Rapat Kerja Pemerintah Tanggal 24 October 2017 Pukul 13:30:00

Rapat Kerja Pemerintah | Tanggal 24 Oktober 2017 | Pukul 13:30:00
Rapat Kerja Pemerintah Dengan Para Gubernur, Bupati/Wali Kota Seluruh Indonesia

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya.

Om swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia beserta para Menteri, Ibu dan Bapak sekalian, Saudara-saudara sekalian, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota yang hadir pada siang hari ini.

Tadi saya kira sudah banyak disampaikan oleh para Menko, saya mungkin sedikit di luar itu dan mungkin sedikit menyinggung mengenai tadi yang sudah disampaikan oleh para Menko.

Yang pertama, yang berkaitan dengan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, red.). Saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa politik anggaran itu perlu tetapi pengelolaan APBD ini kita jangan lagi memakai pola-pola lama, karena ini timing-nya ini pas ngurus-ngurus APBD.

Pola lama itu seperti apa sih? Yang saya pelajari dari Wali Kota, Gubernur itu mirip-mirip. Artinya apa? Kalau ada misalnya anggaran Rp1 trilliun, misalnya di APBD sebuah kabupaten, itu langsung dibagi ke dinas-dinas. Tahun depannya naik 10% menjadi Rp1.100 miliar atau Rp1,1 triliun, naik kan?

Yang kenaikan 100 (Rp100 miliar, red.) dibagi lagi 10%, dinas ini juga 10%, dinas ini 10%, dinas ini... kebanyakan seperti itu. Dan yang nge-drive itu lebih banyak di Kepala Dinas Keuangan, berarti sekarang apa, Badan, Badan Keuangan Daerah dan Bappeda-nya. Bukan... harusnya yang menentukan “saya ingin itu Gubernur mestinya, Bupati, Wali Kota, “Saya ingin infrastruktur saya 2 tahun rampung. Oleh sebab itu saya minta 60% anggaran di sini.”

Itu barangnya akan kelihatan kalau Bapak/Ibu berani menentukan seperti itu. Itu tugasnya pemimpin di daerah itu. Misalnya, mau menganggarkan untuk pasar. Ada 20 pasar atau 10 pasar di sebuah daerah,  ya minta saja, “Saya minta pasar ini selesai 2 tahun”. Udah, anggarkan di situ, jegrek, pasti barangnya akan jadi dan rampung. Bapak meninggalkan, Bapak/Ibu semuanya meninggalkan legacy yang baik. Jangan diecer-ecer, sini 7%, sini 7%, sini 7%! Tidak ada nanti yang namanya barangnya akan nongol, enggak ada! Percaya saya!

Tugas pemimpinnya adalah bagaimana melobi agar DPRD setuju, sesuai dengan kehendak Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Sering-sering kita ingin seperti itu, DPRD-nya Komisi ini diberi sekian miliar, Komisi ini sekian miliar, Komisi... kan rebutan seperti itu kan? Iya ndak? Benar ndak?  Itu tugas Saudara-saudara untuk mengendalikan! Kalau tidak bisa mengendalikan artinya Bapak/Ibu, Saudara-saudara enggak kuat, enggak strong. Bisalah, saya yakin bisa asal niat kita baik.

Itu juga yang sekarang ini kita lakukan di APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, red.) kita, BUMN (Badan Usaha Milik Negara, red.) kita, untuk fokus konsentrasi di infrastruktur, udah. Saya ngeceknya gampang, saya ngontrolnya mudah, manajemennya lebih gampang. Tidak semuanya dikerjakan. Ngecek dari Sabang sampai Merauke gimana? Dari Miangas sampai Pulau Rote seperti apa? Ini yang perlu saya ingatkan mengenai APBD. Jadi fokus, konsentrasi ke apa yang Bapak/Ibu dan Saudara-saudara inginkan.

Yang kedua, ini untuk meningkatkan daya beli, meningkatkan konsumsi masyarakat. Perbanyak yang namanya proyek-proyek, program-program yang padat karya! Yang membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya! Karena dari survei yang kita lihat,  rakyat itu sekarang permintaan yang pertama itu adalah kesempatan kerja. Tolong ini diakomodir dalam APBD kita! APBN juga sudah saya perintahkan untuk hal yang sama.

