partai ini kalah pasti pemilunya curang. Saya kira mendahului kehendak Allah subhanahu wa taala. Pemilunya saja belum, kok sudah disimpulkan pasti curang. Pertanyaannya siapa yang curang? Siapa? Kalau, saya ulangi lagi  penjelasan saya, ada rezim pemilihan umum KPU-nya itu di bawah bayang-bayang presiden atau pemerintah, bahkan dikontrol, patut curiga, “jangan-jangan tidak fair, curang.” KPU dengan jajarannya, Bawaslu dengan jajarannya sekarang ini mandiri dan independen. Kemudian kalau pemerintah dianggap curang, pemerintah ini siapa? Di ruangan ini saja hampir semua partai politik ada. Di daerah, Gubernur, Bupati, dan Walikota semua partai politik ada. Jadi kalau ada isu kecurangan, siapa yang curang? Bagaimana curangnya? Mekanisme di TPS, PPS, dan seterusnya, sebenarnya, sesungguhnya cukup akuntabel dan transparan. Meskipun kalau ada yang ingin punya niat  bisa saja, tapi sistem kita sendiri itu ada. Saya juga mendengar isu intimidasi dan paksaan dari sejumlah pejabat, utamanya di daerah, saya mendengarnya di daerah, untuk memaksa mencoblos partai ‘ini’ menggunakan perangkat yang ada di pemerintahan daerah itu. Ini isu-isu yang muncul, kecemasan kalau pemilunya curang, bahkan sudah vonis kalau partai ini kalah berarti curang, kemudian isu pejabat daerah juga ada yang melakukan intimidasi dan paksaan.

Menghadapi itu, karena kita tidak ingin ada kecurangan apapun di negeri tercinta ini, mari kita pastikan sistem pengawasan berjalan dengan baik. Siapa yang mendapat amanah Undang-Undang untuk melakukan pengawasan dan pencegahan kecurangan dan penyimpangan itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Jajaran Bawaslu dan Polri kita harap sangat aktif untuk menjalankan tugasnya. Masyarakat pun, pers pun, bisa berkontribusi, tentu yang faktual, jangan fitnah.

Saya berharap Mendagri bisa berkomunikasi dengan KPU beserta jajarannya, Bawaslu, Panwaslu, untuk melakukan pengawasan secara ketat kepada semua pejabat negara. Begitu saja, termasuk Bupati dan Walikota. Dengarkan aduan rakyat. Kalau memang ada pejabat di daerah yang melakukan intimidasi dan paksaan, memanggil parpol, “coblos partai ini”, misalnya. Lebih bagus begitu daripada kita belum-belum sudah saling curiga, saling tidak percaya, pasti curang, pasti curang. Lebih bagus waktu belum dimulai pemungutan suara ini, semua digelar, semua melaksanakan tugasnya dengan baik. Itulah cara yang cerdas, tanpa belum-belum harus kita sudah curiga satu sama lain. Itu yang kedua.

Sedangkan yang ketiga adalah tentang keamanan dan ketertiban pemilu. Saya selalu mendapatkan update dari Kapolri tentang perkembangan situasi kampanye pemilu di seluruh tanah air. Sejauh ini berjalan normal dan wajar, bahwa suhu menghangat, kampanye yang disampaikan juga kadang-kadang panas itu wajar. Di masa yang lalu juga begini. Di luar negeri juga begitu, bahkan di luar negeri disertai aksi-aksi kekerasan dan korban jiwa sering tidak bisa dihindarkan. Alhamdulillah, rangkaian kampanye pemilu hingga hari ini berjalan secara tertib, lancar, dan aman. Saya berharap bisa dijaga. Yang menjaga bukan hanya Kapolri dan aparat keamanan yang lain, tetapi terlebih-lebih adalah para elit, para juru kampanye, para pimpinan partai politik untuk betul-betul menjaga situasi seperti ini.

Kemudian saya mendapatkan informasi resmi, ini bagian dari politik barangkali, ada sejumlah tokoh yang mengkhawatirkan keselamatan seseorang. Isunya macam-macam. Oleh karena itu, saya tidak mengambil enteng isu ini, lebih bagus negara memberikan proteksi, kepolisian memberikan bantuan pengamanan langsung, pengamanan fisik kepada tokoh-tokoh seperti itu. Sehingga, tidak ada lagi kecurigaan, “jangan-jangan ada rencana A, rencana B.” Kapolri sudah menjalankan tugas dari saya untuk memberikan proteksi, pengamanan, penjagaan keselamatan. Politik itu keras dan kadang-kadang jahat. Oleh karena itulah, negara memberikan perhatian yang penuh dan manakala memang benar ada yang terancam keselamatannya, kita memberikan bantuan utuh, apalagi ini musim pemilu.

Saudara-saudara, tiga hal itulah yang saya sampaikan sebagai pengantar yang juga menjadi isu politik terkini. Yang jelas, kami mendengar, kami mengikuti, tidak menganggap ringan informasi apapun, tetapi marilah kita jernih berpikir bangsa ini, untuk tidak mudah mendapatkan informasi yang tidak jelas dan jauh dari logika. Tetapi kami harus responsif, kami bertanggung jawab untuk menjaga segala sesuatunya berjalan dengan baik.

Demikian pengantar saya. Setelah ini langsung saya berikan kesempatan kepada Mendagri dan kemudian nanti Menteri Keuangan berkaitan utamanya dengan pendanaan pemilu atau penggunaan anggaran bagi pejabat negara.

(Humas Setkab)