Sidang Kabinet Paripurna Tanggal 2014-04-01 Jam 08:00:00

Sidang Kabinet Paripurna | Tanggal 01 April 2014 | Pukul 08:00:00
Masalah Bantuan Sosial

  1. Agenda Sidang Kabinet Paripurna membahas Masalah Bantuan Sosial dan kegiatan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif, yang telah berlangsung selama dua minggu, dimana Pemilu akan dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014.
  2. Pada tanggal 2 April 2014, akan diadakan Rapat Terbatas berkaitan dengan:                                                                      a. pembangunan infrastruktur atau proyek-proyek pembangu-nan tertentu, termasuk implementasi pembangunan Bandar Udara Internasional Achmad Yani, Semarang yang pembangunannya sempat terhenti, karena belum adanya kesesuaian diantara instansi horisontal maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah akan memastikan pembangunannya, terutama terkait peningkatan kapasitas dan kesesuaian pembangunan terminal;                                                                              b. masalah listrik di Sumatera Utara. Ada shortage 200 megawatt, diakibatkan ekonomi dan industri komersial memerlukan kebutuhan yang memiliki konsekuensi penambahan daya listrik. Penambahan tersebut telah dirancang oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan pihak terkait. Oleh karena itu, pemerintah akan memastikan peningkatan daya listrik tersebut, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama kekurangan listrik dapat teratasi.
  3. Berkaitan dengan Pemilu legislatif ada isu aktual, yaitu:                                                                                                  a. isu terkait pendanaan kampanye, antara lain:                                                                                                          1). Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkirim surat kepada Presiden terkait penggunaan dana   bantuan sosial, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang perlu ditertibkan. Presiden setuju dan mendukung pernyataan dan rekomendasi KPK tersebut. Oleh karena itu, Presiden akan mengeluarkan kebijakan dan arahan yang berlaku bagi semua pejabat negara hingga tingkat gubernur, bupati, dan walikota, untuk memastikan penggunaan dana tersebut tidak ada penyimpangan dan kesalahan;                                                                                                                                                           2). Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan akan mempresentasikan tentang kebijakan dan regulasi tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;                                                                                                                                              3). terdapat kecurigaan bahwa Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (sebagai Presiden) menggunakan anggaran negara dengan cara yang tidak dibenarkan untuk kegiatan kampanye. Presiden dan Menteri Sekretaris Negara telah menjelaskan bahwa Presiden sebagai pejabat negara tunduk kepada peraturan yang berlaku. Presiden dan Wakil Presiden diberikan fasilitas pengamanan dan perangkat melekat, termasuk dalam rangkaian kampanye Pemilu. Dengan demikian, fasilitas yang diberikan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (selaku Presiden) hanya itu. Di luar fasilitas pengamanan dan perangkat tidak boleh menggunakan anggaran negara, namun menggunakan dana kampanye. Hal tersebut dipatuhi oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (selaku Presiden);  4). Untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan, Presiden telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengaudit penggunaan dana kampanye Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (sebagai Presiden) agar jelas porsi yang menjadi kewajiban negara dan yang bukan kewajiban negara. Fasilitas yang bukan merupakan kewajiban negara akan menggunakan dana di luar anggaran negara. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat mengetahui bahwa tidak ada penyimpangan apapun dalam penggunaan anggaran negara. Presiden berharap Menteri Dalam Negeri dapat menginstruksikan semua pejabat negara hingga tingkat gubernur, bupati, dan walikota untuk bersedia diaudit;                                                                                        5). Presiden berharap akuntabilitas dan transparansi dapat dijunjung tinggi. BPK sebagai unsur pemerintah dapat mengemban tugas sebagai auditor resmi;                                                                                                                           6).selama rangkaian kampanye Pemilu Legislatif, Presiden tidak menggunakan fasilitas negara yang biasa digunakan dalam kapasitas sebagai Presiden, misalnya fasilitas VVIP di terminal bandara;                                                                            b. isu terkait kecurangan penyelenggaraan Pemilu. Pastikan sistem pengawasan penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan dengan baik. Jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Polri tetap aktif menjalankan tugasnya. Masyarakat dan pers dapat berkontribusi mengawasi isu yang faktual bukan fitnah. Menteri Dalam Negeri lakukan komunikasi dengan KPU untuk melakukan pengawasan secara ketat kepada semua pejabat negara, termasuk bupati/walikota;                                                           c. isu terkait keamanan dan ketertiban Pemilu, antara lain:                                                                                           1). Presiden selalu mendapatkan laporan tentang perkembangan situasi keamanan kampanye Pemilu yang sejauh ini berjalan dengan normal dan wajar;                                                                                                                                      2). terdapat isu yang mengkhawatirkan keamanan para tokoh politik. Presiden tidak menganggap ringan apapun isu tersebut dan negara akan memberikan proteksi melalui aparat kepolisian yang dapat memberikan bantuan keamanan langsung, sehingga tidak ada lagi kecurigaan.