Rapat Terbatas Tanggal 2014-03-26 Jam 08:00:00

Rapat Terbatas | Tanggal 26 Maret 2014 | Pukul 08:00:00
Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri

Menko Polhukam (Djoko Suyanto)

Selamat pagi,

Saudara sekalian, pagi tadi telah dilaksanakan Rapat Kabinet Terbatas khusus membahas tentang perlindungan TKI yang di luar negeri. Seperti yang berkali-kali saya sampaikan bahwa upaya perlindungan TKI di luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah sudah sangat maksimal. Tidak hanya dalam kasus-kasus yang akhir-akhir ini mencuat di masyarakat, akan tetapi juga kasus-kasus lain yang menimpa TKI  di luar negeri. Perlu dipahami, TKI yang di luar negeri tidak hanya di Saudi Arabia, tapi juga ada di Malaysia, Hongkong, Singapore, Republik Rakyat Tiongkok maupun negara timur tengah.

Sebagai introduksi, sampai dengan 26 Maret 2014, dari jumlah kasus yang sedang berjalan, sudah dibebaskan dari ancaman hukuman mati atas upaya yang keras dari pemerintah, mulai dari tim yang dibentuk oleh Kementerian politik dan keamanan, Kementerian Luar Negeri, maupun surat pribadi presiden kepada raja/kepala pemerintahan, khusus di luar negeri telah dibebaskan 176 TKI/WNI kita yang terancam hukuman mati. Kita tidak bicara tentang hukuman-hukuman yang lain, tapi khusus yang terpidana hukuman mati telah dilepas sebanyak 176 orang. Jadi ini juga perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pemerintah telah melakukan upaya-upaya yang luar biasa.

Khusus Satinah, saya juga tidak ingin mengelaborasi lagi tentang Satinah karena sudah banyak upaya-upaya yang kita laksanakan sampai dengan hari ini dan hari ini ke depan sampai dengan batas akhir pembayaran diyat yang diminta oleh keluarga itu masih terus kita upayakan. Dalam satu-dua hari ke depan kita juga masih ingin mengirim tim, yang sebenernya tim ini sudah selesai kerjanya akhir tahun lalu tapi masih terus kita gunakan, yang dipimpin oleh Pak Maftuh Basyuni ke Saudi Arabia.

Yang kedua, tim ini berupaya kembali mendekati pihak keluarga, mendekati para tokoh masyarakat yang ada di Saudi Arabia, juga aparat pemerintah di Saudi Arabia untuk melobi, melakukan upaya-upaya koordinasi agar eksekusi pembayaran diyat itu paling tidak bisa ditunda sampai dengan nanti batas perundingannya seperti apa.

Yang kedua, presiden juga akan mengirim surat yang kesekian kalinya kepda raja Saudi Arabia untuk memohon, meminta kepada raja untuk ikut bersama-sama dengan tim ini, melobi dan berkoordinasi dengan pihak keluarga korban agar pelaksanaan eksekusi pembayaran diyat yang sedianya tanggal 3 April bisa diperpanjang.

Yang ketiga, dalam proses  tahun lalu sampai hari ini, sudah ada kesepakatan yang diambil antara pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kedubes RI di Saudi Arabia, sudah ada skema yang disepakati antara kedua pihak. Skema ini yang akan kita matangkan ke depan. Saya tidak akan bicara skemanya seperti apa, karena masih dirundingkan. Akan tetapi, skema itu yang ditawarkan oleh keluarga korban sudah disepakati oleh pemerintah karna kita laporkan kepada presiden, skema itu yang kita tawarkan. Mudah-mudahan dengan skema ini yang sudah disepakati bersama pada pertemuan-pertemuan yang lalu bisa menunda eksekusi pembayaran diyat sehingga menyelamatkan Satinah dari hukuman mati.

Berikutnya, saya kira kita semua sudah tahu bahwa kita saat ini sudah menyiapkan besaran dana diyat dan tidak menutup kemungkinan bahwa ada banyak relawan, saya juga sudah dihubungi beberapa pengusaha yang ingin membantu menambah beban pemerintah, menambah alokasi untuk pembayaran diyat. Dalam skema itulah mudah-mudahan kita bisa menolong, membantu menunda eksekusi Satinah tanggal 3 April yang akan datang.

Berikutnya, deret di bawah presiden adalah pembentukan atase  hukum, di kedutaan besar RI di Kuala Lumpur dan Kedubes RI di Saudi Arabia. Ini sudah berjalan, tinggal nanti mempromosikan keputusan presiden terhadap pembentukan atase hukum di kedua negara tersebut. Itu pokok-pokok hasil dari sidang kabinet terbatas pada pagi hari ini.

 

Nilai angka yang diminta/ditawarkan pemerintah sudah deal? (pertanyaan dari wartawan)

Sudah ada deal. Sekali lagi saya tidak ingin memberikan deal-nya antara kita dengan mereka karena masih dirundingkan. Ada skema baru yang sudah kita sepakati yang nanti tim kita berangkat ke Saudi Arabia untuk mematangkan deal ini. Nanti apabila dalam satu-dua-tiga hari tim ini sudah kembali dari Saudi Arabia akan melaporkan kesepakatan itu, baru akan saya sampaikan kepada saudara sekalian. Tapi deal nya sudah ada, skemanya, dan mudah-mudahan ini karena perundingannya sedang berjalan tapi sudah sama-sama kita sepakati. Ke depannya, bagaimana nanti tim yang akan berangkat melalui Kementerian Luar Negeri dan tim yang kita bentuk akan diberikan laporan kepastiannya.

 

Apakah ke depan tidak jadi preseden bagi pelaku tindakan kriminal? (pertanyaan dari wartawan)

Setuju. Itu yang selalu saya sampaikan. Aspek keadilan terhadap pelaku kejahatan yang sama yang di dalam negeri seperti ini. Tetapi  media mengangkat adalah sentimen masyarakat kenapa pemerintah seolah-olah tidak memberikan perlindungan. Ini juga harus diangkat secara adil di beberapa media. Tapi bagaimana pun juga upaya untuk membebaskan hukuman mati selalu dilakukan pemerintah. Sebagaimana permintaan negara-negara lain kepada presiden kita. Malasahnya ini hukuman mati, bukan hukuman biasa. Apa boleh buat karena sentimen masyarakat masih melihat seolah-olah TKI  yang bersangkutan tidak bersalah. Jangan digeneralisir bahwa semua TKI yang melakukan tindak pidana tidak bersalah. Karena sudah melaui proses hukuman yang akuntabel di negara mereka. Karena kita juga menyiapkan, menyediakan pengacara lokal yang kita biayai dari APBN untuk itu.

Terima kasih.

(Humas Setkab)