Sidang Kabinet Paripurna Tanggal 02 October 2017 Pukul 14:00:00

Sidang Kabinet Paripurna | Tanggal 02 Oktober 2017 | Pukul 14:00:00
Arahan Presiden

1. Agenda Sidang Kabinet Paripurna adalah Arahan Presiden.
2. Presiden menekankan beberapa hal sebagai berikut:
a. Masalah kemanusiaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah:
1) Masyarakat yang terkena dampak letusan Gunung Sinabung dan Gunung Agung agar diberikan bantuan secara maksimal dari segala sisi.
2) Pemerintah Indonesia akan terus membantu masalah Rakhine State dan pengungsi yang terdapat di Bangladesh dan Myanmar.
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018 agar lebih difokuskan untuk menyelesaikan permasalahan terhadap:
1) Kemiskinan. Anggaran yang berkaitan dengan kemiskinan agar diperhatikan dengan benar dan diberikan penambahan jumlah anggaran.
2) Pengangguran yang berkaitan dengan investasi dan lain sebagainya.
3) Ketimpangan sosial. Pada Oktober 2017 akan dimulai mengenai hutan sosial, pembukaan bank wakaf mikro, dan lain sebagainya, sehingga kebijakan pemerintah harus fokus ke arah tersebut.
c. Masalah investasi:
1) Setiap Kementerian/Lembaga (K/L) agar tidak membiarkan investasi, para investor, dan para pelaku usaha terus-menerus “wait and see”. Artinya, apabila terdapat permasalahan investasi, maka setiap K/L harus segera menyelesaikannya.
2) Dunia usaha harus didukung, difasilitasi, dan dibantu, karena investasi, para investor, dan para pelaku usaha merupakan pihak yang saat ini dapat membuka 60-70% lapangan pekerjaan dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan infrastruktur.
Oleh karena itu, permasalahan terkait dengan perizinan dan investasi harus menjadi perhatian pemerintah.
d. Masalah politik:
1) Politik harus kondusif. Oleh karena itu, jajaran pemerintah agar tidak bertindak dan bertutur kata yang membuat masyarakat khawatir dan bingung.
2) Setiap permasalahan antar lembaga dan antar kementerian harus diselesaikan secara kondusif dan dilakukan pembahasan di tingkat menteri koordinator (menko). Apabila pembahasan permasalahan di tingkat menko belum dapat diselesaikan, maka agar dibahas di tingkat Wakil Presiden (Wapres). Apabila permasalahan belum dapat juga diselesaikan, maka dapat dilakukan pembahasan dengan Presiden.
3) Pada 2018 akan memasuki tahun politik, karena terdapat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), tahapan Pemilihan legislatif (Pilleg), dan tahapan Pemilihan Presiden (Pilpres). Oleh karena itu, jajaran pemerintah harus fokus bekerja dan tidak melakukan tindakan yang menimbulkan kegaduhan dan kontroversi. Apabila para pimpinan K/L memiliki keraguan dalam bekerja, maka pembahasan agar diangkat ke tingkat Rapat Terbatas (Ratas). Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keteduhan, ketenteraman, ketenangan, dan persatuan diantara jajaran pemerintah dan masyarakat.
3. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, Kepala Negara, Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara memerintahkan kepada para pimpinan K/L untuk fokus dalam melaksanakan tugas masing-masing, terus bekerja sama, terus bersinergi, menjaga stabilitas politik dan ekonomi, meningkatkan kinerja, dan meningkatkan prestasi kerja dalam mendukung seluruh program pembangunan Indonesia.