Sidang Kabinet Paripurna Tanggal 05 March 2018 Pukul 14:00:00

Sidang Kabinet Paripurna | Tanggal 05 Maret 2018 | Pukul 14:00:00
1. Lanjutan Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2019 2. Kapasitas Fiskal (Resources Envelopes) Tahun 2019

  1. Agenda Sidang Kabinet Paripurna membahas Lanjutan Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2019 dan Kapasitas Fiskal (Resource Envelopes) Tahun 2019.
  2. Dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 agar diwaspadai dan diantisipasi mengenai dinamika ekonomi dunia yang terus berubah dan bergerak sangat dinamis, baik yang berkaitan dengan suku bunga, komoditas, arus modal masuk, arus modal keluar, maupun nilai tukar, karena seluruh hal tersebut dapat mempengaruhi perekonomian dan daya saing Indonesia. Oleh karena itu, hal tersebut harus benar-benar diantisipasi.
  3. Pemerintah harus pula mewaspadai dan mengantisipasi munculnya kecenderungan beberapa negara tujuan ekspor dalam menerapkan kebijakan perdagangan yang protektif dan proteksionis yang mengharuskan Indonesia memperkuat daya saing ekspor.
  4. Presiden telah menyampaikan arahan pada saat pertemuan dengan para duta besar dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) bahwa pemerintah harus mencari pasar-pasar alternatif dan pasar-pasar non tradisional untuk ekspor, sehingga pasar semakin meluas.
  5. Terkait dengan pelaksanaan APBN 2018 dan RAPBN 2019, sebagaimana disampaikan Presiden pada Rapat Terbatas bahwa penyelesaian Program Keluarga Harapan (PKH) 2018 untuk 10 juta penerima PKH agar dirampungkan di awal tahun, sehingga pada Maret 2018 diharapkan telah dapat diselesaikan. 
  6. Pada 2019, Rupiah yang diberikan kepada peserta PKH diharapkan dapat dinaikkan dua kali lipat. Berdasarkan hasil perhitungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), anggaran PKH saat ini setara dengan 16% dari total pengeluaran rumah tangga. Dalam pertemuan sebelumnya, Presiden telah memerintahkan Menteri PPN/Kepala Bappenas agar dinaikkan menjadi 20%. Hal tersebut agar dihitung kembali, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan keluarga pra sejahtera dapat ditangani secepat-cepatnya.
  7. Tambahan anggaran PKH yang diperlukan telah dihitung bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas. Apabila anggaran yang diperlukan untuk PKH saat ini sebesar Rp50 triliun, maka dengan kenaikan yang disampaikan Presiden diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp20 triliun. Dengan demikian, angka kemiskinan di bawah 9% pada 2019 dipastikan dapat tercapai. Namun, kuncinya adalah PKH berjalan tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga pendampingan menjadi sebuah kekuatan yang sangat penting.
  8. Harga kebutuhan pokok yang memiliki kontribusi terhadap inflasi pada angka kemiskinan, seperti harga beras harus dikendalikan. Masalah harga kebutuhan pokok, baik yang berkaitan dengan beras, gabah, maupun daging agar benar-benar segera diselesaikan, sehingga sebelum memasuki bulan puasa dapat dipastikan harga benar-benar turun. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian agar mengoordinasikan hal tersebut.
  9. Berkaitan dengan stabilitas keamanan dan stabilitas politik, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), dan seluruh jajaran pemerintah agar menangani secepat-cepatnya hal-hal yang mengarah kepada sisi keamanan, sehingga stabilitas politik dan keamanan pada 2018 dan 2019 dapat secara total dikendalikan.
  10. APBN memiliki keterbatasan, sehingga harus diciptakan sebuah inovasi-inovasi dan sinergitas baru yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan dunia usaha swasta sebanyak-banyaknya, terutama dunia swasta, sehingga tidak banyak ketergantungan pada APBN. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan investasi dan ekspor, sehingga diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan dan mengatasi pengangguran.
  11. Pada akhir Maret 2018, hal-hal yang berkaitan dengan single submission untuk mendorong investasi dan memberikan insentif-insentif kepada investasi harus dapat diselesaikan, karena akan mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Koordinasi dan konsolidasi adalah kunci penyelesaian. Oleh karena itu, para menko, menteri, dan seluruh kepala lembaga harus memperhatikan kedua hal tersebut.