Rapat Kerja Pemerintah Tanggal 24 October 2017 Pukul 13:30:00

Rapat Kerja Pemerintah | Tanggal 24 Oktober 2017 | Pukul 13:30:00
Rapat Kerja Pemerintah Dengan Para Gubernur, Bupati/Wali Kota Seluruh Indonesia

1. Agenda Rapat Kerja Pemerintah (RKP) adalah mendengarkan Arahan Presiden dan paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
2. Presiden mengingatkan kembali beberapa hal terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagai berikut:
a. Politik anggaran perlu dilakukan, tetapi pengelolaan APBD sebaiknya tidak lagi menggunakan pola lama. Contoh pola lama, yaitu apabila sebuah kabupaten memiliki anggaran sebesar Rp1 triliun, maka Bupati akan langsung membagi anggaran tersebut secara merata kepada dinas-dinas yang ada. Kemudian tahun berikutnya, apabila APBD mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp1,1 triliun, maka kenaikan anggaran sebesar Rp100 miliar akan kembali dibagi merata kepada setiap dinas, misalnya masing-masing mendapatkan 10% dari kenaikan anggaran. Manajemen pengelolaan APBD tersebut terjadi di sebagian besar daerah.
b. Anggaran dalam APBD saat ini lebih banyak ditentukan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Penggunaan anggaran seharusnya ditentukan oleh kepala daerah, yaitu Gubernur dan Bupati/Wali Kota, karena hal tersebut merupakan tugas kepala daerah. Sebagai contoh:
1) Kepala daerah memerintahkan agar dalam waktu 2 tahun pembangunan infrastruktur dapat diselesaikan, sehingga 60% APBD harus dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.
2) Kepala daerah memerintahkan pembangunan 10-20 pasar dalam waktu 2 tahun, sehingga anggaran harus diarahkan untuk pembangunan pasar tersebut.
Apabila para kepala daerah berani menentukan hal tersebut, maka pembangunan infrastruktur yang telah ditentukan selesai dan akan meninggalkan warisan yang baik.
c. Anggaran agar tidak diecer-ecer, karena tidak akan ada pembangunan infrastruktur yang akan terlihat.
d. Kepala daerah memiliki tugas untuk melakukan pendekatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar setuju dengan kehendak atau keputusan Gubernur dan Bupati/Wali Kota dalam mengelola APBD, sehingga tidak ada lagi pembagian APBD untuk komisi-komisi yang ada di DPRD. Apabila Gubernur dan Bupati/Wali Kota tidak dapat mengendalikan, maka berarti kepala daerah tidak kuat. Namun demikian, Presiden yakin bahwa para Gubernur dan Bupati/Wali Kota dapat melakukannya asalkan memiliki niat yang baik.  
e. APBD agar fokus pada pembangunan yang ingin dilaksanakan oleh para Gubernur dan Bupati/Wali Kota.
f. Upaya-upaya terkait APBD tersebut juga sedang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga anggaran fokus pada pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, lebih mudah melakukan pengecekan, pengontrolan, dan pengelolaan manajemen.
3. Berkaitan dengan peningkatan daya beli atau konsumsi masyarakat, Presiden menyampaikan sebagai berikut:
a. Pemerintah daerah agar memperbanyak program padat karya dan proyek-proyek yang dapat membuka lapangan pekerjaan, karena berdasarkan survei, permintaan rakyat yang pertama adalah kesempatan kerja, sehingga kepala daerah harus mengakomodasi hal tersebut dalam APBD. Presiden telah memerintahkan hal yang sama dalam APBN, yaitu membuka lapangan kerja dan padat karya yang akan menyerap banyak tenaga kerja. Contoh program padat karya yang dapat dilakukan oleh kabupaten, yaitu melakukan proyek perbaikan irigasi dan jalan non hotmix.
b. Saat ini yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat adalah cash for work atau uang tunai seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat, tetapi uang tunai diberikan setelah masyarakat bekerja terlebih dahulu. Pembayaran diharapkan dapat dilakukan per hari atau maksimal per minggu. Hal tersebut akan menaikkan tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat di daerah.
