Rapat Terbatas Tanggal 2014-05-30 Jam 10:00:00

Rapat Terbatas | Tanggal 30 Mei 2014 | Pukul 10:00:00
1. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Otonomi Khusus Provinsi Papua

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Wakil Presiden dan para Menteri serta para peserta Rapat Terbatas Kabinet yang saya cintai, hari ini di Cipanas ini ada tiga agenda kegiatan kita. Yang pertama adalah sekarang ini, Rapat Terbatas Kabinet Bidang Polhukam. Kemudian sore hari nanti Rapat Kabinet Terbatas Bidang Perekonomian. Sedangkan satu lagi saya beserta Wakil Presiden akan mendengarkan laporan dari Menko Kesra dalam kapasitasnya sebagai Menteri Agama Ad Interim tentang situasi di Kementerian Agama terutama yang berkaitan dengan konsolidasi yang sedang dilakukan oleh Menteri Agama Ad Interim.

Pertama-tama Saudara-saudara, menyangkut sesi Ratas pagi ini ada dua. Kita akan mendengarkan laporan dan presentasi dari Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksananan dari Undang-Undang tentang Desa, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2014 tentang Desa. Kita berharap pada bulan Mei ini juga kita sudah tetapkan sebagai Peraturan Pemerintah atau substansi utamanya selesai akhir bulan ini dan kemudian kita sahkan atau saya tanda tangani sebagai Peraturan Pemerintah. Saya telah berpesan kepada Mendagri agar Peraturan Pemerintah ini tepat memang menjadi implementasi dari Undang-Undang yang ada, berorientasi ke masa kini dan  masa depan, dan tetap segaris serta sejiwa dengan pikiran besar mengapa Undang-Undang tentang Desa itu kita hadirkan. Saya juga berpesan jangan sampai kita membuat Undang-Undang termasuk Peraturan Pemerintah yang kelak menjadi bom waktu.

Memang kalau musim pemilihan umum atau musim kampanye itu banyak sekali janji, begitu hukumnya, hukum politik, hukum kampanye. Tetapi saya yang alhamdulillah dengan bantuan Saudara telah memimpin negeri ini selama hampir sepuluh tahun juga menjalankan pemerintahan, saya tahu mana-mana yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam batas kemampuan negara dan pemerintah dan mana-mana yang di luar kemampuan kita. Obral janji mungkin menarik tetapi itu menjadi masalah dan bahkan malapetaka bagi perjalanan Republik ini termasuk jalannya pemerintahan dimasa yang akan datang.  Dalam konteks seperti itulah sebagai tanggung jawab moral dan tanggung jawab politik kita, termasuk saya sendiri sebagai, mari kita pastikan Peraturan Pemerintah tentang Desa ini pas membawa manfaat bagi desa dan juga bagi pemerintahan secara umum.

Yang kedua, yang juga akan dipresentasikan oleh Mendagri adalah Rencana Perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus untuk Papua. Sebagaimana Saudara ketahui, di Bogor ini beberapa bulan yang silam, para unsur Pimpinan Papua dan Papua Barat telah melaporkan dan mempresentasikan pikiran serta usulan kedua Provinsi itu untuk perubahan ataupun penyempurnaan Undang-Undang Otonomi Khusus yang ada. Telah kita pelajari dengan seksama, proses komunikasi dan konsultasi antara Jakarta dengan Papua dan Papua Barat termasuk komunikasi dan konsultasi di tingkat pemerintahan pusat juga telah dilakukan dengan focal point Menteri Dalam Negeri. Yang penting, mari kita pastikan Otonomi Khusus untuk Papua ini bisa menjawab dan mengatasi berbagai persoalan yang masih ada di Papua dan Papua Barat utamanya benar-benar bisa meningkatkan kesejahteran saudara-saudara kita di kedua Provinsi itu, memberikan rasa adil, dan kemudian pembangunan bisa berlangsung lebih efektif lagi. Yang mesti dijadikan pedoman atau dipedomani, mari kita pastikan Undang-Undang apapun, sistem yang berlaku di provinsi manapun itu tetap sejiwa dan tidak boleh bertabrakan dengan kerangka kehidupan bernegara. Pertama-tama tentunya UUD 1945. Yang kedua sistem atau bangun bernegara kita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau lebih dalam lagi secara filosofi tentulah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Apa yang kita lakukan sekarang ini di dalam mempelajari apa yang diusulkan oleh daerah, karena saya ingin prosesnya bottom up dan tidak top down, sekali lagi itu sesuai dengan kerangka bernegara tadi tetapi bisa menjawab berbagai permasalahan dan tantangan yang masih ada di kedua Provinsi itu. Itulah tujuan dari Ratas sesi pertama ini setelah nanti Mendagri menyampaikan presentasinya.

Setelah Shalat Jumat berjamaah, insya Allah nanti sebelum masuk ke Ratas sesi kedua, saya akan mempersilakan Menko kesra di hadapan forum yang lebih terbatas untuk melaporkan tentang situasi terkini di Kementerian Agama. Sebagaimana Saudara ketahui, Menteri Agama yang lama Bapak Suryadharma Ali telah menyampaikan, pertama-tama secara lisan kepada saya di Bogor pada tanggal 27 Mei, yang artinya Beliau mengajukan pengunduran dirinya karena akan fokus menghadapi sangkaan hukum yang disampaikan kepada Pak Suryadharma Ali dengan demikian juga tidak akan menimbulkan permasalahan psikologis apapun di jajaran Kementerian Agama. Saya hargai niat dan permintaan Pak Suryadharma Ali untuk mengundurkan diri ini. Kemudian dua hari setelah itu, hari Rabu yang lalu, secara resmi telah mengajukan pengunduran dirinya secara tertulis dan saya setujui. Kemudian Beliau sudah saya berhentikan dari posisinya sebagai Menteri Agama dan telah saya angkat Menko Kesra sebagai Menteri Agama Ad Interim sampai saya angkat nantinya Menteri Agama yang definitif untuk melanjutkan tugas pada sisa masa bakti Kabinet ini, masa bakti 2009 – 2014.