Buka lapangan pekerjaan, kemudian buka yang namanya padat karya! Karena padat karya akan menyerap tenaga yang sangat banyak sekali. Caranya ya mungkin kalau kabupaten ya bisa aja perbaikan irigasi bareng-ba... apa, padat karya, jalan-jalan di kampung perbaiki padat karya, ya enggak usah pakai hotmix. Karena yang kita inginkan sekarang ini adalah cash for work. Kayak BLT (Bantuan Langsung Tunai, red.) memberikan cash kepada masyarakat, tetapi masyarakat harus bekerja. Kalau BLT kan diberikan tapi masyarakat tidak bekerja. Lha, ini diberikan pada masyarakat, syukur bayarannya harian, itu lebih baik. Kalau ndak, maksimal 1 minggu harus dibayar. Nanti tingkat konsumsi di daerah, kemudian daya beli di daerah Bapak/Ibu dan Saudara-sekalian akan kelihatan naiknya kalau ini dilakukan.

Yang kedua, yang berkaitan dengan ekonomi. Saya titip tolong dilihat betul. Banyak kepala daerah yang tidak peduli terhadap yang namanya pertumbuhan ekonomi, enggak pernah dilihat pertumbuhan ekonomi pada triwulan I berapa, triwulan II berapa,  triwulan III berapa, triwulan IV berapa, atau semester I berapa, semester II berapa, tidak pernah dilihat, sering tidak diikuti.

Yang kedua, yang berkaitan dengan inflasi. Ini hati-hati! Ini sebelum masuk ke inflasi saya ingin bacakan. Ini hasil BPS (Badan Pusat Statistik, red.). Ada Bupati Banggai? Kabupaten Banggai ada? Ya, ini pertumbuhan ekonomi di 2016, saya ingin mengucapkan selamat. Ini pertumbuhan ekonomi tertinggi di 2016, 37%. Ini karena gas, hati-hati, gas.

Yang kedua, Blora, ada Blora? Blora juga sama, pertumbuhan ekonomi 2016 (23,5%). Ini juga karena gas. Bojonegoro 21,9%, ada Bojonegoro? Ya, sama, ini juga karena gas. Kemudian 13,18%, ini Morowali, ada Morowali? Ini karena nikel. Kemudian Kabupaten Mimika 12,8%, ini juga tinggi. Saya belum cek karena apa. Karena apa ini bisa tinggi, Pak Bupati? Karena Freeport? Ini juga tinggi.

Nah, ini ada yang minus-minus. Perlu saya bacakan ndak yang minus? Hati-hati yang minus, Kabupaten Paser, Kabupaten Bengkalis, ini yang tahun kemarin, tahun ini harus betul-betul hati-hati! Kabupaten Kutai Kartanegara, enggak ngerti saya ini. Ini data BPS lho ya. Kabupaten Berau, Kabupaten Bontang. Udah, nanti pada lihat. Setop, sekarang kita pindah ke inflasi.

Sering kepala daerah tidak melihat perjalanan inflasi dari bulan ke bulan, dari triwulan ke triwulan, dari semester ke semester. Hati-hati yang namanya masalah inflasi! Bapak/Ibu boleh senang, tadi ada misalnya di Kabupaten Mimika misalnya, ini misalnya 12%, wah tinggi pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau inflasinya 15% enggak ada artinya pertumbuhan ekonomi itu, tekor! Masyarakat kan membeli sesuatu, keterjangkauannya…. Hati-hati dengan yang namanya inflasi, terutama yang berkaitan dengan sembako, hati-hati! Kita semua harus ngerti permainan pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu harus ngerti!

Ini saya baca inflasi yang 2017, ini juga data dari BPS. Tapi semuanya sudah di bawah 10, ini bagus. Tual (9,6), Watampone (5,3), Bulukumba (4,6), udah, saya kira udah di bawah 5 ini bagus. Singkawang (4,54), Cilegon (4,3). Masih di bawah 5, masih baiklah. Artinya sekarang kepala daerah sudah bisa mengendalikan harga-harga yang ada di daerah masing-masing.