4. Berkaitan dengan perekonomian, Presiden menyampaikan sebagai berikut:
a. Banyak kepala daerah tidak mengikuti pertumbuhan ekonomi pada setiap triwulan atau semester. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS):
1) Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada 2016, yaitu:
a) Kabupaten Banggai sebesar 37%, karena sumber daya alam gas.
b) Kabupaten Blora sebesar 23,5%, karena sumber daya alam gas.
c) Kabupaten Bojonegoro sebesar 21,9%, karena sumber daya alam gas.
d) Kabupaten Morowali sebesar 13,18%, karena sumber daya alam nikel.
e) Kabupaten Mimika sebesar 12,8%, karena adanya PT Freeport.
2) Daerah yang pertumbuhan ekonominya minus pada 2016, yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Bontang.
b. Kepala daerah sering tidak melihat perjalanan inflasi setiap bulan, triwulan, dan semester. Kepala daerah harus berhati-hati dengan masalah inflasi. Sebagai contoh Kabupaten Mimika memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 12%, tetapi apabila tingkat inflasi sebesar 15%, maka pertumbuhan ekonomi sebesar 12% tidak memiliki arti, karena jangkauan daya beli masyarakat menurun. Oleh karena itu, para kepala daerah harus berhati-hati dengan inflasi, terutama yang berkaitan dengan sembilan bahan pokok (sembako). Selain itu, seluruh jajaran pemerintah harus memahami permainan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
c. Berdasarkan data BPS, daerah yang memiliki nilai inflasi di bawah 10% pada 2017, antara lain:
1) Kota Tual sebesar 9,6%.
2) Kota Watampone sebesar 5,3%.
3) Kabupaten Bulukumba sebesar 4,6%.
4) Kota Singkawang sebesar 4,54%.
5) Kota Cilegon sebesar 4,3%.
Data tersebut menunjukkan bahwa saat ini kepala daerah telah mampu mengendalikan harga-harga di daerahnya.
d. Inflasi di Indonesia terus mengalami penurunan. Pada 2014 inflasi mencapai sebesar 8,3%, pada 2015 sebesar 3,3%, dan pada 2016 sebesar 3,02%. Sedangkan pada 2017 diperkirakan akan sebesar 3,7-3,8% atau masih di bawah 4%. Nilai inflasi tersebut merupakan hasil akumulasi dari inflasi di setiap daerah. Pemerintah menargetkan inflasi setiap tahun akan mengalami penurunan agar masyarakat mudah membeli barang yang dibutuhkan.
e. Kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah ekspor dan investasi, bukan APBN, karena APBN hanya untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi:
1) Indonesia memiliki kesempatan ekspor yang baik, tetapi pasar masih melemah. Namun demikian, komoditasnya mulai banyak diterima oleh negara non tradisional. Saat ini komoditas ekspor mulai masuk di negara-negara Afrika, Asia Tengah, dan Eropa Timur. Ekspor tersebut agar terus didorong. Perkembangan komoditas ekspor Indonesia, sebagai berikut:
a) Kopi pertumbuhannya meningkat sebesar 20%.
b) Kakao masih belum mencukupi kebutuhan di dalam negeri. Peremajaan pohon kakao dan kopi akan dilakukan pada 2018, sehingga daerah-daerah yang memiliki kebun kakao dan kopi agar menghubungi Menteri Pertanian.
c) Kelapa saat ini menjadi komoditas yang laku dijual, karena masyarakat Eropa dan Amerika saat ini gemar meminum air kelapa segar. Namun, pada saat banyaknya permintaan komoditas kelapa, petani justru terlambat melakukan peremajaan pohon kelapa, sehingga pohon kelapa sudah sangat tinggi dan kelapa sulit untuk dipetik. Peremajaan pohon kelapa saat ini hanya membutuhkan waktu 4-5 tahun untuk dapat berbuah dan buahnya mudah untuk dipetik. Peningkatan permintaan kopi, kakao, kelapa, dan lain-lain untuk ekspor merupakan kesempatan bagi kabupaten-kabupaten yang memiliki ruang untuk menanamnya. Menteri Pertanian agar menyediakan bibit-bibit komoditas ekspor tersebut.
