Rapat Terbatas Tanggal 2014-10-30 Jam 00:00:09

Rapat Terbatas | Tanggal 30 Oktober 2014 | Pukul 00:00:09
Masalah Bidang Perekonomian

Keterangan PersSetelah Rapat Terbatas Bidang Perekonomian, Kamis, 30 Oktober 2014, Di Kantor Presiden, Jakarta

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian                   

Selamat pagi, Saudara sekalian.

Barusan Bapak Presiden memimpin rapat di bidang koordinasi perekonomian (Menko Perekonomian) yang dihadiri, Anda sudah lihat tadi, semua menteri-menteri di bidang perekonmian hadir. Substansi yang dibahas adalah hal-hal yang sangat concern Presiden tentang masalah listrik. Anda tahu bahwa listrik, kemarin Presiden pulang dari Medan, bagaimana gelap, giliran dan orang sudah sampai makin buruk. Oleh karena itu, harus ada tindakan segera bagaimana mengatasi masalah listrik ini.

 

Kemudian nanti Pak Menteri Keuangan akan menjelaskan bagaimana tentang APBN sampai akhir tahun. Kemudian masalah perpajakan, Menteri Keuangan akan menjelaskan. Kemudian juga masalah bagaimana dalam waktu dekat kita bisa meningkatkan produksi pertanian terutama masalah irigasi, nanti akan dijelaskan oleh Menteri PU. Seharusnya Menteri Pertanian juga, tapi Pak Menteri rupanya sudah meninggalkan tempat lebih dulu. Kemudian masalah lain-lain, tapi sebenarnya inti permasalahan tentang 3 hal atau 4 hal tersebut. Mungkin Pak Menteri Keuangan akan menjelaskan tentang hal tersebut, silahkan.

 


Menteri Keuangan

Pagi, rekan-rekan media. Assalamualaikum Wr. Wb.

Pada bagian pertama, tadi Bapak Presiden meminta kepada Menteri Keuangan untuk melaporkan bagaimana mengenai update perkembangan dari APBN 2014 dan bagaimana prognosanya sampai akhir tahun. Tentunya kami melaporkan hal yang seaktual mungkin, dimana tentunya tantangan terbesar sampai hari ini adalah bagaimana mengejar target penerimaan, yang saya harus katakan ini masih agak jauh dan saya bisa tekankan bahwa kemungkinan besar bahkan hampir pasti target 2014 tidak tercapai. Namun dalam sisa waktu dua bulan terakhir ini dengan nanti dukungan dari Bapak Presiden, kami akan fokus kepada upaya-upaya untuk mengurangi gap antara target dengan kemungkinan prognosa akhir tahun tersebut.

 

Kemudian kami juga melaporkan mengenai perkembangan dari sisi belanja dan dari sisi pembiayaan dimana tingkat penyerapan memang terlihat belum terlalu tinggi sampai triwulan III, namun mulai ada indikasi meningkat seperti layaknya siklus dari belanja dan tentunya kami sudah minta agar kementerian/lembaga secara umum bisa lebih melakukan penghematan untuk menjaga pada akhirnya defisit anggaran kita. Presiden meminta kepada saya selaku Menteri Keuangan, untuk menjaga APBN 2014 aman sampai akhir tahun ini.


Kedua, khusus mengenai perpajakan. Presiden mengharapkan kepada Kementerian Keuangan beserta aparat Dirjen Pajak untuk lebih mengintensifkan sisi penerimaan karena Presiden melihat selain tidak tercapainya target dalam beberapa waktu terakhir, juga Presiden merasa bahwa potensi penerimaan pajak harusnya jauh di atas apa yang kita kumpulkan pada saat ini. Dan karena itu, tadi Presiden meminta pada kami untuk membuat langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mempercepat sekaligus mendorong penerimaan pajak tersebut. Salah satunya, tentunya nanti perlunya ada koordinasi dengan penegak hukum, perlunya mungkin fleksibilitas di dalam birokrasi di Dirjen Pajak-nya sendiri, dan juga tentunya adanya beberapa kebijakan yang bisa membuat wajib pajak itu lebih patuh terhadap kewajibannya dalam membayar pajak. Jadi, itu yang kami sampaikan mengenai perpajakan.