Coba kita lihat inflasi seluruh negara di 2015. (Tahun) 2015 berapa, Bu? Tiga koma... Indonesia, Indonesia, 3,3 % inflasi kita. Oh, ini ada. (Tahun) 2014 masih 8,3, 2015 (3,3), 2016 (3,02), artinya terus turun. (Tahun) 2017 ini perkiraan kita mungkin 3,7-3,8, artinya masih di bawah 4. Ini juga akumulasi dari inflasi-inflasi yang ada di daerah-daerah dikumpulkan, di rata-rata, jatuhnya ini. Ya, target kita, target kita nanti ya semakin ke sana semakin inflasi itu turun. Turun, terus ditekan, kita injak turun, agar apa? Masyarakat membeli sesuatu itu mudah.

Yang ketiga, yang berkaitan dengan ekonomi yaitu ekspor. Saya hanya titip kepada Bapak/Ibu, dan Saudara-saudara semuanya, kunci pertumbuhan ekonomi negara kita itu sekarang ini kuncinya bukan di APBN, APBN itu menstimulasi. Kuncinya hanya ada 2 sekarang ini, yang pertama ekspor, yang kedua investasi!

Ekspor, kita ini memiliki kesempatan yang baik tapi memang pasarnya masih melemah. Tapi komoditas-komoditas kita ini mulai banyak diterima di negara-negara non tradisional. Sekarang kita lihat pertumbuhan ekspor di negara-negara di Afrika, di Asia Tengah, di Asia eh, di Eropa Timur itu mulai masuk barang-barang kita. Ini terus dorong ekspor-ekspor seperti itu.

Kopi misalnya, naik 20% pertumbuhannya, ini bagus sekali. Kakao, kita di dalam negeri saja kurang, sehingga daerah-daerah yang memiliki kebun-kebun kakao tahun depan kita akan adakan peremajaan, tolong hubungi nanti Menteri Pertanian. Kopi, hubungi Menteri Pertanian.

Yang berkaitan dengan kelapa, ini sekarang baru laku-lakunya yang namanya kelapa. Eropa, Amerika sekarang kegemaran mereka adalah minum kelapa yang fresh. Saya juga ikut sekarang, Bapak/Ibu bisa ikut, seminggu 3 kali saja jangan banyak-banyak. Ini kesempatan kita.

Dulu kita, kelapa kita hampir di semua pantai itu ada. Karena enggak ada peremajaan, kelapa kita sekarang tinggi-tinggi sekali. Kok ada yang 20 meter, 30 meter, gimana mau manjat, mau ngambil kelapanya?! Karena terlambat peremajaan, pas permintaan banyak, padahal kelapa yang sekarang ini kalau diremajakan 4-5 tahun sudah bisa berbuah dan hanya bisa dipetik sambil gini sekarang ini, tapi kita terlambat peremajaannya. Komoditasnya untuk ekspor.

Ini kesempatan kabupaten-kabupaten yang memiliki ruang-ruang untuk menanam ini. Saya minta juga nanti di Kementan (Kementerian Pertanian, red.) juga, Kementerian Pertanian, tolong nanti juga di Kementerian Pertanian disediakan mengenai ini!

Hal-hal yang berkaitan dengan pala, rempah-rempah ini baru ramai-ramainya. Orang kembali lagi ke alam, enggak senang hal-hal yang buatan, yang mengandung kimia. Nah, ini kesempatan kita!

Sagu sekarang ini... ini yang di Papua, sagu sekarang ini sangat banyak sekali permintaannya apa ini, tepung sagu, karena ini gluten free, kadar gulanya rendah, enggak ada. Ini dicari orang.

Sehingga hal-hal seperti ini semua kepala daerah harus mengerti, di mana ada opportunity, di mana ada peluang segera itu diambil! Karena inilah yang akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah, baik di kabupaten, baik di kota, baik di provinsi.

