Rapat Terbatas Tanggal 2014-05-14 Jam 10:00:00

Rapat Terbatas | Tanggal 14 Mei 2014 | Pukul 10:00:00
Lanjutan Pembahasan Kejahatan Seksual terhadap Anak

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saudara-saudara sekalian, baru saja tadi diadakan Rapat Kabinet Terbatas yang membahas atau melanjutkan pembahasan tentang suatu sikap dari pemerintah terhadap maraknya kejahatan seksual terhadap anak pada saat sekarang di berbagai kota di daerah juga.

Oleh karena itu, pada rapat hari ini yang langsung dipimpin oleh Bapak Presiden juga dihadiri selain anggota kabinet, sejumlah anggota kabinet, juga kita menghadirkan pimpinan-pimpinan organisasi kemasyarakatan yang menjadi pemerhati selama ini terhadap perlindungan anak. Juga hadir pimpinan Komisi VIII, Ibu Ida dari DPR RI, bahkan tokoh-tokoh masyarakat, pakar, termasuk Ketua Umum PWI, dan sastrawan nasional, Pak Taufik Ismail juga hadir.

Adapun hasil dari pembahasan pada hari ini, karena Bapak Presiden memandang bahwa kekerasan seksual terhadap anak ini sudah merupakan suatu kejahatan, kejahatan  seksual terhadap anak, sehingga penanganannya tentu tidak boleh dengan cara business as usual, harus ada langkah-langkah khusus. Bahkan Bapak Presiden mengambil inisiatif untuk menggerakkan masyarakat dalam memerangi kejahatan seksual terhadap anak ini dalam sebuah gerakan nasional untuk anti kejahatan seksual terhadap anak.

Ada payung hukum yang melandasi hal ini untuk bisa menggerakkan seluruh kementerian-kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat, misalnya Ibu Linda Agum Gumelar selaku pemimpin Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kemdikbud dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, dan lain-lain, ada 17 (tujuh belas) termasuk KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) melakukan pembahasan untuk menyusun sebuah Inpres yang kemudian bisa menggerakkan pada tatanan pusat sampai ke daerah-daerah. Karena dalam Inpres itu juga tercantum hal-hal yang sifatnya bersifat instruktif kepada para Gubernur, para Bupati, Walikota, untuk lebih memastikan gerakan ini dapat berjalan dengan baik.

Mengapa sampai ini sebuah gerakan? Mengingat untuk bisa memerangi hal ini dengan sukses, maka diperlukan partisipasi mengajak tidak saja tangan-tangan pemerintah pusat dan daerah, tapi juga masyarakat termasuk kepala keluarga, ibu-ibu rumah tangga, RT, RW, dan organisasi-organisasi yang lain. Karena wilayahnya begitu luas maka diperlukan suatu movement, suatu pergerakan nasional dan untuk awalnya ada inisiasi pemerintah dalam bentuk Inpres tadi. Tentu nantinya secara bertahap maka akan menjadi bottom-up menggerakkan berbagai organisasi di masyarakat sehingga anak-anak kita terlindungi. Anak-anak kita terlindungi sebagai generasi penerus bangsa dari tindakan-tindakan kejahatan seksual terhadap anak yang sebagaimana diberitakan akhir-akhir ini, marak di berbagai tempat.

Kemudian perlu kedua adalah disiapkan suatu rencana aksi dalam waktu satu-dua minggu diberi waktu untuk menyusun rencana aksi dari gerakan ini setelah ada Inpres-nya, tadi terhimpun lebih dari 40 usulan-usulan dari pembicara yang mewakili berbagai unsur; ada Komnas Perempuan, ada Komnas HAM, bahkan dari berbagai organisasi-organisasi perempuan yang secara aktif selama ini. Semua mensyukuri karena pemerintah begitu cepat merespon sampai segera dibentuk sebuah gerakan nasional yang diharapkan ke depan akan lebih memastikan bahwa putera-puteri kita terlindungi dari tindakan-tindakan kejahatan seperti tadi.

Rencana aksi ini nanti pada waktunya kalau sudah selesai diberi waktu dua minggu untuk kami siapkan, saya bersama Ibu Linda Gumelar dengan masukan-masukan yang diperkaya tadi oleh hadirnya tokoh-tokoh masyarakat selain para menteri maka akan ditandatangani bersama-sama nanti pada waktunya oleh mereka yang hadir, dan untuk yang di luar itu yang dipandang perlu untuk bersama-sama menandatangani rencana aksi ini sebagai simbolisasi dimulainya gerakan ini. Kemudian diharapkan masyarakat bisa meneruskan menindaklanjutinya  bahkan dalam rencana aksi itu juga didorong peran serta yang aktif dari para Gubernur, para Bupati, para Walikota, untuk lebih mensukseskan gerakan ini sehingga roda-roda aktivitas itu bisa berjalan secara optimal.

Itulah tadi yang sudah disampaikan termasuk di dalamnya adalah rencana aksi adanya usaha untuk adanya upaya besar nyata perbaikan atau revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana salah satu aspek sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak kejahatan seksual itu yang dipandang oleh Undang-Undang yang existing  yang ada sekarang itu masih terlalu ringan, misalnya maksimum hukuman 15 (lima belas) tahun dan denda hanya 30 juta rupiah atau yang minimum 3 tahun dengan denda hanya 60 juta rupiah.

Ini kemudian diperberat antara lain dengan aspirasi yang muncul dari 41 hal, antara lain itu, diperberat sehingga ada efek jera disamping tentunya dengan penanganan dengan korban itu sendiri. Terhadap korban anak-anak diberikan trauma healing, bantuan psikologis dan lain-lainnya yang bisa, kemudian bisa sembuh seperti sedia kala. Itulah, Saudara-Saudara sekalian, hal-hal yang penting yang tadi dibahas. Barangkali kemungkinan Ibu Linda ada yang mau ditambahkan.

 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Mohon ijin, Pak Menko. Atas ijin Bapak Menko Kesra tadi memang apa yang telah disampaikan beliau itu saya kira apa yang telah menjadi putusan dari rapat tadi dan yang juga dihadiri oleh Komisi VIII DPR RI dan kelihatannya juga dari pihak DPR RI akan melakukan upaya dan langkah-langkah inisiasi untuk revisi Undang-Undang ini bisa dilakukan pada keanggotan DPR RI masa bakti sekarang.

Tentu kita menunggu ini karena mereka sudah siap dengan naskah akademis dan sebagainya, tinggal bagaimana nanti ini bisa kita selesaikan dalam waktu yang cepat. Dan tentu content-nya selain tentang masalah pemberian hukuman dengan efek jera juga, ada hal-hal lain dalam proses tumbuh kembang anak dan pemenuhan hak-hak anak sesuai konvensi hak anak harus ditampung di situ, karena memang dalam Undang-Undang yang sekarang ini perlu ada kelengkapan-kelengkapan karena Undang-Undang itu kan tahun 2002, sekarang sudah tahun 2014, banyak hal-hal yang berkembang begitu cepat memenuhi konvensi hak anak yang harus dimasukan di situ. Saya kira tambahannya itu, Pak.

Beberapa organisasi masyarakat, perempuan khususnya, organisasi perempuan telah melakukan konsolidasi untuk langkah-langkah lebih lanjut kemudian juga kita menghadirkan organisasi profesi di sini. Mungkin tambahan kami itu, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

(Humas Setkab)