Sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan Tanggal 2014-12-30 Jam 10:00:00

Sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan | Tanggal 30 Desember 2014 | Pukul 10:00:00
Sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan

  1. Agenda Sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) membahas mengenai Industri Pertahanan.
  2. Prioritas kebijakan pemerintah di bidang pertahanan, yaitu:
    1. menjamin pemenuhan kebutuhan pertahanan negara, baik terkait kesejahteraan prajurit, hingga penyediaan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista);
    2. kemandirian industri pertahanan harus diwujudkan agar tidak ada ketergantungan terhadap impor Alutsista;
    3. pembangunan kekuatan pertahanan bukan hanya sekedar memenuhi kekuatan pokok minimum, tetapi harus ditujukan untuk membangun TNI sebagai kekuatan yang disegani;
    4. menempatkan kebijakan pertahanan negara sebagai bagian integral pertahanan yang komprehensif.
  3. Kemandirian industri pertahanan dapat dicapai dengan melakukan pendekatan yang dilakukan secara stimultan, melalui:
    1. transfer teknologi. Setiap pembelian senjata harus disertai dengan transfer teknologi ke industri strategis, baik oleh PT Penataran Angkatan Laut, PT Perindustrian Angkatan Darat, maupun PT Dirgantara Indonesia;
    2. meningkatkan siklus produksi senjata dengan meninggalkan kebiasaan membeli senjata tanpa memikirkan dengan siklus produksinya;
    3. integritas sistem, artinya pengadaan Alutsista harus saling terhubung.
  4. Kemandirian harus dikaitkan dengan perbaikan total manajemen BUMN strategis di sektor industri pertahanan, baik yang berkaitan dengan produktivitas, daya saing, maupun kapasitas produksi, sehingga mampu bermitra dengan industri pertahanan dalam skala global. Oleh karena itu, rencana strategis pengembangan industri pertahanan harus bersifat jangka panjang.
  5. Pemerintah memerlukan teknologi ganda sipil-militer, sehingga industri pertahanan lebih efisiensi, artinya industri bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan bidang pertahanan saja, tetapi dapat digunakan untuk kebutuhan non pertahanan, seperti produksi kapal perang PT PAL dapat digunakan untuk kapal niaga maupun kapal nelayan.

6. Wilayah Indonesia merupakan negara kelautan, terdiri dari banyak pulau, sehingga pembangunan harus mulai dari pembangunan sektor maritim yang tidak hanya diterjemahkan berkaitan dengan pembangunan tol laut, pelabuhan, dan kapal perintis. Namun, hal yang paling penting adalah dengan membenahi industri maritim dalam negeri.

Kedeputian Persidangan Kabinet, Sekretariat Kabinet