Yang kedua, kuncinya juga investasi. Ini hati-hati yang namanya investasi, terutama saya ingin mengingatkan, terutama industri dan manufaktur. Berilah peluang yang sebesar-besarnya pada dua investasi ini! Kalau orang mau investasi ke manufaktur, ke industri, buka lebar-lebar! Ini akan menjadikan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Ini akan membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat kita.

Udah, kalau perlu enggak usah mikir! Izin, kalau mereka datang izin, beri detik itu juga! Izin itu hanya tanda tangan kan, nih. Jangan berbelit-belit lagi kita urusan izin, terutama untuk dua, manufaktur, industri itu berikan! Jangan lagi ada perizinan yang urusannya sampai minggu, sampai bulan, apalagi tahun! Malu kita! Zaman sudah kayak gini ngurus izin sampai minggu, sampai bulan, sampai tahun, malu! Apalagi investasi, malu kita! Karena masyarakat terutama umur-umur produktif membutuhkan lapangan pekerjaan. Kita mendorong, ini sekarang ini mendorong agar investasi terutama yang padat karya, yang padat tenaga kerja itu kita dorong terus. Tapi nanti pusat, pusat sekarang BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal. Red.) izin sudah bisa 3 jam untuk 9 izin, rampung. Pak BKPM ada? Sembilan (9) izin, 3 jam rampung. Di daerah mestinya hanya 1 menit-2 menit lah, jangan sampai jam gitu lho! Kalau pusat jam, daerah harusnya menit. Malah minggu atau bulan, itu yang nanti akan saya datangi daerah-daerah yang masih lama-lama perizinannya, saya mau lihat! Karena banyak keluhan-keluhan yang masuk ke saya. “Ngurus izin aja lama, Pak.”

Beli aplikasi sistem, murah sekali, 25 juta saja dapat, sekarang ini mungkin enggak sampai. Kalau enggak, minta pinjam saja ke Jakarta, sudah ada, siap itu. Udah, ngopi aja di situ, udah, gratis.

Dan kita tadi mungkin Pak Menko sudah menyampaikan, awal tahun depan kita akan punya single submission, izin dari pusat sampai daerah nanti bisa kita trace nanti. Mana yang enggak cepat, mana yang lambat akan ketahuan. Pusatnya cepat, daerahnya lambat, ketahuan nanti, sistemnya ini sudah kita siapkan. Daerahnya cepat, pusatnya lambat juga ketemu nanti.

Udah, kita ini karena apa? Kita ini persaingan dunia, persaingan global udah gila-gilaan. Inovasi-inovasi teknologi gila-gilaan sekarang ini. Kalau kita masih rutinitas, masih monoton, enggak ada terobosan-terobosan, ditinggal betul kita. Ditinggal! Percaya saya.

Oleh sebab itu, dibutuhkan pemimpin-pemimpin, baik pusat, daerah, yang reformis, yang senang dengan pembaharuan-pembaharuan, senang dengan inovasi-inovasi, jangan rutinitas! Kita tiap hari masuk ke kantor, tiap hari masuk kerja, capek juga, tapi enggak ngapa-ngapain. Ya, tanda tangan, betul, itu rutinitas tanda tangan. Tapi buatlah terobosan yang baru, buatlah terobosan yang mempercepat, buatlah terobosan yang melayani masyarakat!

Yang ketiga, yang berkaitan dengan korupsi. Nah, ini pada takut semua OTT (Operasi Tangkap Tangan, red.), bener ndak? Takut? Ya jangan ngambil uang! Enggak perlu takut. Kalau kita enggak ngapa-ngapain, enggak perlu takut!

Jadi akan keluar Perpres nanti untuk membangun sistem. Kita akan membangun sistem, baik yang namanya e-planning, e-budgeting, e-procurement. Sistem itu akan mengurangi, menghilangkan OTT-OTT tadi. Kalau sistem ini berjalan, enggak ada yang namanya OTT. Hati-hati! Saya titip, hati-hati!

Jangan ada yang main-main lagi masalah uang, apalagi APBD. Hati-hati, saya titip! Saya tidak bisa bilang jangan kepada KPK, itu enggak bisa. Hati-hati! Saya mbantunya ya hanya ini, membangun sistem ini, kita bangun bersama-sama.

