Sidang Kabinet Paripurna Tanggal 2014-06-04 Jam 09:00:00

Sidang Kabinet Paripurna | Tanggal 04 Juni 2014 | Pukul 09:00:00
Arahan Presiden

Pointers Pengantar Presiden:

  1. Agenda Sidang Kabinet Paripurna membahas Arahan Presiden.

  2. Tiga agenda yang disampaikan oleh Presiden, yaitu:

  1. akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan;

  2. perkembangan situasi terkini, baik di bidang politik, hukum, dan keamanan, bidang perekonomian, maupun bidang kesejahteraan rakyat yang menuntut konsentrasi dan kerja keras jajaran pemerintahan;

  3. aktifnya para menteri dalam pemenangan pasangan calon Presiden (capres) dan calon Wakil Presiden (cawapres) tahun 2014. Pemerintah ingin mengatur dan menata dengan baik. Dengan demikian, kegiatan pemerintahan tidak menggangu pelaksanaan tugas masing-masing, baik tugas kementerian dan tugas pemerintahan.

  1. Pemerintah turut prihatin terkait ditetapkannya sdr. Suryadharma Ali sebagai tersangka oleh KPK. Dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, Presiden berharap beliau dapat menghadapi hal ini dengan baik. Beliau telah menyampaikan pengunduran diri sebagai Menteri Agama kepada Presiden.

  2. Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden mengeluarkan instruksi dan arahan agar para anggota kabinet berhati-hati, cermat, dan lurus dalam melakukan sesuatu. Hentikan niat untuk mendapatkan keuntungan finansial secara tidak sah dan merugikan negara yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, karena perbuatan itu telah dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

  3. Apabila telah ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana korupsi, Presiden tidak dapat melakukan intervensi dan tidak dapat menolong. Presiden hanya dapat meminta kepada KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian agar hukum ditegakkan secara adil. Apabila tidak bersalah harus dibebaskan, namun bila terbukti bersalah maka sanksi harus diberikan.

  4. Apabila anggota kabinet ragu-ragu dalam mengambil keputusan yang berimplikasi dalam keuangan negara, maka lakukan konsultasi dengan pihak2-pihak yang berwenang.

  5. Presiden memberikan penghargaan kepada para menteri koordinator bersama dengan menteri yang  melakukan konsultasi dengan KPK dan Kejaksaan Agung, di saat menghadapi situasi yang tidak terang yang berpotensi melanggar hukum dan dianggap korupsi. Hal ini baik dan para menteri teknis yang telah bertemu dengan Presiden dapat merasa terbantu dan tidak sendiri, karena para menteri tidak berniat melakukan penyimpangan, tetapi karena tidak diketahui bahwa tindakannya dapat dianggap sebagai tindakan korupsi. Untuk menghindari bottlenecking pembangunan, para anggota kabinet dapat berkonsultasi dengan Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindakan pencegahan.

  6. Sebagai kepala negara, Presiden berkomitmen bahwa hukum harus ditegakkan dan memberikan sanksi yang tegas dan tidak boleh ada hambatan dalam pelaksanaan hukum. Namun, pelaksanaan tujuan tersebut tanpa harus menghentikan pembangunan di seluruh tanah air. Mindnset ini harus ada dan tertanam dalam benak semua penyelenggara negara.

  7. Terkait perkembangan situasi terkini, instruksi presiden adalah agar para menteri dapat berkonsentrasi terhadap tugas dan pekerjaannya. Ekonomi bangsa masih menghadapi tekanan yang tidak hanya dialami Indonesia, namun dialami juga oleh negara lain. Beberapa kali Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Kepala UKP4 telah mempresentasikan dalam berbagai kesempatan bahwa ada sejumlah agenda dan sasaran pemerintah, baik dalam RPJMN maupun RKP tahun 2014, yang harus dicapai. Asumsi yang dibangun lima tahun yang lalu tidak selalu sama dengan perkembangan situasi saat ini, baik faktor eksternal dan internal, tetapi tetap harus dilaksanakan semaksimal mungkin untuk diciapai.

  8. Selain itu, pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang tengah berlangsung, memiliki pengaruh terhadap apa yang dilakukan oleh aparat pemerintah, baik pusat maupun daerah.

  9. Sementara itu, hasil evaluasi yang telah dilakukan Presiden dan dibantu oleh Wapres dan pejabat terkait, ada beberapa hal yang harus disampaikan bahwa sebagaian menteri memiliki kinerja dibawah harapan. Ada 10 kementerian yang kinerjanya dibawah harapan dan dalam waktu 4 bulan ini harus dikejar pencapaiannya. Para menteri koordinator akan memberikan konseling terhadap apa yang perlu dilakukan untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebagian menteri terbagi kosentrasinya, termasuk kesulitan dalam mengatur waktu antara tugas pemerintahan dan tugas politik. Hal ini harus dicarikan solusinya.

  10. Di dalam sidang yang dipimpin oleh para menteri koordinator, ada beberapa menteri yang tidak dapat hadir karena tugas politiknya. Evaluasi ini berdasarkan laporan Kepala UKP4, pengamatan Presiden, dan masukan dan feedback dari masyarakat luas yang menyoroti kinerja para menteri.

  11. Atas dasar itulah, Presiden memberi instruksi :

  1. Kurun waktu 4-5 bulan terakhir ini, para menteri agar kembali aktif memimpin kementerian masing-masing;

  2. kelola segala persoalan yang menjadi tugas dan tanggung jawab untuk mencapai sasaran RPJMN dan RKP 2014;

  3. laksanakan instruksi Presiden yang telah dikeluarkan dalam produk Inpres di ketiga bidang;

  4. Wapres dan para menteri koordinator agar mengkoordinasikan semua pekerjaan menteri dan anggota kabinet, hasilnya agar dilaporkan kepada Presiden dengan tembusan Kepala UKP4;

  5. para menteri dan anggota kabinet tidak mengambil keputusan strategis sebelum dikonsultasikan kepada Presiden, misalnya kebijakan di bidang energi dan pertambangan, bidang kehutanan, bidang perdagangan, dan bidang usaha BUMN;

  6. para menteri dan anggota kabinet agar tidak melakukan penggantian pejabat utama pemerintahan dan BUMN, misalnya eselon 1 kementerian dan Dirut BUMN. Bila keadaan terpaksa atau ada yang sudah memasuki pensiun, agar dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden.

  1. Terkait aktifnya beberapa menteri dalam Pilpres 2014, instruksi Presiden adalah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, para menteri dapat mengambil cuti untuk ikut berkampanye bagi pasangan Capres dan Cawapres manapun. Apabila para menteri ingin menjadi bagian atau berperan secara aktif di tim sukses dan tidak mungkin menjalankan tugas kementerian yang menjadi tanggung jawabnya, tentu dapat memilih untuk tidak melanjutkan atau mengundurkan diri sebagai anggota kabinet. Presiden perlu mengatur hal ini untuk mencapai kinerja pemerintahan di akhir masa kabinet.

 

Kedeputian Persidangan Sekretariat Kabinet