Paparan Gubernur Tanggal 2014-01-23 Jam 13:00:00

Paparan Gubernur | Tanggal 23 Januari 2014 | Pukul 13:00:00
Perkembangan Situasi Terakhir dan Penanganan Bencana Erupsi Gunung Sinabung

  1. Berdasarkan pengalaman pemerintah pusat mengelola dan mengatasi akibat bencana di tanah air, maka sudah saatnya ada satu kebijakan dan solusi yang diambil untuk mengatasi dampak erupsi Gunung Sinabung.
  2. Di tingkat pemerintah pusat sudah tiga kali dilaksanakan sidang kabinet untuk mencari solusi dan menetapkan kebijakan yang tepat guna diberlakukan untuk Sinabung utamanya terkait tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, serta pemerintah kabupaten.
  3. Sebelum berkunjung ke Kabanjahe, Presiden sudah memiliki konsep solusi dan kebijakan. Presiden berencana akan menetapkan solusi dan kebijakan untuk mengatasi dampak erupsi Gunung Sinabung pada tanggal 24 Januari 2014, karena hari ini tanggal 23 Januari 2014 masih akan melakukan konfirmasi dengan cara meninjau kondisi riil di lapangan, berinteraksi dengan pengungsi utamanya yang berada di penampungan, dan membahasnya terlebih dahulu dengan Gubernur, Bupati, dan pejabat daerah terkait.
  4. Dalam menetapkan tempat relokasi dan bantuan untuk meringankan beban pengungsi akibat erupsi Gunung Sinabung harus pasti dan tepat datanya, karena:
  5. Berkaitan dengan penghapusan tanggungan kredit, Presiden telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Hal itu dilakukan, karena pemerintah tidak punya kewenangan untuk menghapuskan tanggungan kredit.
  6. Pada saat berkomunikasi dengan Pimpinan OJK, Presiden menyampaikan bahwa ada permasalahan riil di lapangan dan ada masyarakat yang mengalami kesulitan berat serta tidak dapat diatasi sendiri, sehingga memerlukan solusi terkait tanggungan kredit yang sesuai dengan ketentuan undang-undang perbankan. Dan apabila ada keterbatasan dunia perbankan, maka upaya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah.
  7. Dalam menetapkan tempat relokasi dan memberikan bantuan, seperti penghapusan tanggungan kredit harus benar-benar mempertimbangkan ketentuan undang-undang, karena jumlahnya besar, harus akuntabel, dan tidak bertabrakan dengan hukum serta undang-undang, sehingga di kemudian hari tidak ada masalah apapun.
  8. Dengan pengalaman yang dimiliki dalam menangani bencana di seluruh tanah air, Presiden paham upaya yang harus menjadi prioritas utama dan harus segera dilaksanakan dengan upaya yang dapat dilakukan beberapa saat kemudian.
  9. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memiliki cara berpikir yang sama. Setelah memiliki cara berpikir yang sama, maka pasti upaya yang dilakukan tepat dan benar.

10. Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu:

1)    pelayanan kebutuhan dasar seperti makan, minum, air bersih, dan perawatan kesehatan;

2)    mengelola persoalan psikologis dan sosial di penampungan dengan sebaik-baiknya supaya tidak mengganggu, misalnya olah raga, hiburan, membaca bagi anak-anak, dan konseling para psikiater;  

3)    mengupayakan anak-anak di penampungan agar tidak drop out dari sekolah;

4)    cash for work perlu dilanjutkan dan ditingkatkan jumlahnya. Presiden telah memikirkan alokasi anggaran agar pengungsi yang tadinya bekerja kemudian menganggur dapat diberikan pekerjaan, sehingga mendapat penghasilan yang hasilnya dapat digunakan untuk keperluan lain.

Apabila penampungan tersebar tempatnya, maka program dan kebijakan pengelolaan bantuan dan pelayanan kepada warga masyarakat yang ada di daerah penampungan harus berlaku sama, jangan dibedakan agar tidak menimbulkan masalah sosial. 

11. Presiden menetapkan kebijakan mengalokasikan anggaran, tetapi implementasinya ada di daerah. Jadi apabila pemerintah pusat sudah menetapkan kebijakan, menyiapkan anggaran, dan membantu, misalkan mencarikan lahan, maka laksanakan semua proses dengan sebaik-baiknya dan berikan penjelasan kepada masyarakat terkait langkah-langkah yang perlu dilakukan. Apabila kerja sama dan kolaborasinya baik, maka solusi dan kebijakan tersebut akan dapat dilaksanakan dengan baik pula.

12. Para menteri terkait untuk sementara diharapkan tinggal di Kabanjahe. Gunakan kesempatan ini untuk melakukan koordinasi antara pusat dengan daerah. Setelah kebijakan dan solusi pemerintah diputuskan, maka jalankan keputusan tersebut. Presiden berharap tidak ada lagi masalah-masalah yang bertentangan dengan kebijakan tersebut. Apabila masih ada masalah, maka dapat dibicarakan pada rapat malam hari nanti.

13. Biaya tenda Presiden di Kabanjahe sebesar Rp60 juta dan bukan sebesar Rp15 miliar, seperti yang diberitakan MetroTV dan TVOne. MetroTV dan TVOne dapat melihat langsung tenda tersebut. Pemerintah paham untuk berhemat dan mengerti kondisi yang ada di Kabanjahe. Semua pihak diharapkan bekerja sama dengan niat yang baik untuk membantu mengatasi masalah bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.