Nanti setelah ini silakan nanti bertanya kalau ada yang ingin bertanya, saya beri waktu nanti. Blak-blakan saja, nanti pers biar keluar, nanti blak-blakan.

Yang keempat, yang berkaitan dengan inovasi pembiayaan. Kalau di daerah Saudara-saudara semuanya ada pembangunan rumah... ingin membangun rumah sakit, ingin membangun pasar, income-nya dari situ jelas, itu bisa pinjam ke PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur, red.). SMI itu apa? Sri Mulyani Indrawati? Apa, namanya apa? Sarana Multi Infrastruktur. Jadi bisa pinjam ke PT SMI miliknya Bu Sri Mulyani. Ini namanya mirip-mirip sih, SMI, yang satu SMI Bu Sri Mulyani Indrawati, yang satu Sarana Multi Infrastruktur. Duh, namanya banyak, panjang banget.  

Bunganya berapa, Bu Menteri? Bunganya kurang lebih 6,9%. Kalau pinjam bank berapa?! Tapi ini juga tetap dilihat di lapangan, dilihat juga business plan-nya seperti apa, dilihat semuanya! Business plan dilihat project-nya seperti apa. Tapi ini adalah sebuah alternatif pembiayaan yang kalau Bapak/Ibu dan Saudara-saudara semuanya belum kenal ada yang namanya PT SMI. Nanti dicicil lewat APBD per tahun.

Yang kelima, ini yang berkaitan dengan pertanian. Saya titip, kita ingin agar petani-petani  kita itu sejahtera. Tetapi kalau pola-pola lama juga masih kita pakai, sampai kapan pun petani kita enggak akan mungkin sejahtera. Oleh sebab itu harus ada sebuah pola baru, desain baru!

Yang namanya budi daya, on farm, dari dulu sampai sekarang sudah kita kerjakan, ya petani ya akan seperti itu, enggak mungkin naiknya sampai meloncat, enggak mungkin. Dipupuk sampai, subsidi pupuk itu 30... berapa? Rp32 triliun tiap tahun, berarti 10 tahun sudah Rp320 triliun. Jadi apa? Rp320 triliun, 10 tahun jadi apa? Kalau Rp20 triliun berarti Rp640 triliun, jadi apa? Sudah lama sekali ini. Artinya, yang kita urus itu bukan di situnya  lagi, harusnya kita sudah bergerak ke pascapanennya.

Oleh sebab itu saya mengajak Gubernur, Bupati, terutama kita ajak petani ini untuk mau membangun sebuah grup besar, kelompok besar, sehingga akan seperti korporasi, korporasi petani. Supaya ada economic scale, ada skala ekonomi yang besar. Tanpa itu, enggak mungkin! Karena keuntungan besarnya di produk-produk yang dikerjakan oleh petani itu adalah pascapanen. Bagaimana RMU-nya, Rice Mill Unit-nya, penggilingan padinya. Saya melihat di desa-desa yang saya lihat, itu penggilingan padi sudah 30-40 tahun yang lalu. Rendemennya  jatuh. Harusnya sudah diganti dengan penggilingan yang modern, ada packaging-nya di situ, sudah!

Saya melihat beberapa kemarin, misalnya kayak di Sukabumi ya seperti itu, ada penggilingan berjalan, tapi penggilingannya penggiling modern. Terakhirnya bisa... ada ndak gambarnya? Langsung ada packaging seperti itu, kemasannya sudah, semuanya harus bergerak ke ini. Kalau barangnya sudah dikemas seperti itu, ini enggak mahal, murah. Tergantung kapasitas berapa yang kita inginkan. Tinggal mendesain, packaging-nya desain yang baik. Ini bisa langsung ke retail, bisa langsung ke hypermarket, bisa langsung dijual ke supermarket. Petaninya untungnya di situ. Atau ekspor, gampang kalau sudah seperti ini. Terutama organik itu sekarang ekspor mudah sekali, beras-beras organik. Tapi ya jangan... enggak, hanya beras-beras seperti itu ya enggak bisa, harus mulai.... Ini keuntungan petani akan….

