Info Sidang
Sidang Kabinet
  1. 20 Juli 2018,  10:00:00
  2. 18 Juli 2018,  14:30:00
  3. 09 Juli 2018,  14:00:00

 

 

Kuesioner

Apakah pencarian informasi mengenai persidangan kabinet cukup mudah?

  • Ya
  • Tidak
  • Tidak Tahu
  • Mungkin

Apakah informasi mengenai sidang kabinet sudah lengkap?

  • Ya
  • Tidak
  • Tidak Tahu
  • Mungkin

Apakah informasi persidangan kabinet selalu up to date?

  • Ya
  • Tidak
  • Tidak Tahu
  • Mungkin

Apakah informasi persidangan kabinet bermanfaat?

  • Ya
  • Tidak
  • Tidak Tahu
  • Mungkin
Rapat Terbatas Tanggal 20 February 2018 Pukul 14:00:00
Rapat Terbatas | Tanggal 20 Februari 2018,  Pukul 14:00:00
Pembahasan : Insentif Investasi

(Menko Perekonomian Darmin Nasution)

1. Rapat Terbatas membahas mengenai insentif yang diberikan untuk semua jenis investasi yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

2. Perlu kepastian dan kejelasan aturan mengenai insentif yang diberikan.

 

(Menteri Keuangan Sri Mulyani)

1. Ada empat bagian dari insentif fiskal yang dievaluasi untuk segera diputuskan dan dilaksanakan yaitu (1) tax allowance, (2) tax holiday, (3) insentif untuk usaha kecil menengah atau perusahaan modal ventura yang menanamkan modal pada usaha menengah kecil, dan (4) fasilitas PPh bagi kegiatan penelitian dan pengembangan serta perusahaan yang melakukan pelatihan vokasi maupun pelatihan kepada tenaga kerjanya.

2. Presiden memutuskan agar jumlah kelompok industri yang mendapatkan tax allowance harus diperluas atau ditambah, berdasarkan rekomendasi dari berbagai kementerian, terutama Menteri Industri, Menteri Energi, Menteri Pariwisata yang memiliki bidang-bidang industri yang akan ditambahkan.

3. Presiden juga meminta agar proses untuk mendapatkan tax allowance harus harus cepat, sederhana, dan di depan. Karena selama 10 tahun ini hanya sedikit investor yang mendapatkan, yang setelah dievaluasi hasilnya ada sektor yang tidak tahu, ada yang sudah mendapatkan janji tapi tidak dipenuhi, ada yang tadinya janjinya mendapatkan fasilitas tertentu ternyata di dalam realisasi investasinya hal tersebut tidak jadi diberikan.

4. Tax holiday merupakan insentif untuk perusahaan khusus di bidang industri yang berhubungan dengan teknologi informasi dengan nilai investasi minimal Rp1 triliun atau Rp500 miliar, mendapatkan fasilitas tidak membayar pajak penghasilan dengan pengurangan antara 10% hingga 100% dalam jangka waktu antara 5-15 tahun, dan bisa diperpanjang 20 tahun.

5. Presiden menginstruksikan bahwa pengurangannya harus pasti. Jadi perusahaan memiliki kepastian berapa jumlah pengurangannya, dan tidak dalam bentuk range antara 5-15 tahun. Jangka waktunya dibuat setara atau membuat tolok ukur dengan negara-negara di tetangga yang juga memberikan tax holiday. Ini akan dibuat revisi Peraturan Menteri Keuangannya.

6. Presiden juga meminta untuk investasi yang bersifat edukasi, nilai minimum investasinya bisa diturunkan. Sehingga bisa meningkatkan investor di bidang industri yang melakukan pelatihan, termasuk pelatihan vokasi.

7. Insentif untuk usaha kecil menengah, atau perusahaan modal ventura yang menanamkan modal pada usaha menengah kecil ditujukan terutama untuk kelompok usaha start-up.

8. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari perusahaan modal ventura, yang merupakan bagian dari laba badan usaha tersebut tidak diperlakukan sebagai objek PPh. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 250 tahun 1995 akan direvisi dalam rangka untuk bisa memenuhi kebutuhan dari munculnya banyak sekali start up company yang memobilisasi model-modal yang berasal dari modal ventura sehingga mereka tidak berkembang secara lebih cepat.

9. Pemerintah akan mengubah batas peredaran usaha perusahaan pasangan usaha yang masuk di dalam kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah. Batasan penghasilan netto-nya Rp50 miliar yang disesuaikandengan undang-undang mengenai UMKM.

10. Pemerintah akan merevisi dalam bentuk penegasan mengenai batas peredaran usaha, yang dalam hal ini dilakukan oleh perusahaan modal ventura. Pemerintah juga akan menegaskan fasilitas dari modal ventura yang bisa mendapatkan fasilitas perpajakan yang terdaftar di OJK.

11. Perusahaan yang melakukan pelatihan vokasi maupun pelatihan kepada tenaga kerjanya diperbolehkan untuk melakukan tax deduction yang lebih tinggi dari apa yang mereka keluarkan, bisa sampai 200%. Pemerintah sekarang ini sedang meneliti dari sisi peraturan perundang-undangan, Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

12. Presiden menyampaikan bahwa untuk institusi-institusi yang melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan harus diberikan berbagai macam kemungkinan untuk bisa menarik keahlian dan modal dari luar. Sehingga mereka mau bergerak dan berlokasi di Indonesia.

13. Presiden juga meminta usaha kecil menengah yang sekarang ini membayar pajak final 1% diturunkan menjadi separuhnya, yaitu 0,5%. Saat ini sedang dalam proses untuk merevisi Peraturan Pemerintah-nya.

14. Presiden menekankan berkali-kali bahwa empat hal tersebut proses dan kemudahannya harus betul-betul secara radikal diperbaiki. Ini PR untuk semua Menteri untuk bisa melakukannya secara baik sehingga kepastian dan kemudahan investasi di Indonesia bisa semakin ditingkatkan.