Rapat Terbatas Tanggal 10 August 2018 Pukul 14:00:00

Rapat Terbatas | Tanggal 10 Agustus 2018 | Pukul 14:00:00
Penanganan dampak bencana gempa bumi di NTB

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Wiranto)

  1. Pada Rapat Terbatas tentang Penanganan Bencana Alam Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dibahas dan diputuskan semua permasalahan yang menyangkut proses tanggap darurat sampai dengan proses pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana alam tersebut.
  2. Dalam rapat diputuskan, untuk sementara pemerintah daerah tetap bertanggung jawab dan melaksanakan tugas dari proses-proses penanganan tersebut, namun pemerintah pusat akan memperkuat secara penuh. Hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, akan dibantu oleh pemerintah pusat.
  3. Semua bantuan-bantuan yang mengalir diinstruksikan untuk dikelola dengan baik; tercatat, dipertanggungjawabkan, dan benar-benar diarahkan kepada yang membutuhkan di lapangan.

 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Basuki Hadimuljono)

  1. Jumlah total rumah yang rusak akibat gempa sebanyak 22.721 rumah, dengan rincian 12.778 rusak ringan, 723 rusak sedang, dan 9.220 rusak berat. Bantuan pemerintah untuk rumah rusak sebesar Rp 50 juta untuk rusak berat, Rp 25 juta untuk rusak sedang, dan Rp 10 juta untuk rusak ringan.
  2. Untuk tanggap darurat saat ini yang dibutuhkan adalah tenda, air, dan sanitasi.
  3. Untuk tenda, karena parahnya tingkat kerusakan maka tanggap darurat akan berlangsung lama, sehingga dibutuhkan tenda yang tahan sekitar 6-7 bulan.
  4. Untuk suplai air bersih telah terpenuhi. Di Lombok Utara ada 12 sumur bor yang sudah diaktifkan semua. Kementerian PUPR juga sudah mendatangkan 13 mobil tangki air.
  5. Untuk MCK, dari sekitar 500 unit MCK yang dibutuhkan baru tersedia sebanyak 50 unit knockdown MCK. Kekurangannya sedang dalam proses pengiriman dari Jakarta dan Surabaya.
  6. Untuk rekonstruksi rumah rusak, akan dilakukan dengan sistem swakelola dikerjakan oleh masyarakat yang namanya Rekompak (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas). Rumah yang dibangun adalah rumah tahan gempa yang menggunakan teknologi RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat).
  7. Untuk fasilitas publik seperti sekolah dan puskesmas akan segera dilakukan perbaikan oleh Kementerian PUPR dengan menggunakan anggaran BNPB. Khusus untuk sekolah, akan dibangun dengan sistem modular dan diberikan target tanggal 24 Agustus harus sudah dapat berfungsi normal kembali.
  8. Dari segi infrastruktur, Kementerian PUPR sudah melakukan pengecekan terhadap sejumlah bendungan, jembatan, dan saluran PDAM dan  semuanya aman.

 

Gubernur Nusa Tenggara Barat (Muhammad Zainul Majdi)

  1. Dalam Rapat Terbatas diputuskan bahwa sejalan dengan proses tanggap darurat yang masih berlangsung, pemerintah akan memulai proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang diawali dengan pembersihan reruntuhan/puing bangunan.
  2. Data fasilitas publik yang rusak terus diperbaharui mengingat masih terjadinya gempa susulan. Berdasarkan data sementara, terdapat sekitar 480-an sekolah yang rusak. Sejumlah sarana kesehatan sekunder, seperti rumah sakit di Lombok Utara, dan puskesmas juga rusak berat sehingga semua pelayanan dipusatkan di rumah sakit lapangan, Rumah Sakit Provinsi, dan Rumah Sakit Kota Mataram.
  3. Akan diterbitkan payung hukum terkait penanganan pasca bencana gemba bumi ini.

 

Menteri Sosial (Idrus Marham)

  1. Dari segi kebutuhan pangan untuk pengungsi selama tanggap darurat, sudah ada dapur umum di setiap tempat pengungsian yang didirikan oleh BNPB, TNI, Polri, Kementerian Sosial, Basarnas, dan lain-lain. Untuk korban gempa yang memilih mengungsi di sekitar tempat tinggal masing-masing, Kementerian Sosial juga telah mendistribusikan lebih dari 10.000 sembako kepada mereka, yang dibagikan terdiri dari beras 5 kg dan lauk pauknya. Begitu juga dengan masyarakat yang memilih mengungsi ke lereng-lereng gunung, juga sudah dipenuhi kebutuhan pangannya.