Rapat Terbatas Tanggal 2014-09-17 Jam 10:30:00

Rapat Terbatas | Tanggal 17 September 2014 | Pukul 10:30:00
1. RUU Pemerintahan Daerah; 2. RUU Pemilihan Umum Kepala Daerah; 3. Otonomi Khusus Papua-Papua Barat dan Aceh; 4. Progress Report Pemberdayaan Bagi Penduduk Ex Timor Timur.

Pointers Pengantar Presiden:
1. Agenda Rapat Terbatas membahas RUU Pemerintah Daerah, RUU Pemilihan Umum Kepala Daerah, Otonomi Khusus Papua; Papua Barat; &Aceh, Progress Report Pemberdayaan Bagi Penduduk Ex Timor Timur.
2.Agenda utama rapat terbatas untuk mendengarkan laporan dari Menteri Dalam Negeri tentang UU pemerintahan daerah yang merupakan tonggak sejarah, karena setelah 10 tahun UU tersebut dilaksanakan, pemerintah dapat mengenali sejumlah permasalahan dan tantangan yang berpengaruh langsung terhadap pembangunan.
3. alasan pemerintah perlu memiliki UU tersebut adalah pertama terkait fakta dan realitas mengenai sistem pemerintahan termasuk pemerintahan daerah krn kita menganut sistem negara kesatuan.
4. kedua, pemerintah disisi lain memberlakukan otonomi daerah, bahkan di beberapa daerah menerapkan otonomi daerah khusus
5.ketiga, pemerintah juga memberlakukan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung.
6. keempat, dirasakan ada hambatan untuk menjalankan pemerintahan yang efektif dan menghambat pembangunan di daerah.
7. banyak daerah yang maju sesuai dengan potensi yang dimiliki tetapi banyak juga daerah yang kemajuannya masih jauh dibawah potensi yang mereka miliki. salah satunya tatanan atau manajemen dalam pembangunan di daerah.
8. oleh karena itu, pemerintah ingin melakukan perbaikan tentang UU pemerintah daerah yang berlaku saat ini.
9. selain itu, dirasakan perlu dipertegas kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. selain itu, kepala daerah dalam pemberitaan di media massa dinilai memiliki kinerja yang kurang baik. hal ini belum ada aturan yang jelas untuk mengatasi masalah tersebut.
10. UU ini praktis dirasakan oleh pemerintah mendatang. hal ini baik untuk mendukung program pemerintahan mendatang.

Kedeputian Persidangan Kabinet, Sekretariat Kabinet