Rapat Terbatas Tanggal 2014-03-07 Jam 09:30:00

Rapat Terbatas | Tanggal 07 Maret 2014 | Pukul 09:30:00
1. RUU Pemerintah Daerah; 2. RUU Pemilihan Umum Kepala Daerah 3. Undang-Undang desa 4. Undang-Undang Administrasi Kependudukan 5. Otonomi Khusus Papua-Papua Barat dan Aceh

  1. Agenda Rapat Terbatas membahas:
    1. Rancangan Undang-Undang Pemerintah Daerah;
    2. Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah;
    3. Undang-Undang Desa;
    4. Undang-Undang Administrasi Kependudukan;
    5. Otonomi Khusus Papua-Papua Barat dan Aceh.
  2. Meskipun pada saat ini, situasi nasional diwarnai dengan kegiatan persiapan Pemilihan Umum Legislatif, tetapi tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan tidak boleh terhenti dan tidak boleh terganggu. Oleh karena itu, Presiden mengajak untuk tetap menjalankan tugas dan pekerjaan pemerintahan yang harus tetap berjalan. Apabila ada masalah, maka segera diselesaikan.
  3. Menteri Dalam Negeri akan mempresentasikan hal penting dalam kehidupan pemerintahan dan bernegara.
  4. Pemerintah akan membahas implementasi sejumlah undang-undang penting, karena undang-undangnya telah ada. Apabila tidak diimplementasikan dengan baik, baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, maka hasilnya tidak segera dirasakan oleh masyarakat, misalnya Undang-Undang tentang Desa.
  5. Demikian juga, dengan beberapa Rancangan Undang-Undang yang sedang ditunggu masyarakat untuk segera dibahas antara pemerintah dan DPR RI, karena adanya urgensi dan kepentingan dari rancangan undang-undangnya, misalnya Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
  6. Selain itu, pembangunan di Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provonsi Papua Barat juga memerlukan perhatian yang seksama. Pemerintah harus memastikan bahwa undang-undangnya, kebijakan dan program aksinya, dan alokasi anggaran dan penggunaan anggaran harus berjalan dengan tepat. Hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga hasilnya akan segera dirasakan oleh masyarakat.
  7. Pemerintah telah melakukan pertemuan di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat untuk membahas hasil evaluasi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat. Hal ini penting untuk dilakukan dan akan segera diselesaikan.
  8. Pemerintah berharap kepada DPR RI agar segera menuntaskan pembahasan rancangan undang-undang tersebut.
  9. Menteri Dalam Negeri agar menjelaskan kepada pers mengenai upaya pemerintah dan target yang ingin dicapai, terutama target kinerja selama delapan bulan mendatang.

 

Kedeputian Persidangan Sekretariat Kabinet