Sidang Kabinet Paripurna Tanggal 09 April 2018 Pukul 15:00:00

Sidang Kabinet Paripurna | Tanggal 09 April 2018 | Pukul 15:00:00
1. Ketersediaan Anggaran dan Pagu Indikatif Tahun 2019 2. Prioritas Nasional Tahun 2019

1. Agenda Sidang Kabinet Paripurna membahas Ketersediaan Anggaran dan Pagu Indikatif Tahun 2019 dan Prioritas Nasional Tahun 2019.
2. Untuk diketahui bersama bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya memiliki kontribusi kurang lebih 15% dari angka Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, alokasi APBN harus benar-benar difokuskan dan diprioritaskan untuk hal-hal yang strategis.
3. Selama 3,5 tahun pemerintah fokus pada urusan yang berkaitan dengan infrastruktur. Pada akhir 2014, anggaran infrastruktur terpakai kurang lebih sebesar Rp170-an triliun dan setelah fokus pada infrastruktur, anggaran langsung mencapai angka Rp300-an triliun, sehingga dalam 3,5 tahun sangat terlihat masifnya pembangunan di bidang infrastruktur, baik berupa jalan, pelabuhan, jalan tol, jalur kereta api, airport, dan yang lain-lainnya.
4. Setelah tahapan besar pertama pembangunan infrastruktur, prioritas nasional masuk ke tahapan besar kedua, yaitu investasi di bidang sumber daya manusia (SDM). Program peningkatan SDM agar disiapkan tahun 2018, sehingga tahun 2019 benar-benar masuk dalam sebuah kegiatan besar.
5. Politik alokasi anggaran APBN 2019 agar benar-benar mengarah untuk mendukung dan menopang peningkatan SDM. Jangan sampai tambahan anggaran dilakukan, tetapi tidak terlihat masif perubahan dan pergeserannya.
6. Sebagaimana telah disampaikan Presiden pada tahun 2017 bahwa setiap Kementerian/Lembaga (K/L) harus benar-benar menyusun program khusus mengenai investasi SDM. Pemerintah harus mengetahui pihak-pihak yang akan diajak bekerja sama oleh Balai Latihan Kerja (BLK), besaran jumlah orang yang akan di-training setiap bulan, triwulan, semester, dan seterusnya. Jangan hanya terdapat tambahan anggaran, tetapi kegiatannya tidak terlihat masif. Perubahan dari investasi di bidang infrastruktur ke investasi di bidang SDM harus langsung terlihat.
7. Anggaran yang ada agar tidak diecer-ecer atau dibagi-bagi, tetapi harus fokus dan mengarah, sehingga hasilnya benar-benar menetas. Sebagai contoh, anggaran pameran dan promosi terdapat di 17 K/L. Apabila dikumpulkan dalam                       1 wadah dalam 1 K/L, maka pemerintah akan dapat menyelenggarakan pameran yang besar dan baik, sehingga dapat membangun sebuah brand yang baik untuk Indonesia. Apabila diecer-ecer dengan anggaran kecil-kecil di 17 K/L, maka akan sulit menyelenggarakan pameran yang besar. Sebagai contoh, pameran di Dubai, Koln, Shanghai, dan Amerika Serikat hanya memiliki 1 sampai 2 stan dan berada di dekat toilet, sehingga tidak terlihat hasilnya dan justru menurunkan brand Indonesia.
8. Berkaitan dengan penelitian atau riset, hampir semua K/L memiliki Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang). Setelah dilihat anggarannya sangat banyak, yaitu sebesar Rp24,9 triliun. Apabila tidak dikumpulkan tidak akan terlihat, tetapi ketika dikumpulkan sangat terlihat. Oleh karena itu, susun desain dan strategi besar hal-hal yang ingin diteliti beserta goal-nya. Sebagai contoh dalam melakukan penelitian mengenai durian, harus diketahui kondisi durian sebelum dan setelah dilakukan penelitian, sehingga menjadi jelas bahwa penelitian tidak hanya untuk kepentingan peneliti. Dengan demikian, anggaran sebesar Rp24,9 triliun dapat terlihat             jelas hasilnya. Oleh karena itu, anggaran-anggaran harus diprioritaskan dan difokuskan untuk hal-hal yang strategis.
9. Kunci menggerakkan ekonomi di luar APBN agar dapat tumbuh secara lebih berkualitas ada di investasi dan ekspor. Oleh karena itu, setiap K/L yang berkaitan dengan investasi dan ekspor agar lebih fokus memperbaiki iklim berusaha dan meningkatkan daya saing Indonesia.
10. Presiden akan meminta laporan dari setiap K/L mengenai regulasi dan izin-izin yang telah dipotong. Presiden baru mendapatkan laporan dari 2 menteri, yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri Pertanian.
11. Koordinasi dan konsolidasi merupakan kunci dari semua hal yang ingin dikerjakan pemerintah. Hilangkan ego sektoral, ego kementerian, dan ego kepala lembaga. Kebijakan atau program yang bersifat lintas K/L maupun yang terkait dengan daerah harus dibicarakan dan dikoordinasikan bersama, sehingga kebijakan yang dikeluarkan dalam bentuk kebijakan yang sudah solid dan berguna bagi kemajuan bangsa dan negara.