Sidang Kabinet Paripurna Tanggal 2014-06-04 Jam 09:00:00

Sidang Kabinet Paripurna | Tanggal 04 Juni 2014 | Pukul 09:00:00
Arahan Presiden

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

 

Salam sejahtera untuk kita semua.

 

Saudara Wakil Presiden dan para peserta Sidang Kabinet Paripurna yang saya cintai, alhamdulillah di tengah kepadatan tugas kita masing-masing kita kembali melaksanakan Sidang Kabinet Paripurna hari ini.

 

Ada tiga agenda yang ingin saya sampaikan dalam sidang kita hari ini. Pertama adalah, berkaitan dengan akuntabitas pengelolaan keuangan dan kepatuhan kepada aturan yang berlaku yang harus kita junjung tinggi dan laksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perkembangan situasi terkini baik di bidang politik, hukum, dan keamanan; bidang perekonomian; maupun bidang kesejahteraan rakyat yang menuntut konsentrasi dan kerja keras kita semua, kerja keras jajaran pemerintah. Sedangkan yang ketiga adalah berkaitan dengan pelibatan para menteri dalam pemenangan pasangan capres-cawapres dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 ini. Kita ingin atur dan tata dengan baik, dengan demikian kegiatan Saudara-saudara tidak harus mengganggu pelaksanaan tugas masing-masing, tugas-tugas kementerian dan tentunya tugas-tugas pemerintahan.

 

Saya mulai dari yang pertama, yaitu menyangkut akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kepatuhan kepada aturan yang berlaku. Saudara-saudara, kita tentu sedih dengan ditetapkannya Sdr. Suryadharma Ali sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, saya berharap semoga Pak Suryadharma Ali bisa menghadapi sangkaan pelanggaran hukum tersebut dengan baik. Itu pula yang saya sampaikan kepada Pak Suryadharma ketika beliau menghadap saya beberapa saat yang lalu di Bogor untuk secara resmi memohonkan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia.

 

Berkaitan dengan ini Saudara-saudara, pada kesempatan yang baik ini saya harus mengulangi instruksi dan arahan saya yang telah saya sampaikan berkali-kali, agar para menteri dan anggota kabinet sungguh berhati-hati, cermat, dan lurus dalam melakukan sesuatu. Hentikanlah niat untuk mendapatkan keuntungan finansial secara tidak sah dan tidak legal, apalagi harus merugikan negara dan hal itu dilakukan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri karena perbuatan itu telah berkategori korupsi, tindak pidana korupsi. Kalau Saudara telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan korupsi, sebagai Presiden meskipun sedih saya tidak bisa melakukan intervensi dan terus-terang saya tidak bisa menolong. Paling-paling saya meminta kepada KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, agar hukum ditegakkan secara adil. Jika menteri yang bersangkutan tidak bersalah harus dibebaskan, begitu menurut hukum dan keadilan. Kalau terbukti bersalah di hadapan pengadilan tentu sanksi mesti diberikan. Saya akan selalu mengatakan dan menyerukan hal-hal seperti itu kepada KPK dan penegak hukum yang lain.

 

Dalam hal Saudara ragu-ragu untuk mengambil keputusan yang berimplikasi pada penggunaan keuangan negara, saya mendengar sering Saudara hadapi, sering para gubernur, bupati, dan walikota hadapi, maka sebagaimana pula yang telah saya sampaikan berulang kali lakukanlah konsultasi dengan pihak-pihak yang berwenang. Saya senang, saya memberikan penghargaan bahwa sesuai dengan instruksi saya sebelumnya saya ketahui para Menteri Koordinator bersama menteri yang barangkali menghadapi situasi yang tidak terang, khawatir kalau itu dianggap melawan hukum, khawatir kalau itu dianggap korupsi, melakukan konsultasi dengan KPK ataupun Kejaksaan. Itu bagus. Dan para menteri teknis yang bertemu dengan saya merasa terbantu, tidak sendiri, karena sebetulnya para menteri tidak punya niat untuk melakukan penyimpangan, cuma barangkali karena mungkin tidak tahu kalau itu sudah dikategorikan korupsi yang bersangkutan ragu-ragu. Dalam keadaan inilah saya berharap apa yang telah dilakukan oleh para Menteri Koordinator itu bisa dilanjutkan dan kalau memang cukup serius dalam arti “iya” apa “tidak” dan daripada macet urusan kementerian, Wakil Presiden dan saya juga bisa diajak untuk mengatasi masalah itu. Di sinilah makna dari pencegahan. Karena, kalau kita ingin negara kita ini makin terbebas dari bottlenecking, hambatan, kemandekan di sana-sini dalam urusan pembangunan karena urusan takut ini, maka mari kita carikan solusinya. Saya kira tidak arif kalau tujuannya menjebak, “tunggu saja biar salah, kena dia,” saya kira bukan itu semangat yang harus ditegakkan.