Yang ketiga, mengenai sisi belanja untuk 2015, nanti akan disampaikan oleh Menteri PU, Presiden menekankan pentingnya pengembangan irigasi baik yang diusulkan oleh Pertanian yang mengurusi yang tersier maupun Kementerian Pekerjaan Umum yang mungkin lebih ke sekunder maupun primer. Namun yang paling penting, pasti ada kebutuhan anggaran dan pada intinya kami akan memasukkan itu di dalam APBN Perubahan 2015, jadi ada penekanan atau prioritas pada perbaikan maupun pembangunan irigasi primer sampai tersier 2015. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan terkait Kementerian Keuangan, mungkin Pak Menteri PU.

 


Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat


Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb.

Jadi seperti yang disampaikan Pak Menko tadi, Bapak Presiden memastikan program-program kedaulatan pangan pada Kabinet Kerja ini. Kedaulatan pangan yang dilihat walaupun ada benih, walaupun ada pupuk, walaupun ada tanah, kalau tidak ada air kan tidak bisa. Itu yang disampaikan Presiden sejak masa kampanye dulu, sehingga beliau menaruh perhatian penuh pada pembangunan bendungan dan saluran irigasi untuk menuju kepada kedaulatan pangan kita.

 

Kami melaporkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum telah mengidentifikasi ada  73 lokasi potensi pembagunan bendungan di Indonesia yang tersebar; tidak hanya di Jawa, tapi Sulawesi, Sumatera, NTB, NTT, dan Maluku. Dari 73 itu, yang sudah teridentifikasi ada 47 bendungan. Saat dengan saat ini, sedang dalam pembangunan 16. Sedangkan untuk tahun 2014, kita akan mempercepat proses pengadaannya karena sekarang terhenti karena tahun politik kemarin.

 

Kita akan mempercepat untuk supaya ada 5 bendungan ditandatangani kontraknya pada tahun 2014 ini sehingga bisa dilaksanakan, prinsipnya 2015 juga. Ada 5, jadi dari 47 sudah terbangun 16, ada 5 yang akan kita tenderkan tahun ini.

 

Tahun 2015 sendiri sudah dialokasikan anggarannya oleh Menteri Keuangan untuk 6 bendungan, jadi ada 27. Untuk selanjutnya tahun 2014-2019, akan dibangun sisanya yang minimal 20 bendungan lagi. Sehingga akan menambah volume tampungan air menjadi lebih dari 14 miliar meter kubik. Itu dari bendungannya.

 

Untuk irigasinya, kami melaporkan bahwa dari sekitar 7,3 juta hektar lahan irigasi di Indonesia, 50% merupakan irigasi yang berada di bawah tanggung jawab kabupaten, 30% ada di bawah propinsi, dan 20% menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Ini semua ada di dalam UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, kewenangannya dari luasannya lebih dari 3000 hektar kewenangan pemerintah pusat, kurang dari 3000 hektar provinsi, kurang dari 1000 hektar kabupaten. 


Masing-masing cluster tadi, irigasi yang menjadi tanggung jawab pusat ada 500.000 hektar yang rusak artinya bukan rusak berat, tapi ada rusak ringan, sedang, dan berat; 500.000 ada di irigasi provinsi dan 2.000.000 hektar di kabupaten. Untuk itu, proses rehabilitasinya di bawah pemerintah pusat akan langsung ditangani oleh Kementerian PU melalui APBN pada tahun 2015 dan selanjutntya. Sedangkan di provinsi dan kabupaten, diarahkan oleh Bapak Presiden, akan dilakukan melalui anggaran dana alokasi khusus (DAK) irigasi yang memang harus didedikasikan untuk rehabilitasi irigasi tersebut. Dengan 3 juta hektar rehabilitasi irigasi, diharapkan kedaulatan pangan kita bisa terjamin termasuk pembangunan barunya. Pembangunan baru ada 1 juta hektar, kalau itu pasti nanti di bawah bendungan-bendungan yang akan kita bangun sebanyak 31 tadi; 5, 6, tambah 20. Saya kira itu tadi yang kita laporkan pada Bapak Presiden, terima kasih.