Sidang Kabinet Paripurna Tanggal 2014-04-01 Jam 08:00:00

Sidang Kabinet Paripurna | Tanggal 01 April 2014 | Pukul 08:00:00
Masalah Bantuan Sosial

Menteri Dalam Negeri

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Rekan-rekan pers yang saya hormati, pada siang hari ini, kami bersama Pak Menteri Keuangan akan menjelaskan terkait dengan hasil rapat Sidang Kabinet, tadi yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden yang membahas tentang dana hibah dan bantuan sosial. Seperti kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu ada surat KPK; yang pertama kepada Bapak Presiden dan yang kedua juga kepada para gubernur, bupati, dan walikota se-Indonesia, menyangkut dengan penggunaan dana hibah dan bantuan sosial.

Pemerintah dalam hal ini menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi atas surat dari KPK tersebut baik yang ditujukan kepada Bapak Presiden maupun pada para kepala daerah se-Indonesia, karena prinsip dari KPK ini adalah mencegah untuk tidak disalahgunakannya dana hibah dan bantuan sosial baik untuk Pemilihan Kepala Daerah maupun untuk kegiatan-kegiatan terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Legislatif yang tinggal beberapa hari lagi.

Khusus menyangkut dengan APBD, dana hibah, dan bantuan sosial ini sudah diatur dengan Permendagri 32 Tahun 2011 dan Permendagri 39 Tahun 2012. Di situ diatur dengan sangat ketat, bagaimana dana bantuan sosial dan hibah itu dapat dicairkan. Permendagri ini dirumuskan bersama-sama dengan KPK sendiri, jadi baik Permendagri 32 maupun Permendagri 39. Karena itulah, KPK dalam suratnya kepada para gubernur, bupati, walikota, antara lain meminta agar mentaati semua aturan-aturan yang termuat dalam Permendagri 32 dan 39 tersebut, dan tidak disimpangi aturan-aturan tersebut.

Namun demikian, apabila masih ada para kepala daerah atau SKPD di daerah yang menyimpangi itu, kami juga melalui surat menteri beberapa waktu yang lalu mengingatkan kepada kepala daerah agar benar-benar berhati-hati di dalam pencairan dana hibah dan bantuan sosial tersebut, sehingga tidak berakibat nanti bisa kepala daerah ataupun pejabat lainnya terjerat dengan kasus-kasus hukum.

Ini pada intinya yang diatur dalam Permendagri 32 dan 39 tersebut, dan untuk itu Bapak Presiden sudah meminta kepada kami dan Menteri Keuangan, BPKP, untuk berkoordinasi dengan KPK dalam waktu dekat ini terutama untuk menyamakan persepsi tentang dana hibah dan bantuan sosial mana yang bersifat perlindungan sosial, yang sudah terprogram di daerah juga, dan mana yang belum terprogram yang bisa dicairkan sewaktu-waktu. Nah, yang belum terprogram ini sebenarnya suatu yang rawan walaupun kita sudah mengatur dalam Permendagri 32, bagaimana dengan mekanisme dana tersebut dicairkan.

Menyangkut dengan APBN, kami minta Pak Menteri keuangan menjelaskan lebih jauh nanti. Makasih.

 

Menteri Keuangan

Terima kasih, Pak Mendagri. Rekan-rekan media, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Pagi ini, Sidang Kabinet Paripurna membahas mengenai dana bantuan sosial. Tadi, Pak Mendagri sudah menyampaikan mengenai masukan KPK berkaitan dengan dana yang terkait dengan pemerintah daerah. Saya ingin menyampaikan mengenai apa yang disampaikan berkaitan dengan pemerintah pusat. Yang pertama, mungkin jika saya bisa merujuk karena ini ada sedikit kesimpangsiuran di dalam berita. Surat dari KPK kepada Presiden sebetulnya tidak secara spesifik bicara mengenai Pemilu, jadi rekomendasi dari KPK itu ada dua.

