Info Sidang
Sidang Kabinet
  1. 16 April 2018,  15:00:00
  2. 16 April 2018,  14:00:00
  3. 09 April 2018,  15:00:00

 

 

Kuesioner

Apakah pencarian informasi mengenai persidangan kabinet cukup mudah?

  • Ya
  • Tidak
  • Tidak Tahu
  • Mungkin

Apakah informasi mengenai sidang kabinet sudah lengkap?

  • Ya
  • Tidak
  • Tidak Tahu
  • Mungkin

Apakah informasi persidangan kabinet selalu up to date?

  • Ya
  • Tidak
  • Tidak Tahu
  • Mungkin

Apakah informasi persidangan kabinet bermanfaat?

  • Ya
  • Tidak
  • Tidak Tahu
  • Mungkin
Rapat Terbatas Tanggal 22 December 2017 Pukul 19:30:00
Rapat Terbatas | Tanggal 22 Desember 2017,  Pukul 19:30:00
Pembahasan : Penanganan Dampak Erupsi Gunung Agung Pada Sektor Pariwisata Bali

1. Agenda Rapat Terbatas (Ratas) membahas mengenai sektor pariwisata di seluruh tanah air, lebih khusus pariwisata di Bali yang terdampak erupsi Gunung Agung.
2. Tujuan Ratas dilaksanakan di Bali adalah pemerintah bermaksud menunjukkan kepada turis, wisatawan, dan dunia bahwa wisata di Bali aman, karena dampak erupsi Gunung Agung hanya berjarak 8 sampai dengan 10 kilo meter (km) dari puncak gunung sebagaimana informasi dari Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Gubernur Provinsi Bali. Artinya, tempat-tempat tujuan wisata yang ada di Bali seharusnya tidak bermasalah, tetapi karena banyaknya pemberitaan mengenai erupsi Gunung Agung yang tidak akurat dan diikuti oleh keluarnya travel ban dari beberapa negara, sehingga berdampak langsung pada penurunan aktivitas pariwisata yang ada di Bali.
3. Gubernur Provinsi Bali menyampaikan bahwa kondisi pariwisata di Bali saat ini mulai menuju pada situasi normal, sehingga dengan adanya pelaksanaan Ratas di Bali diharapkan dapat menunjukkan kepada dunia bahwa tidak terdapat masalah yang berkaitan dengan situasi keamanan di Bali akibat erupsi Gunung Agung.
4. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pariwisata agar terus memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada para duta besar (dubes) Indonesia yang berada di negara-negara sahabat, sehingga banyak warga negaranya yang berwisata ke Indonesia, khususnya ke Bali.
5. Kedutaan besar Indonesia di luar negeri agar dikerahkan untuk memberikan penjelasan informasi yang akurat mengenai situasi keamanan kepada wisatawan yang akan berkunjung ke Bali. Langkah kontingensi agar disiapkan guna mengantisipasi apabila bencana terjadi.
6. Para Menko dan Menteri Pariwisata agar mengajak pelaku-pelaku pariwisata, baik Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia (ASITA), dan maskapai-maskapai penerbangan untuk memberikan informasi dan mempromosikan pariwisata di Indonesia, sehingga tempat-tempat wisata di Indonesia, khususnya di Bali dapat normal kembali dan target wisatawan yang berkunjung sesuai dengan yang telah dikalkulasikan.
7. Berkaitan dengan 10 destinasi pariwisata baru yang mulai dikerjakan pemerintah selama satu setengah tahun terakhir, Presiden memberikan masukan mengenai beberapa hal yang ada di lapangan, terutama yang berkaitan dengan tugas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), yaitu:
a.  Berkaitan dengan tata ruang di 10 destinasi pariwisata baru agar ditetapkan, baik yang terkait dengan permasalahan tata kota, tata pemukiman, penghijauan wilayah, dan resort atau hotel yang akan dibangun. Hal-hal tersebut agar dipersiapkan sebelum investasi dan investor masuk secara besar-besaran ke wilayah tersebut.
b.  Pembangunan infrastruktur agar juga dipersiapkan.
Contoh Raja Ampat merupakan sebuah destinasi pariwisata baru yang seharusnya dapat dikhususkan untuk segmen tertentu. Langkah pertama, runway dan terminal agar dapat dikembangkan, karena saat ini belum siap. Hal kedua mengenai permasalahan tata ruang yang terdapat di Kota Raja Ampat yang merupakan tugas Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk mendesain, sehingga tidak tercampur aduk antara kota dan pemukiman. Apabila tata ruang tidak segera ditetapkan, maka semua akan berjalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengunci atau menetapkan sejak awal, sehingga tata kota menjadi baik dan tempat wisata terkendali. Selain itu, hutan konservasi, hutan lindung, dan konservasi sumber daya alam laut yang ada di Raja Ampat dapat terlindungi dan terproteksi semuanya. Apabila hal-hal tersebut dimulai sejak awal, maka penataan destinasi pariwisata baru akan lebih terarah dan lebih jelas.