d) Pala atau rempah merupakan komoditas yang saat ini sedang banyak diminati, karena banyak masyarakat yang kembali ke alam dan tidak menyukai bumbu buatan dan mengandung bahan kimia.
e) Tepung sagu saat ini memiliki permintaan yang sangat banyak, karena gluten free.
Oleh karena itu, para kepala daerah harus memahami kesempatan atau peluang ekspor yang ada dan segera mengambil peluang tersebut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik di kota, kabupaten, maupun provinsi.
2) Investasi:
a) Kepala daerah harus berhati-hati menangani masalah investasi, terutama investasi pada sektor industri dan manufaktur. Pemerintah daerah agar memberikan peluang yang sebesar-besarnya pada investasi di bidang industri dan manufaktur yang menjadikan barang mentah menjadi barang setengah jadi atau jadi, karena akan membuka lapangan pekerjaan yang luas kepada masyarakat, terutama yang berumur produktif dan membutuhkan lapangan pekerjaan.
b) Izin investasi di kedua sektor tersebut agar segera diberikan, jangan berbeli-belit, dan terlalu banyak pertimbangan. Pengurusan izin saat ini, terutama izin investasi diharapkan sudah tidak dalam hitungan minggu, bulan atau bahkan tahun. Pemerintah saat ini sedang mendorong investasi, khususnya investasi yang padat karya dan padat tenaga kerja.
c) Pengurusan izin di pusat, yaitu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) saat ini telah dapat diselesaikan dalam waktu 3 jam untuk 9 perizinan. Oleh karena itu, pengurusan perizinan di daerah seharusnya sudah dalam hitungan menit.
d) Presiden akan mengecek pengurusan perizinan di daerah yang masih membutuhkan waktu lama, karena banyaknya keluhan yang masuk ke Presiden mengenai lamanya proses perizinan di daerah. Pemerintah daerah harus memiliki sistem aplikasi perizinan yang dapat diperoleh melalui pembelian sistem seharga kurang dari Rp25 juta atau meng-copy aplikasi sistem pemerintah daerah lainnya yang sudah tersedia, misalnya dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
f. Pada awal 2018, pemerintah akan memiliki sistem single submission, sehingga proses perizinan mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah dapat diketahui dan dilacak bersama. Dengan sistem tersebut akan diketahui titik-titik yang lambat.
g. Persaingan dan inovasi teknologi dunia atau global sudah sangat cepat. Apabila pemerintah masih monoton dan rutinitas, maka akan tertinggal perkembangan dunia. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah membutuhkan pemimpin yang reformis atau senang terhadap perubahan dan inovasi, terus melakukan terobosan yang melayani masyarakat, dan tidak lagi melakukan rutinitas atau kegiatan yang monoton.
5. Gubernur dan Bupati/Wali Kota agar tidak perlu merasa takut terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT) apabila tidak melakukan korupsi. Presiden akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembangunan sistem e-planning, e-budgeting, dan e-procurement. Apabila sistem tersebut telah berjalan, maka akan mengurangi dan menghilangkan OTT. Oleh karena itu, Gubernur dan Bupati/Wali Kota agar berhati-hati dalam mengelola APBD dan tidak bermain-main dengan uang, khususnya APBD. Presiden tidak dapat melarang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak melakukan OTT, sehingga Presiden membantu dengan membangun sistem e-planning, e-budgeting, dan e-procurement. Dalam RKP ini, para Gubernur dan Bupati/Wali Kota akan diberikan waktu untuk bertanya terkait hal tersebut.