Jadi belikanlah mereka rice mill unit yang modern. Enggak mahal kok. Yang di Jatim (Jawa Timur, red.) itu berapa Pak, Pak Gub (Gubernur, red.)? Rp400 juta. Enggak mahal-mahal amat, tergantung kapasitas. Kalau yang  di Sukabumi itu berapa miliar itu, Pak? Dua belas ya katanya. Berapa? Dua belas ya, Rp12 miliar ya. Tergantung kapasitasnya, mau minta yang gede atau minta yang kecil. Coba gambarnya yang, yang ini, yang rice mill yang….

Memang harus seperti ini sudah, bukan rice mill yang dulu-dulu lagi. Berasnya rusak, rendemennya jatuh. Nah, ini petani akan mendapatkan keuntungannya di situ. Ada pengeringan, langsung masuk ke rice mill, keluar lagi masuk ke unit packaging, nongolnya tadi sudah dalam bentuk dikemas.

Ini saya titip agar kita bisa menjadikan entrepreneur petani. Petani-petani yang betul-betul mempunyai jiwa entrepreneurship yang baik. Tanpa industri rice mill unit, tanpa industri packaging, tanpa industri pupuk yang ada di daerah-daerah, akan sulit mereka menaikkan kesejahteraan petani.

Yang terakhir, yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia. Ini akan menjadi kunci, kita bisa memenangkan persaingan atau tidak. Sehingga saya titip, pembangunan sumber daya manusia terutama yang berkaitan dengan vocational school, vocational training, politeknik, itu betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di daerah. Jangan sampai daerahnya banyak produksi ikan misalnya, SMK-nya (Sekolah Menengah Kejuruan, red.) malah SMK bangunan, mestinya SMA, SMK perikanan. Tolong ini mulai diarahkan ke sana!

Kemudian mungkin di daerah-daerah lain, SMK tolong mulai dibenahi jurusan-jurusannya. Ikutlah mendorong SMK agar mulai disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan industri yang ada sekarang, sehingga bisa melatih tenaga kerja dengan keterampilan-keterampilan baru, dengan cara-cara kerja yang baru. SMK-SMK kita ini yang banyak kan jurusannya kalau enggak listrik, bangunan, apa? Mesin? Nah, mesin, listrik, bangunan, dari dulu sampai sekarang. Mestinya harus mulai.

Saya melihat di Jepara bagus, ada SMK yang mengkhususkan pada pembuatan animasi. Enggak ada SMK yang khusus mengenai digital economy, bagaimana membangun toko online/online store, bagaimana membuat animasi, bagaimana membangun aplikasi fintech (financial technology). Harus mulai ke sana! Yang berkaitan dengan retail, yang berkaitan dengan logistik. SMK-SMK kita ini sudah sangat monoton sekali.

Saya harapkan semua Kepala Daerah bisa mendorong agar ada inovasi-inovasi baru di SMK-SMK yang kita miliki, misalnya SMK Budi Daya Perikanan. Jangan kita mengenalkan pada hal-hal yang sudah berlangsung lama, yang berkaitan dengan apa, cantrang misalnya. Dikenalkan mereka mengenai offshore, aquaculture, perikanan-perikanan, budi daya perikanan yang modern. Enggak mahal juga seperti itu, tapi anak-anak muda kita akan senang. Masa kita sudah lebih dari 40 tahun masih urusan cantrang, enggak rampung-rampung. Kenalkanlah dengan hal-hal baru seperti ini. Dan yang bisa mendorong itu tidak ada lain, Gubernur, Bupati, Wali Kota! Agar muncul inovasi-inovasi baru di masyarakat kita.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini.

Saya ingin membacakan lagi sebentar, mengenai serapan APBD tertinggi. Kota Pariaman, Pak Wali Kota datang? Ini serapannya tinggi, 87%. Ini berarti kerjanya ngebut. Kabupaten Tasikmalaya 76%, ya, Pak Bupati terima kasih. Garut 65%, Kabupaten Barru 62%. Ini yang 5 besar. Kabupaten Ciamis 60,6%.