Saudara-saudara, setelah itu kita lanjutkan Ratas kita untuk mendengarkan laporan dan presentasi utamanya dari Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Kelanjutan Pembahasan RAPBN antara Pemerintah dengan DPR RI. Ini penting Saudara-saudara, saya  kira semua mengetahui bahwa situasi perekonomian global belum aman. Demikian juga tantangan yang dihadapi oleh perekonomian kita juga tidak kecil. Saudara ingat tahun lalu, 2013, karena kita waspada kita mengetahui bahwa semua negara yang tergolong emerging economy atau emerging market mengalami tantangan–tantangan baru, pukulan-pukulan baru, termasuk Indonesia, antara lain dipicu oleh faktor eksternal yang berimplikasi kepada sejumlah makro ekonomi kita. Kita bekerja keras selama tahun 2013 dan alhamdulillah meskipun kita terpukul dampaknya kita rasakan tapi tidak terlalu buruk sebagaimana yang diperkirakan atau dicemaskan banyak pihak. Maksud saya,  tahun ini pun kita harus tahu masih ada permasalahan-permasalahan seperti itu, sehingga pengelolaan ekonomi harus betul-betul serius. Saya sudah menyampaikan arahan kepada Menko Perekonomian yang baru, Pak Chairul Tanjung,  dan sekarang Pak Chairul sedang bekerja siang dan malam untuk mengelola perekonomian kita ini di samping saya dan Wapres sendiri yang tentu tengah mengemban tugas untuk itu semua. Dengan harapan, sekali lagi, kalau ada implikasinya terhadap perekonomian kita, kita bisa meminimalkan.

Contoh Saudara-saudara, Amerika Serikat saya ikuti televisi tadi malam kuartal pertama ini susut satu persen. Jadi ekonomi terbesar dunia susut satu persen. Bisa dibayangkan apa implikasinya terhadap perdagangan antara negara manapun dengan Amerika Serikat, investasi dan lain-lain. Filipina yang menjadi darling dan star dari ekonomi di kawasan saya baca kuartal pertama juga tumbuh lima sekian persen-- drop dua persen dari pertumbuhan tujuh sekian persen. Era perekonomian dunia seperti itu juga membuat negara manapun menyesuaikan. Tiongkok yang dulu hampir setiap tahun tumbuh antara sepuluh sampai sebelah persen telah dikoreksi-- sekarang hanya tujuh sampai delapan persen, 3-4 persen lebih rendah. Kita harus memiliki kesiapan mental, meskipun kita perlu usaha sekuat tenaga, untuk menjaga perekonomian kita pada tingkat 5-6 persen tetapi sekali lagi tantangannya tidak ringan dan hanya dengan kerja keras, pikiran yang cerdas, dan tetap fokus insya Allah sekali lagi ekonomi kita bisa kita jaga pada tingkat yang rasional. Itulah sebetulnya makna dari mengapa APBN ini penting karena meskipun tahu pertumbuhan itu bukan hanya komponen APBN-- ada investasi, ada konsumsi rumah tangga,  ada ekspor dan impor-- tetapi bagaimanapun belanja pemerintah itu memiliki arti penting dalam komponen pertumbuhan.

Yang terakhir, nanti sore juga akan kita dengar, Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan yang mengubah sebetulnya peran dan kewenangan menyangkut penyusunan dan penetapan APBN. Kita sudah menyadari dan ini bertahun-tahun sepertinya ada yang tidak pas. Singkatnya, apakah kewenangan DPR RI sejauh itu, seluas itu? Lantas bedanya apa antara eksekutif dengan legislatif? Karena kalau rancu, tidak jelas batasnya antara pemerintah sebagai lembaga eksekutif dan kemudian DPR RI sebagai lembaga legislatif meskipun juga ada fungsi budgeting, ada fungsi pengawasan, tapi kalau ini tidak tepat bahkan dalam ukuran universal pun tentu memiliki masalah. Dan apapun, Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan, ada implikasinya yang membatasi ruang gerak dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyusunan APBN. Ini tentu ada implikasinya. Nanti kita akan mendengarkan  dari Saudara Menteri Keuangan apa saja yang mesti kita sesuaikan dengan semuanya itu. Harapan saya, sebagaimana yang saya tunjukan, saya selalu hormat, patuh, dan menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, maka lembaga negara manapun termasuk DPR RI kiranya juga mengindahkan semuanya itu, sehingga baik hubungan kita nanti.

Ini lima bulan, kita tahu situasi politik sudah tentu penuh dengan lingkungan atau suasana kompetisi pemimpin kita yang akan datang-- pilpres antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, tentu dengan pendukung-pendukungnya. Sungguh pun demikian, sungguh pun barangkali perhatian masyarakat luas lebih banyak kepada kompetisi pemilihan presiden, tetapi mari kita tetap fokus, tetap serius, sekaligus kalau urusan APBN kebersamaan antara pemerintah dengan DPR RI.

Itulah Saudara-saudara pengantar yang dapat saya sampaikan pada Rapat Terbatas kita hari ini. Nanti setelah break sebentar saya langsung memberikan kesempatan kepada Mendagri untuk menyampaikan presentasinya.

Terima kasih.

(Humas Setkab)