6. Berkaitan dengan inovasi pembiayaan, apabila pemerintah daerah memiliki rencana pembangunan rumah sakit dan pasar yang memiliki nilai income yang jelas, maka dapat mengajukan pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) di bawah koordinasi Kementerian Keuangan dengan bunga sekitar 6,9%. Namun demikian, pemerintah daerah diharapkan tetap memperhatikan lapangan, business plan, dan proyeknya. Hal tersebut merupakan alternatif pembiayaan proyek bagi pemerintah daerah yang dapat dicicil menggunakan APBD setiap tahun.
7. Hal-hal yang berkaitan dengan pertanian:
a. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para petani, maka pemerintah daerah harus meninggalkan pola lama dan menggunakan pola atau desain baru. Budidaya on farm yang sejak dahulu telah dilakukan, belum dapat memberikan loncatan hasil pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani meskipun telah diberikan subsidi pupuk sebesar Rp32 triliun per tahun selama 10 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah seharusnya sudah tidak lagi mengurus budidaya on farm, tetapi harus bergerak pada proses pasca panen. Oleh karena itu, Presiden mengajak Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk mengajak petani membangun kelompok besar seperti korporasi petani. Dengan demikian, terdapat economic scale yang besar, karena tanpa hal tersebut tidak mungkin dapat meningkatkan kesejahteraan petani.
b. Keuntungan besar pada produk pertanian dapat diperoleh pada proses pasca panen. Namun, saat ini Rice Mill Unit (RMU) atau mesin penggilingan padi yang dimiliki desa-desa telah berumur 30-40 tahun, sehingga merusak beras dan menjatuhkan rendemen beras. Oleh karena itu, mesin penggilingan padi tersebut perlu diganti dengan RMU modern dan packaging unit, seperti yang dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat.
c. Kepala daerah agar membelikan para petani RMU modern, seperti di Provinsi Jawa Timur seharga Rp400 juta atau di Sukabumi seharga Rp12 miliar tergantung dengan kapasitas. Setelah memiliki RMU modern, maka kelompok tani tinggal mendesain packaging dengan baik. Apabila beras telah dikemas dengan baik, maka beras dapat langsung dijual ke retail, supermarket, atau bahkan diekspor mengingat ekspor beras organik saat ini sangat mudah. Dengan demikian, petani dapat memperoleh keuntungan dari proses pasca panen.
d. RMU di desa-desa seharusnya sudah seperti RMU modern di Sukabumi dan Provinsi Jawa Timur agar beras tidak rusak dan rendemen tidak jatuh. Dengan demikian, setelah proses pengeringan, gabah masuk ke RMU, kemudian masuk ke unit packaging, sehingga keluar sudah dalam bentuk kemasan.  
e. Seluruh jajaran pemerintah diharapkan dapat mendorong petani untuk memiliki jiwa entrepreneurship yang baik. Tanpa industri RMU, packaging unit, dan pupuk di daerah, maka upaya meningkatkan kesejahteraan petani akan mengalami kesulitan.
8. Hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM):
a. Pembangunan SDM merupakan kunci bagi Indonesia untuk memenangkan persaingan dunia. Oleh karena itu, pembangunan SDM, terutama yang berkaitan dengan vocational school, vocational training, dan politeknik harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Contoh, suatu daerah yang banyak memproduksi ikan harus memiliki Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perikanan, bukan SMK Bangunan. Para kepala daerah diharapkan untuk mulai mengarahkan vocational school, vocational training, dan politeknik di daerahnya sesuai dengan kebutuhan.
b. Gubernur dan Bupati/Wali Kota agar mendorong SMK untuk membenahi jurusan yang dimiliki dan menyesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini. Dengan demikian, SMK dapat melatih tenaga kerja dengan keterampilan baru dan cara-cara kerja baru. SMK sampai saat ini hanya memiliki jurusan listrik, mesin, dan bangunan, sehingga harus mulai memiliki jurusan seperti digital ekonomi untuk membangun online store, pembuatan animasi, dan membangun aplikasi financial technology (fintech) serta jurusan retail dan logistik. Sebagai contoh Jepara memiliki SMK yang khusus mengajarkan pembuatan animasi.
c. Presiden berharap para kepala daerah dapat mendorong agar SMK yang ada memiliki inovasi-inovasi jurusan baru, seperti SMK budidaya perikanan modern, offshore, aqua culture, dan lain sebagainya. Upaya tersebut tidak memerlukan biaya yang mahal dan akan menarik anak muda.
