Rapat Terbatas Tanggal 2014-03-07 Jam 09:30:00

Rapat Terbatas | Tanggal 07 Maret 2014 | Pukul 09:30:00
1. RUU Pemerintah Daerah; 2. RUU Pemilihan Umum Kepala Daerah 3. Undang-Undang desa 4. Undang-Undang Administrasi Kependudukan 5. Otonomi Khusus Papua-Papua Barat dan Aceh

Hari ini dipimpin Bapak Presiden dan dihadiri Bapak Wakil Presiden, beberapa Menteri, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung, BIN, kami menyelenggarakan Rapat Terbatas yang membahas masalah-masalah terkait dengan pelaporan Menteri Dalam Negeri mengenai beberapa Undang-undang yang sudah selesai dibahas di DPR dan diundangkan kemudian ada rencana Undang-undang akan segera dituntaskan penyelesaiannya termasuk Peraturan Pemerintah-nya.

Pertama, mengenai Undang-undang Desa yang pada bulan Desember lalu sudah disahkan di DPR, kita sedang mempersiapkan dua Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjutnya karena disitu ada pengaturan tentang keuangan dan lain sebagainya.

Kedua, Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan yang juga disahkan di akhir 2013 yang lalu yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, dimana disitu diatur bahwa untuk peningkatan pelayanan publik, beberapa hal yang selama ini menjadi beban masyarakat dihilangkan, tentang akte kelahiran, akte kematian, kartu keluarga sampai dengan KTP yang berlaku seumur hidup dan kemudian itu bersifat gratis semuanya. Untuk pengaturan ini, mulai dari 2014 awal dan dikerjakan di daerah secara reguler dan itu tidak akan memungut biaya sama sekali. Jadi ini kami sudah laporkan kepada Bapak Presiden.

Yang ketiga, terkait dengan Papua, sebagaimana Saudara-saudara saksikan beberapa waktu yang lalu di Istana BogorĀ  Gubernur Papua telah menyerahkan rancangan revisi Undang-undang tentang Papua yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2006 yang sekarang ada beberapa poin baru menyangkut dengan kewenangan, menyangkut dengan keuangan, dan sebagainya, diminta untuk diperbaiki atau revisi Undang-undang tentang keistimewaan Papua tersebut. Kami melaporkan tadi materi-materi yang diajukan oleh Gubernur Papua dan Papua Barat dan Bapak Presiden meminta ini untuk segera dirampungkan di tingkat Kementerian/ Lembaga kemudian disampaikan kepada beliau dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Yang keempat, mengenai Aceh masih ada 2 (dua) RPP dan 1 (satu) Keppres yang harus kita terbitkan, sekarang sudah hampir final. Kita sudah sepakat dengan Gubernur Aceh untuk membahas setelah Pemilu Legislatif ini. Mudah-mudahan dengan materi-materi yang sudah dibahas bersama itu maka semua Peraturan Pemerintah yang diamanatkan di Undang-undang Aceh itu setelah Pileg ini dapat disahkan. Inilah kira-kira materi yang kami sampaikan tadi dalam pembahasan dan Bapak PresidenĀ  mengarahakan supaya masalah Aceh, masalah Papua, menyangkut dengan revisi Undang-undang Keistimewaan Aceh dan Papua itu segera dapat dituntaskan di tingkat Kementerian/ Lembaga.

Menyangkut dengan PP terhadap dua UU yaitu UU Desa dan UU Administrasi Kependudukan, beliau juga mengarahkan agar segera diselesaikan PP-nya di bawah koordinasi oleh Pak Menko Polhukam karena melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Saya kira inilah hal-hal yang kami bahas tadi.

(HUMAS SETKAB)