 

Bagi saya sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara ada dua tujuan kembar. Tujuan yang pertama, hukum dan keadilan ditegakkan, mereka yang bersalah termasuk melakukan korupsi diberikan sanksi yang tegas, dengan demikian tidak boleh ada hambatan dalam penegakan hukum. Tetapi tujuan yang kedua, yang pertama itu dilaksanakan tanpa harus memandekkan jalannya pemerintahan dan jalannya pembangunan di seluruh tanah air di pusat maupun di daerah. Itulah yang menjadi tujuan kembar. Saya berharap mindset ini, cara pandang ini ada dalam semua penyelenggara negara, kita semua. Negara ini negara kita sendiri, kita semua yang mengelolanya agar makin kedepan makin maju. Jadi kalau itu tegak di negeri kita ini akan bagus.

 

Itu agenda pertama Saudara-saudara. Dan tinggal 4,5 bulan masa bakti kita, sungguh lah berhati-hati, sungguh lah cermat, dan jangan melakukan sesuatu yang menjadi bom waktu di kelak kemudian hari.

 

Yang kedua Saudara-saudara, menyangkut perkembangan situasi terkini dan instruksi saya agar para menteri tetap bisa berkonsentrasi pada tugas dan pekerjaannya. Tentu saya tidak akan menggambarkan perkembangan situasi terkini itu seperti apa karena Saudara sudah mengetahuinya, kita semua sudah mengetahuinya. Yang jelas ekonomi kita masih menghadapi tekanan-tekanan dan ini tidak khas Indonesia tapi juga dialami oleh negara-negara lain-- emerging market economy misalnya, juga tetangga-tetangga kita. Sementara itu, beberapa kali Kepala Bappenas dan juga Kepala UKP4 mempresentasikan dalam berbagai kesempatan bahwa ada sejumlah agenda dan sasaran pemerintah, baik itu yang ada dalam RPJMN lima tahunan maupun RKP 2014 termasuk APBN 2014, yang harus benar-benar bisa dicapai atau dibulatkan dengan segala ikhtiar. Kita tahu kadang-kadang asumsi yang kita bangun lima tahun yang lalu itu tidak selalu sama dengan perkembangan situasi sekarang-sekarang ini, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Sungguhpun demikian, bagaimanapun harus bisa kita usahakan semaksimal mungkin agar sasaran itu bisa kita capai. Kalau toh di bawah, tidak terlalu jauh. Yang lain, berkaitan dengan perkembangan situasi terkini, pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang tengah berlangsung sekarang ini pasti memiliki pengaruh kepada apa yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan baik pusat maupun daerah-- menteri, gubernur, bupati, dan walikota. Ini eksis, ini kita hadapi sekarang ini.

 

Sementara itu, hasil evaluasi yang saya lakukan dengan dibantu oleh Wapres dan para pejabat terkait, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, sebagian menteri memiliki kinerja di bawah harapan. Ada sepuluh kementerian yang kita nilai kinerjanya di bawah harapan dan 4,5 bulan ini harus sungguh digenjot, diikhtiarkan agar kinerja yang kita harapkan itu bisa dicapai. Dan nanti pada saatnya, para Menteri Koordinator akan memberikan konseling kepada sepuluh menteri ini mungkin, mungkin juga ada yang lain, apa yang mesti dilakukan agar sisa masa bakti 4,5 bulan ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya.