9. Presiden menyampaikan beberapa data untuk menjadi perhatian Gubernur dan Bupati/Wali Kota, sebagai berikut:
a. Data serapan APBD tertinggi:
1) Kota Pariaman sebesar 87%.
2) Kabupaten Tasikmalaya sebesar 76%.
3) Kabupaten Garut sebesar 65%.
4) Kabupaten Barru sebesar 62%.
5) Kabupaten Ciamis sebesar 60,6%.
b. Daerah yang memiliki presentase tertinggi kas dana yang disimpan Bank Pembangunan Daerah (BPD):
1) Kabupaten Tangerang sebesar 38%.
2) Kabupaten Jember sebesar 36%.
3) Kota Tangerang sebesar 32%.
4) Kabupaten Sidoarjo sebesar 31%.
Pemerintah pusat mengikuti perkembangan dana yang ditransfer ke daerah, sehingga jangan sampai dana yang telah ditransfer ke daerah dan berasal dari penerimaan pajak tidak segera digunakan, tetapi justru disimpan di BPD. Gubernur dan Bupati/Wali Kota agar mendorong kepala dinas untuk segera menggunakan dan mencairkan APBD tersebut agar uang cepat berputar di masyarakat dan perekonomian daerah menjadi tumbuh. Pemerintah pusat akan membangun sistem agar tidak ada dana yang disimpan di BPD.
c. Kabupaten terbaik dalam memanfaatkan dana desa:
1) Kabupaten Tulungagung telah membangun jalan sepanjang 679 kilometer dan jembatan sepanjang 1.975 meter dalam waktu 3 tahun setelah dana desa diberikan. Bupati Tulungagung agar terus melanjutkan hal tersebut.
2) Kabupaten Jembrana telah membangun jalan sepanjang 129 kilometer, jembatan sepanjang 8 meter, dan 4 unit pasar. 
Pemerintah pusat telah mengeluarkan dana desa sebesar Rp127 triliun selama 3 tahun. Dana desa agar terus dimanfaatkan dengan baik oleh daerah, seperti di kedua kabupaten tersebut. Oleh karena itu, Bupati/Wali Kota agar terus mengawasi penggunaan dana desa agar tepat sasaran dan dimanfaatkan dengan baik.
10. Untuk diketahui seluruh jajaran pemerintah bahwa posisi Presiden berdasarkan prinsip dasar dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:
a. Menetapkan kebijakan sebagai dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan.
b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah. Hal tersebut menyatakan dengan jelas posisi Presiden dan pemerintah daerah, dalam hal ini kepala daerah dan DPRD.
c. Memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan, baik di pusat maupun di daerah. Dengan demikian, Presiden bertanggung jawab untuk mengecek, mengawasi, dan menegur Gubernur dan Bupati/Wali Kota. Jangan berpikir bahwa dengan adanya otonomi daerah berarti daerah lepas sepenuhnya dari tanggung jawab Presiden.  
Para Gubernur dan Bupati/Wali Kota agar membuka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah agar tanggung jawab masing-masing menjadi terlihat jelas.
11. Para Bupati/Wali Kota dapat menyampaikan permasalahan yang ada di daerah kepada Gubernur atau langsung kepada Presiden, Wakil Presiden, dan para Menteri. Namun demikian, koordinasi tetap berada di Gubernur agar seluruh masalah yang ada dapat diselesaikan bersama untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.