Sidang Kabinet Paripurna Tanggal 09 April 2018 Pukul 15:00:00

Sidang Kabinet Paripurna | Tanggal 09 April 2018 | Pukul 15:00:00
1. Ketersediaan Anggaran dan Pagu Indikatif Tahun 2019 2. Prioritas Nasional Tahun 2019

(Menteri Keuangan Sri Mulyani)

  1. Arahan Presiden dan Wakil Presiden, seluruh menteri  harus tetap menjaga dan fokus pada pelaksanaan APBN 2018 sehingga semua program bisa dirasakan oleh masyarakat, baik program prioritas di bidang infrastruktur maupun program yang menjadi fokus saat ini, yaitu di bidang sumber daya manusia (SDM).
  2. Presiden menginstruksikan adanya akselerasi eksekusi program-program yang berkaitan dengan SDM, seperti Program Keluarga Harapan maupun program di bidang pendidikan dan kesehatan.
  3. Kalkulasi dampak perubahan harga minyak, perubahan nilai tukar, dan perubahan produksi minyak terhadap APBN agar tidak mempengaruhi pelaksanaan APBN 2018. Akan ada perubahan dari sisi penerimaan negara, belanja, dan subsidi yang harus dialokasikan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menciptakan stabilitas harga-harga, terutama harga energi dan pangan.
  4. APBN 2019 akan didesain pada defisit kurang dua persen dari GDP. Untuk GDP 2019 karena nilainya akan meningkat cukup besar, yaitu di atas 16.000 triliun, maka penetapan target untuk pajak harus hati-hati, terutama tax ratio maupun defisitnya.
  5. APBN 2019 akan didesain agar dapat memberikan stimulus dan support terhadap perekonomian dan perbaikan sosial, namun tidak menciptakan beban yang terlalu besar sehingga menimbulkan pengaruh terhadap persepsi maupun kredibilitas dari APBN.
  6. Target total penerimaan negara tahun 2019 sebesar 7,6-13 persen. Dari sisi target belanja negara, untuk belanja pemerintah pusat naik sekitar 7,3 persen dan untuk belanja ke daerah termasuk untuk transfer dana desa sekitar 8,3 persen. Itu semua masih di dalam hitungan pagu indikatif.
  7. Alokasi untuk infrastruktur di 2019, terutama untuk Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan akan tetap dilakukan pada level yang relatif konstan. Namun kementerian tersebut akan melakukan berbagai macam inisiatif melalui KPPU, sehingga anggaran untuk alokasi belanja modalnya akan tetap meningkat, sedangkan space dari fiskalnya akan dipakai lebih banyak kepada kenaikan belanja sosial dan pendidikan.