Info Sidang
Sidang Kabinet
  1. 20 Juli 2018,  10:00:00
  2. 18 Juli 2018,  14:30:00
  3. 09 Juli 2018,  14:00:00

 

 

Kuesioner

Apakah pencarian informasi mengenai persidangan kabinet cukup mudah?

  • Ya
  • Tidak
  • Tidak Tahu
  • Mungkin

Apakah informasi mengenai sidang kabinet sudah lengkap?

  • Ya
  • Tidak
  • Tidak Tahu
  • Mungkin

Apakah informasi persidangan kabinet selalu up to date?

  • Ya
  • Tidak
  • Tidak Tahu
  • Mungkin

Apakah informasi persidangan kabinet bermanfaat?

  • Ya
  • Tidak
  • Tidak Tahu
  • Mungkin
Rapat Terbatas Tanggal 06 March 2018 Pukul 15:00:00
Rapat Terbatas | Tanggal 06 Maret 2018,  Pukul 15:00:00
Pembahasan : Penataan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Bismillahirahmanirrahim.

          Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

          Sore ini akan dibahas mengenai penataan Tenaga Kerja Asing. Dan perlu saya ingatkan bahwa globalisasi ekonomi seperti sekarang ini, pasar tenaga kerja sudah melewati batas-batas negara. Kita banyak mengirim tenaga kerja atau sering kita sebut sebagai buruh migran ke berbagai negara, baik di Timur Tengah, di Asia Tenggara maupun di Asia Timur. Dan pada saat yang bersamaan sejalan dengan masuknya investasi, kita juga menerima masuknya Tenaga Kerja Asing dengan kualifikasi tertentu yang dibutuhkan dalam proses investasi.

Agar bisa memastikan kepentingan nasional kita, baik kepentingan meningkatkan daya tarik investasi maupun kepentingan terserapnya tenaga kerja kita di dalam negeri maka diperlukan penataan terhadap masuknya Tenaga Kerja Asing. Dan dalam penataan penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia, pertama saya minta agar proses perizinannya tidak berbelit-belit! Ini penting sekali! Karena keluhan-keluhan yang saya terima, perizinannya berbelit-belit. Agar prosedurnya dibuat lebih sederhana dalam pengajuan, rencana pengajuan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Izin Penempatan Tenaga Kerja Asing IPTA maupun VITAS (Visa Tinggal Terbatas) dan izin tinggal terbatas.

Yang saya minta untuk dijalankan lebih cepat dengan berbasis online, dan dilakukan secara terintegrasi, terpadu antara Kementerian Tenaga Kerja, imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Dan yang kedua, sangat penting dilakukan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan secara terpadu. Jangan berjalan sendiri-sendiri tapi betul-betul terkoordinasi karena saya juga mendapatkan laporan, beberapa laporan pengguna tenaga kerja terganggu dan merasa tidak nyaman. Merasa, mereka merasa ada sweeping dan yang kita lihat Kemenaker jalan sendiri, Imigrasi (Direktorat Jenderal Imigrasi, red.) jalan sendiri, instansi yang lain juga melakukan pengawasan sendiri-sendiri. Ini yang harus betul-betul kita konsolidasikan, kita koordinasikan sehingga tidak lagi terjadi hal-hal seperti yang tadi saya sampaikan.

Itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Saya persilakan Pak Menko (Menteri Koordinator, red.) untuk menyampaikan.