 

Sebagian menteri dinilai terbagi konsentrasinya. Termasuk kita lihat ada kesulitan di dalam mengatur waktu antara tugas pemerintahan dengan kegiatan politik. Ini harus kita carikan solusinya. Di berbagai sidang atau rapat kabinet atau pun rapat-rapat koordinasi yang dipimpin oleh para Menko, sejumlah menteri tidak bisa hadir-- ada catatan kami menyangkut seperti itu. Tentu bukan karena sakit, bukan karena tugas yang sedang diembannya. Dan kesimpulan seperti itu faktual Saudara-saudara, karena pertama, merupakan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan UKP4, secara tertulis juga dilaporkan kepada saya; yang kedua, dasarnya adalah pengamatan dan penilaian saya sendiri selaku kepala pemerintahan dibantu oleh Wakil Presiden dan para Menko; sedangkan yang ketiga, masukan dan feedback dari masyarakat luas yang menyoroti kinerja dan kegiatan para menteri selama enam bulan terakhir ini. Saya selalu mendengarkan, selalu mempelajari masukan dari masyarakat luas. Terus terang pengalaman selama hampir sepuluh tahun ini, masukan atau komentar itu setelah kami cek tidak akurat benar, tidak begitu, tapi sebagian dari masukan itu ternyata mengandung kebenaran.

 

Atas dasar itu semua Saudara-saudara, instruksi dan arahan saya adalah sebagai berikut:

 

Pertama, untuk 4,5 bulan terakhir ini, saya minta para menteri kembali aktif memimpin kementeriannya masing-masing.

 

Nomor dua, kelola segala persoalan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saudara-saudara guna mencapai sasaran RPJMN dan RKP 2014.

 

Tiga, laksanakan semua instruksi presiden yang telah saya keluarkan, biasanya dalam produk Inpres baik di bidang Polhukam, bidang Perekonomian, maupun bidang Kesejahteraan Rakyat.

 

Yang keempat, Wakil Presiden dan para Menko agar mengkoordinasikan semua pekerjaan menteri dan anggota kabinet dan hasilnya agar dilaporkan kepada Presiden dengan tembusan Kepala UKP4.

 

Yang kelima, tolong diindahkan betul ini, belajar dari pengalaman tahun 2009 dulu, para menteri dan anggota kabinet saya minta tidak mengambil keputusan-keputusan strategis sebelum dikonsultasikan dan dilaporkan kepada Presiden. Misalnya kebijakan di bidang energi dan pertambangan--mungkin kontrak, mungkin perizinan; bidang kehutanan-- kita punya pengalaman tahun 2009 dulu; bidang perdagangan; dan bidang usaha BUMN. Ini contoh, masih ada yang lain.

 

Yang keenam, para menteri dan anggota kabinet juga saya minta untuk tidak melakukan penggantian pejabat-pejabat utama pemerintahan dan usaha negara, misalnya eselon I kementerian dan dirut-dirut BUMN. Jika terpaksa, silakan dilaporkan terlebih dahulu kepada saya. Misalnya yang bersangkutan akan memasuki masa pensiun atau ada masalah yang serius, bisa Saudara mengusulkan seperti itu. Tapi jangan main copot, jangan main ganti karena timing-nya tidak tepat.

 

Dua butir terakhir inilah agar tidak begitu saja Saudara mengambil keputusan dan kebijakan yang punya implikasi panjang kedepan ataupun ganti-mengganti pejabat utama-- termasuk pimpinan BUMN nanti. Karena hakekatnya sekarang ini kita berada dalam masa transisi. 4,5 bulan itu tidak lama, masa bakti kita akan berakhir, masa bakti pemerintahan baru di bawah Presiden baru akan dimulai. Sehingga, etika dan logikanya adalah keputusan strategis berjangka waktu menengah dan panjang, termasuk penentuan pejabat-pejabat utama yang saya sampaikan tadi, Presiden dan pemerintahan mendatang lah yang lebih memiliki hak dan yang akan menentukan. Bukan berarti, sekali lagi, tidak boleh, karena mungkin pejabat itu betul-betul jadi masalah; mungkin kinerjanya buruk sekali, lantas yang kedua habis waktunya karena mau pensiun, boleh. Tapi semangatnya bukan langsung copot-mencopot, ganti-mengganti. Kita harus bertenggang rasa kepada Presiden yang akan datang dan juga bertenggang rasa kepada menteri-menteri dalam pemerintahan mendatang. Itu yang kedua Saudara-saudara.