Yang pertama adalah usulan saran agar bantuan sosial itu dilaksanakan, dipusatkan kepada Kementerian Sosial, kemudian yang kedua adalah mengenai perlunya kehati-hatian di dalam penggunaan dana tadi seperti yang Pak Mendagri sampaikan yang berkaitan dengan diskresi. Nah, kami tentu dari pemerintah menyambut baik masukan dari KPK ini dan ini sesuatu hal yang positif yang perlu ditindaklanjuti tadi. Bapak Presiden memberikan arahan bahwa berikutnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan juga BPKP akan melakukan koordinasi dengan KPK dalam waktu dekat untuk menjelaskan mengenai hal ini.

Mengapa ini perlu dibicarakan secara lebih jauh karena mungkin saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media di sini, dana bantuan sosial itu bisa dibagi dua kategorinya yang bentuknya social protection, yang memang itu diberikan untuk perlindungan sosial dari masyarakat dan memang ada sebagian yang sifatnya itu kepada kelompok-kelompok tertentu. Ini mungkin yang perlu diperhatikan secara baik-baik.

Yang social protection itu misalnya PBI atau dana yang diberikan untuk Puskesmas dalam kaitan Jamkesmas. Tentu kalau dana seperti ini dibutuhkan oleh masyarakat atau juga misalnya program PNPM Mandiri atau PKH, dan itu totalnya misalnya untuk BOS, PBI, BPJS, PNPM, BSM, PKH, bencana alam, itu sudah 86% dari program dari seluruh dana bantuan sosial. Ini yang nanti mungkin perlu dipilah secara lebih hati-hati, mana yang kira-kira berpotensi untuk menimbulkan persoalan dan mana perlindungan sosial atau proteksi yang harus diberikan.

Ini yang nanti Pak Mendagri, saya, dan juga BPKP, kami dengan tim akan berkoordinasi dengan KPK dalam waktu dekat. Saya kira nanti, tim baik dalam Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan BPKP akan mulai pembicaraan ini untuk menjelaskan nanti untuk memilah mana yang kira-kira perlu dilakukan pemberian perhatian khusus, langkah tertentu, karena kami sebetulnya dari pemerintah, melihat bahwa masukan KPK ini sangat baik dan perlu ditindaklanjuti untuk pencegahan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan bantuan sosial. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, seandainya ada pertanyaan, silahkan Pak Mendagri.

 

Menteri Dalam Negeri

Mungkin sebelum pertanyaan, saya ingin menyampaikan bahwa hibah dan bansos itu jenis pembayarannya. Saya perlu kasih tahu dulu, misalnya untuk Pilkada. Itu kan diperlukan dana miliaran, apakah puluhan miliar bahkan di provinsi ada yang ratusan miliar. Itu jenis pembayaran dari Pemda kepada KPU itu dalam bentuk hibah, itu jenis pembayarannya. Karena itu ketika terjadi Pilkada, pasti anggaran hibah bansos akan meningkat karena jenis pembayarannya termasuk kelompok hibah bansos, itu contoh.

Kemudian tadi untuk pusat sudah dijelaskan oleh Pak Menteri Keuangan, namun yang rawan itu adalah bansos lepas artinya tidak terprogram. Tadi kami sudah sebutkan di Permendagri 39, ada yang bansos itu terprogram yang masuk dalam perencanaan anggaran tapi ada yang non program. Misalnya begini, gubernur, bupati, walikota meninjau bencana. Dia memberikan bantuan, itu kan tidak terprogram karena sebelumnya tidak tahu kalau ada terjadi bencana. Itu slot jenis pembayarannya adalah bantuan sosial non program, tidak direncanakan. Nah, ini yang harus diperketat.

Oleh karena itu Bapak Presiden tadi menginstruksikan pada semuanya Kementerian/Lembaga agar berhati-hati di dalam pencairan dana seperti ini. Kemudian beliau minta pedomani peraturan yang ada. Peraturannya sudah ada ini, lengkap peraturannya baik yang K/L maupun daerah APBD. Beliau meminta agar instansi pengawasan baik di pusat maupun di daerah seperti Irjen misalnya atau Irwilprov, Irwilkab, termasuk BPKP melakukan pengawasan yang ketat di dalam pencairan dana bansos ini.

Saya kira ini tambahannya dan inilah direktif dari Bapak Presiden tadi.

(Humas Setkab)