Rapat Terbatas Tanggal 2014-02-07 Jam 09:00:00

Rapat Terbatas | Tanggal 07 Februari 2014 | Pukul 09:00:00
1. Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil 2. Infrastruktur Jalan yang Rusak (akibat banjir)

 

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto


Bismillahirahmanirahim, Assalamualaikum Wr. Wb.

Saudara-saudara sekalian, pagi hari ini kita sedang melaksanakan Sidang Kabinet Terbatas untuk membahas dua hal tetapi yang terlaksana hanya satu. Dua hal itu adalah; satu, mengenai penerimaan pegawai harian kita, dan kedua, program percepatan penanganan dampak banjir.


Intinya adalah bahwa kami melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa untuk menangani dampak banjir itu ada dua step. Step pertama adalah melakukan kegiatan yang sifatnya darurat yaitu kita mengerjakan apa saja sebelum kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang permanen. Karena untuk perbaikan jalan, mengaspal jalan itu baru bisa dilaksanakan kalau musimnya itu sudah kering, sudah tidak ada hujan lagi. Namun demkian kalau kegiatan kita tunda menunggu nanti kering, jalannya sudah terlanjur rusaknya luar biasa, akan mengganggu transportasi dan distribusi barang. Oleh sebab itu kemantapan kita adalah selama masih ada hujan, yang kita lakukan adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya darurat, untuk memungkinkan agar transportasi barang dan distribusi barang itu tidak terganggu.

 

Arahan bapak Presiden adalah proses itu sudah betul tetapi minta dipercepat, itu yang belum dilakukan. Jadi waktu itu kami berikan laporan bahwa kami menyusun tim yang terdiri dari sekian orang dan sebagainya, Beliau minta itu kurang cepat dan saya diminta untuk mempercepat proses penanganan darurat itu. Bapak Presiden menyarankan kepada saya dan menyarankan kepada Panglima TNI dan KASAD agar beliau membantu mempercepat pelaksanaan tanggap darurat yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

 

Oleh sebab itu, mulai sore ini juga, nanti kami bersama dengan staf Angkatan Darat akan segera melakukan pembicaraan dilakukan di Kementerian PU nanti sekitar jam 15.30. Saya kira itu Saudara-saudara sekalian yang bisa kami lakukan, sekali lagi, tanggap darurat kita lakukan sampai akhir musim hujan diperkirakan akhir Februari mulai awal Maret itu sudah kita lakukan yang namanya rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap kerusakan-kerusakan dampak banjir yang sekarang ini kita hadapi. Sekian, saudara-saudara. Terima kasih.

 

Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi M. Azwar Abukakar


Kami akan menyampaikan yang menyangkut peneriman PNS. Ada dua kelompok; yang pertama, Pelamar Umum, yang kita testing tanggal 3 November yang lalu untuk mengisi formasi 65.000. Jadi sekitar hampir 1 juta orang, 1.037.000 orang yang ikut Tes Pelamar Umum untuk mengisi posisi 65.000, tersebar di pusat, provinsi dan kabupaten kota. Nah, ini testing-nya dengan dua sistem; melalui computer basis test sebesar 261.000 langsung dia, real time dapat nilainya, dan ada yang meggunakan LJK sebesar 776.000.

 

Tes ini sangat fair diterima oleh banyak pihak, anak-anak muda sangat bersemangat tapi juga ada sedikit kendala atau semacam keluhan. Di beberapa daerah, putera setempat sedikit sekali yang masuk. Memang tes ini, Tes Kemampuan Dasar ini dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat kemudian diserahkan kepada daerah sebagai bahan untuk menetapkan kelulusan. Jadi Pemerintah Pusat tidak menetapkan kelulusan, hanya memberikan hasil. Boleh jadi instansi mengadakan Tes Kompetensi Bidang lagi sebagai tahap kedua, nanti digabung nilainya baru diumumkan sebagai kelulusan. Tapi ada atau banyak daerah atau instansi tidak lagi melakukan TKB, langsung TKD, urutan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, itu yang diumumkan.

 

Nah, ada sekitar 7.000 posisi tidak terisi karena ada yang kurang orang mendaftar atau yang mendaftar tidak qualified atau tidak memenuhi passing grade. Memang kita coba bagi tiga kelompok passing grade sesuai dengan daerah tapi kadang-kadang memang belum memenuhi. Jadi, itu saja keluhan sehingga ada beberapa daerah itu tidak berani mengumumkan. Dari 21 ada 14 daerah, tapi sekarang sudah tinggal 4 lagi yang mau ketemu saya, 4 lagi akan ditangani secara khusus. Tapi prinsipnya, ini sudah selesai semua. 

 

Nah, kedepan kalau memang pemerintah daerah merasa daerahnya cukup orang silahkan diprioritaskan tapi menurut kami tidak mungkin Pemerintah Pusat melarang orang tes di tempat lain. Tapi kalau daerah memang perlu, sepanjang  dia punya orang yang qualified, silahkan, bisa dimengerti. Tapi kalau tidak terisi dengan passing grade, kosong. Jadi kita terima prinsipnya tetep fairness, afirmatif kita beri kesempatan. Tapi jangan sampai afirmatif merusak fairness, ini untuk yang umum.

 

Tahun ini, Insya Allah kita akan buka lagi untuk umum sekitar 100.000 orang yang Insya Allah testing-nya kita laksanakan antara Juni dengan Juli sebelum atau setelah Pilpres. Jadi kita perlu orang-orang yang baik ini untuk keterima.

 

Dan yang kedua, kita juga punya 600.000 peserta tes honorer K-2. Tadinya kita perhitungkan  650.000, kita alokasikan tempat untuk 30% sekitar 218.000, tapi yang ikut tes hanya 606.000 saja. Sebenarnya kalau kita ambil 30% ini hanya 180.000, tapi jatah 218.000 kita habiskan semua buat kawan-kawan sekarang. Ini memang sepertiga atau 33% lah yang kita terima berdasarkan grade tertinggi.

 

Tapi disamping kualitas, kita juga memberikan afirmasi terhadap lamanya mengabdi, kita berikan. Disamping kita bantu afimasi dari lokasi, lamanya mengabdi, terus kita prioritaskan untuk guru, perawat, dan penyuluh. Itu kira-kira, coba kita bantu setinggi mungkin. Jadi kualitas kita perhatikan tapi afirmatif kita berikan. Nah, ini dalam proses, sebagian sudah selesai. Keinginan Bapak Presiden sudah diijinkan untuk sebagian kita lepaskan, sebagian besok kita lepaska untuk kita umumkan. Sebagian lagi kita rapikan jadi bertahap saja.

Demikian, terima kasih.