Ini yang serapannya rendah ini saya masih ragu ini, masak serapannya baru 10%, 11%, 13%. Dibaca ndak ini? Enggak usahlah, nanti kaget nanti. Saya hanya geleng-geleng ajalah.

Kemudian saya bacakan juga.... Ini sekarang kita ikuti terus, jangan dipikir saya enggak ngikuti. Persentase kas dana yang parkir tapi di APBD, eh di apa, Bank Pembangunan Daerah, di BPD. Persentase kasnya Kabupaten Tangerang 38%, Kabupaten Jember 36%, Kota Tangerang 32%, Sidoarjo 31%, dan seterusnya, saya enggak usah saya baca. Nanti kalau ada yang ingin tanya, tanya ke saya, saya jawab.

Artinya hal-hal seperti ini kita ikuti, karena jangan sampai kita sudah transfer, kita mencari penerimaan dari pajak itu sulit, kita transfer ke daerah duitnya tidak digunakan tapi diparkir di bank. Kejar dinas-dinas agar uang itu segera digunakan, berputar di masyarakat, ekonomi di daerah menjadi tumbuh!

Kita nanti akan mencari sistem agar kelihatan bahwa dana parkirnya nol terus. Berarti tidak rutin ditransfer, transfer yang diparkiri terus. Segera gunakan, segera cairkan APBD itu biar cepat beredar di masyarakat!

Saya akan membacakan ini dua kabupaten yang saya anggap pemanfaatan dana desanya ini terbaik, karena bisa dibangun jalan 679 kilometer, jembatan 1.975 meter. Ini dikerjakan dalam 3 tahun setelah dana desa diberikan. Karena kita tahu sudah 3 tahun ini dana yang kita gelontorkan Rp127 triliun. Ini Kabupaten Tulungagung. Ada Pak Bupati Tulungagung? Mana Pak Bupati Tulungagung? Oh, di belakang, ya. Ini diteruskan, Pak Bupati! Ini kalau bisa seperti ini belum pasarnya, belum PAUD-nya (Pendidikan Anak Usia Dini, red.). Kalau kita awasi terus, Bupati, Wali Kota ini ngawasi penggunaan dana desa agar bisa tepat sasaran.

Kemudian Kabupaten Jembrana, ini yang nomor 2. Ada Pak Bupati Jembrana? Oh, ya. Ini bisa membangun jalan 129 kilometer,  jembatan 8 meter, pasar 4 unit. Hal-hal seperti ini yang kita inginkan agar dana itu betul-betul termanfaatkan dengan baik!

Ini juga perlu saya sampaikan mengenai prinsip dasar dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Presiden itu ada di mana, supaya kita semuanya tahu. Coba gambarnya.

Jadi, Presiden itu menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, kemudian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah. Ini jelas sekali Presiden ada di mana! Dan pemerintah daerah itu jelas, Kepala Daerah dan DPRD itu masuk di situ.

Kemudian, memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaran urusan pemerintahan yang dilaksanakan, baik di pusat maupun di daerah. Memegang tanggung jawab akhir! Jadi kalau Saudara-saudara saya cek, Saudara-saudara saya awasi, Saudara-saudara saya tegur, ya memang sudah itu tanggung jawab saya seperti itu. Jangan berpikir bahwa otonomi itu kemudian lepas penuh. Tidak seperti itu. Tanggung jawab Presiden ada di situ. Ada gambarnya? Ya, saya kira jelas sekali! Tolong dibuka di Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Jadi akan jelas sekali di mana tanggung jawab kita masing-masing.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu dan Saudara-saudara sekalian. Kalau ada masalah-masalah yang berkaitan dengan daerah silakan sampaikan ke Gubernur, juga bisa langsung ke kita. Tetapi koordinasi tetap di Gubernur agar semuanya masalah-masalah yang ada, problem-problem yang ada di daerah bisa kita selesaikan bersama untuk bangsa, untuk negara, untuk rakyat kita.

Saya tutup. Terima kasih.

Wassalamulaikum warahmatullahi wabarakatuh.