Rapat Terbatas Tanggal 2014-03-26 Jam 08:00:00

Rapat Terbatas | Tanggal 26 Maret 2014 | Pukul 08:00:00
Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri

  1. Agenda Rapat Terbatas membahas Masalah TKI di Luar Negeri, yaitu terkait perlindungan dan bantuan hukum kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal dan bekerja di luar negeri. Bukan hanya WNI yang berstatus Tenaga Kerja Indonesia (TKI), tetapi hakekatnya semua WNI yang tinggal dan bekerja di luar negeri.
  2. Jika ada WNI dijatuhi hukuman oleh pengadilan di sebuah negera, maka akan menjadi isu sensitif bagi masyarakat Indonesia, terutama apabila diancam atau divonis hukuman mati. Selama hampir 10 tahun, Presiden terus menangani, mengelola, dan mencari solusi masalah ini.
  3. Sebagian masyarakat sulit membedakan apakah WNI yang mengalami masalah hukum di luar negeri diakibatkan karena kesalahan WNI tersebut atau alasan lainnya.
  4. Pemerintah akan segera bertindak apabila mengetahui ada TKI yang tidak mendapatkan perlindungan dengan baik, tidak mendapatkan hak-haknya, dan disiksa. Pemerintah akan segera menghubungi TKI tersebut dan memberitahukan orang tuanya, serta memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan hukum agar hukum ditegakkan.
  5. Masyarakat kurang mendapatkan informasi jelas ketika ada WNI yang dijatuhi hukuman mati oleh sebuah negara melalui proses pengadilan yang akuntabel dan kredibel, sehingga masyarakat menganggap seolah-olah WNI tersebut tidak bersalah.
  6. Alasan sebuah negara, termasuk Indonesia menjatuhkan hukuman mati kepada warga negara asing, pastilah karena yang bersangkutan melakukan kejahatan. Hal ini juga dialami oleh WNI di luar negeri.
  7. Berdasarkan pemeriksaan, pihak-pihak yang diancam hukuman mati atau bahkan sudah divonis hukuman mati, rata-rata karena melakukan kejahatan pembunuhan, pembunuhan disertai perampokan, dan narkoba berkategori berat. Hal ini perlu diinformasikan agar masyarakat mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya.
  8. Kebijakan dan kegiatan nyata pemerintah, yaitu melakukan segala upaya agar TKI yang diancam atau divonis mati mendapatkan pengampunan atau minimal dikurangi hukumannya, sehingga tidak dihukum mati.
  9. Presiden sering menulis surat dan berkomunikasi, baik langsung maupun melalui telepon dengan Raja, Presiden, atau perdana menteri negara lain untuk meminta pengampunan atau pengurangan hukuman bagi WNI, meskipun WNI tersebut melakukan kejahatan, seperti pembunuhan atau terlibat kasus narkoba.

10. Pemerintah telah bekerja semaksimal mungkin untuk menangani kasus Satinah, sehingga mendapat perpanjangan waktu pembayaran diyat sampai tanggal 3 April 2014. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah sangat peduli dan telah bekerja untuk menangani kasus Sutinah.

11. Berdasarkan data terakhir, pemerintah telah membebaskan 176 TKI dari hukuman mati meskipun telah melakukan pelanggaran hukum. Pemerintah akan terus berjuang membebaskan 246 TKI lainnya yang diancam atau divonis hukuman mati. Presiden mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras untuk menangani hal tersebut.

12. Ada dua aspek dalam menangani WNI yang diancam atau divonis hukuman mati, yaitu:

13. Setiap WNI yang tinggal dan bekerja di luar negeri harus terus- menerus diberikan pendidikan dan sosialisasi agar tidak melakukan kejahatan besar, karena akan memberatkan pemerintah dalam hal memintakan pengampunan atau pembebasan dan pemberian diyat.

14. Pemerintah masih melakukan negosiasi terhadap kasus Satinah, khususnya mengenai diyat yang besarannya di atas Rp20 miliar.

15. Bagi Presiden, pemerintah harus bekerja keras untuk membebaskan WNI yang dijatuhi hukuman mati di luar negeri. Dengan catatan, semua pihak harus bersama-sama menjaga perilaku WNI yang ada di luar negeri.

16. Masalah diyat atau tebusan harus dibicarakan dengan baik.

17. Posisi pemerintah dalam kasus Sutinah jelas, yaitu berusaha keras membebaskan Satinah. Presiden akan mengirim surat untuk meminta kembali perpanjangan waktu pembayaran diyat agar mendapatkan titik temu dan Satinah dapat dibebaskan.

18. Pemerintah harus membahas secara luas apabila masalah atau kasus-kasus WNI yang dijatuhi hukuman mati di luar negeri kembali terjadi. Hal ini bertujuan agar masyarakat paham. Di sisi lain, keadilan dapat ditegakkan, baik bagi WNI yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri.