Rapat Terbatas Tanggal 2014-05-30 Jam 10:00:00

Rapat Terbatas | Tanggal 30 Mei 2014 | Pukul 10:00:00
1. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Otonomi Khusus Provinsi Papua

  1. Agenda tanggal 30 Mei 2014, yaitu Rapat Terbatas Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Rapat Terbatas Bidang Perekonomian, dan mendengarkan laporan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai Menteri Agama Ad. Intern terutama, terkait konsolidasi yang sedang dilakukan oleh Menteri Agama Ad. Interim di Kementerian Agama.
  2. Agenda Rapat Terbatas Bidang Polhukam, yaitu:
    1. mendengarkan paparan Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Presiden berharap RPP ini pada akhir bulan Mei dapat disahkan. Presiden telah berpesan kepada Menteri Dalam Negeri agar RPP ini menjadi implementasi dari Undang-Undang yang ada, berorientasi pada masa kini, masa depan, dan tetap segaris serta sejiwa dengan alasan Undang-Undang Desa dihadirkan. Presiden berpesan agar agar Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang disusun tidak menjadi bom waktu bagi pemerintah. Mari pastikan Peraturan Pemerintah tentang Desa ini pas, membawa manfaat bagi pemerintah, dan bagi masyarakat secara umum;
    2. mendengarkan paparan Menteri Dalam Negeri tentang rencana perubahan Undang – Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Gubernur Provinsi Papua dan Papua Barat telah mempresentasikan usulan serta masukan terkait materi perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang ada di Istana Kepresiden Bogor, Jawa Barat. Masukan tersebut telah dipelajari secara seksama. Proses komunikasi dan konsultasi antara Jakarta dengan Papua dan Papua Barat, termasuk komunikasi dan konsultasi di tingkat pemerintah pusat telah dilakukan dengan focal point Menteri Dalam Negeri. Mari pastikan Otonomi Khusus untuk Papua dapat menjawab dan mengatasi berbagai persoalan yang masih ada di Papua dan Papua Barat, terutama dapat benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan rasa adil, dan pembangunan dapat berlangsung lebih efektif di Papua dan Papua Barat;
    3.   mari pastikan semua undang-undang yang berlaku di wilayah manapun, sejiwa dan tidak bertabrakan dengan kerangka kehidupan bernegara, yaitu dengan UUD 1945, NKRI, dan Pancasila. Pastikan pula semua Undang-Undang dapat menjawab segala persoalan dan tantangan yang dihadapi, khususnya di kedua provinsi Papua dan Papua Barat.
  3. Agenda Ratas sesi kedua, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteran Rakyat dipersilakan untuk melaporkan tentang situasi terkini di Kementerian Agama. Bapak Suryadarma Ali (Menteri Agama yang lama) telah menyampaikan kepada Presiden secara lisan terkait pengunduran dirinya sebagai Menteri Agama untuk fokus menghadapi sangkaan hukum yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, tidak akan menimbulkan permasalahan psikologis apapun di lingkungan Kementerian Agama. Dua hari setelah izin lisan, secara resmi Bapak Suryadharma Ali mengirimkan surat pengunduran diri secara tertulis yang disetujui oleh Presiden. Untuk mengisi posisi Menteri Agama, Presiden mengangkat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai Menteri Agama Ad. Interm sampai dianggat Menteri Agama definitif oleh Presiden.
  4. Agenda rapat terbatas ketiga adalah mendengarkan paparan Menteri Keuangan terkait kelanjutan pembahasan RAPBN antara pemerintah dengan DPR RI.
  5. Situasi perekonomian global belum aman. Demikian pula dengan tantangan perekonomian yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia tidak kecil. Emerging market mengalami tantangan dan pukulan baru, termasuk negara Indonesia. Hal ini dipicu oleh faktor eksternal yang berimplikasi pada sejumlah makro ekonomi.
  6. Pada tahun 2013, bangsa Indonesia telah bekerja keras untuk menghadapi permasalahan ekonomi yang dihadapi. Pada tahun 2014, permasalahan ekonomi tetap masih melanda Indonesia. Oleh karena itu, pengelolaan ekonomi Indonesia harus dilakukan secara serius. Arahan Presiden kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu kelola perekonomian Indonesia.
  7. Dengan kerja keras, pikiran yang cerdas, dan tetap fokus, perekonomian Indonesia dapat dijaga pada tingkat yang rasional.
  8. Belanja pemerintah memiliki arti penting dalam pertumbuhan. Pada sore hari, tanggal 30 Mei 2014, Mahkamah Konstitusi akan mengambil keputusan yang merubah peran dan kewenangan menyangkut penyusunan dan penetapan APBN. Salah satu materi keputusan yang dibuat, yaitu terkait kewenangan penyusunan dan penetapan APBN oleh lembaga legislatif. Presiden berharap semua lembaga negara menghormati keputusan hukum yang ditetapkan, sehingga hubungan antara lembaga negara tetap baik.
  9. Presiden mengajak semua pihak untuk tetap bekerja secara fokus dan serius.