Sedangkan yang terakhir, agenda ketiga adalah menyangkut pelibatan menteri dalam pilpres 2014. Saya sampaikan yang penting ada dua. Pertama, sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan peraturan yang berlaku, para menteri bisa atau saya izinkan untuk mengambil cuti untuk ikut berkampanye bagi pasangan capres dan cawapres manapun. Aturannya menurut penjelasan Mendagri kemarin belum berubah, Saudara mendapatkan satu hari kerja ditambah dengan hari libur. Jadi minimal tiga hari-- Sabtu-Minggu plus mana yang dipilih. Kalau libur tiga hari, berarti Sabtu-Minggu empat hari, begitu.

 

Tapi yang kedua, jika para menteri ingin menjadi bagian dari atau ingin berperan secara aktif di sebuah tim sukses pasangan capres-cawapres manapun, baca baik-baik ini, sehingga tidak mungkin lagi menjalankan tugas kementerian yang menjadi tanggung jawabnya tentu Saudara bisa memilih barangkali untuk tidak melanjutkan keberadaan di Kabinet ini atau mengundurkan diri. Jadi kuncinya bukan Saudara menjadi bagian dari tim sukses, manakala tidak mungkin lagi menjalankan tugas kementerian yang menjadi tanggung jawabnya. Saya mengikuti media massa, ada yang mengeluarkan pendapat yang tidak akurat seolah-olah para menteri tidak boleh ikut menyukseskan pasangan capres-cawapres dan seolah-olah para menteri tidak boleh bergabung dalam tim sukses, bukan. Tetapi kuncinya adalah manakala kegiatan itu akhirnya tidak memungkinkan lagi bagi Saudara untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, maka tentu saya sebagai kepala pemerintahan harus mengatakan tidak boleh begitu. Saya kira jelas sekali aturan ini Saudara-saudara dan gunakan dengan sebaik-baiknya manakala Saudara harus menjalankan tugas politik untuk waktu barangkali mulai hari ini, 4 Juni, sampai tanggal 9 Juli mendatang. Saya kira aturannya jelas, saya tidak mempersulit cuma mengatur. Mengapa mengatur? Saya bertanggung jawab atas apa yang harus dicapai oleh pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II ini.

 

Tiga hal itulah yang ingin saya sampaikan Saudara-saudara. Dan supaya tidak ada masalah administrasi nanti, bagi yang ingin berkampanye tolong ditepati berapa hari harus mengajukan ke Mensesneg sesuai dengan aturan yang berlaku. Supaya begini, Saudara tidak ingin menyimpang, tidak ingin menabrak peraturan, tetapi kalau ada keterlambatan nanti panjang, biasa digoreng di sana-sini. Saya tidak ingin. Jadi seperti itulah yang harus Saudara laksanakan.

Saya akan mengangkat Menteri Agama yang baru beberapa hari mendatang dan sebelum Menteri Agama yang baru saya angkat dan mulai bertugas, Pak Agung Laksono saya kira sebagai Menteri Agama Ad-interim masih mengemban tugas. Jadi yang memberikan sambutan MTQ masih Bapak,  shalawat dan salamnya harus fasih.

 

Hari ini, sore dan malam nanti, saya akan melaksanakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia di Batam. Esoknya saya akan melaksanakan pertemuan juga di Batam dengan Presiden Singapura dan setelah itu menghadiri MTQ di Batam. Hari Sabtunya saya akan menghadiri Pekan Nasional KTNA (Kelompok Tani Nelayan Andalan) di Malang, Jawa Timur dan biasanya ada puluhan ribu petani kita, saya kira penting untuk memotivasi dan mengajak mereka semua menjaga ketahanan pangan, kecukupan pangan, supaya tidak ada gejolak harga, tidak ada masalah apapun. Rakyat kita itu yang diperlukan akhirnya kebutuhan mereka sehari-hari utamanya pangan. Politik senang tentu, pilpres mereka juga ingin berkontribusi tetapi jangan lupa yang lebih diperlukan sebetulnya adalah kebutuhan mereka sehari-hari dan tugas kita adalah untuk memberikannya.

 

Saya kira itu dulu Saudara-saudara yang ingin saya sampaikan. Dan setelah break nanti ada tambahan 1-2 dari saya.

Terima kasih.

(Humas Setkab