Info Sidang
Sidang Kabinet
  1. 16 Mei 2018,  14:00:00
  2. 15 Mei 2018,  10:30:00
  3. 04 Mei 2018,  09:00:00

 

 

Kuesioner

Apakah pencarian informasi mengenai persidangan kabinet cukup mudah?

  • Ya
  • Tidak
  • Tidak Tahu
  • Mungkin

Apakah informasi mengenai sidang kabinet sudah lengkap?

  • Ya
  • Tidak
  • Tidak Tahu
  • Mungkin

Apakah informasi persidangan kabinet selalu up to date?

  • Ya
  • Tidak
  • Tidak Tahu
  • Mungkin

Apakah informasi persidangan kabinet bermanfaat?

  • Ya
  • Tidak
  • Tidak Tahu
  • Mungkin
Rapat Kerja Pemerintah Tanggal 23 January 2018 Pukul 11:00:00
Rapat Kerja Pemerintah | Tanggal 23 Januari 2018,  Pukul 11:00:00
Pembahasan : Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah

1. Agenda Rapat Kerja Pemerintah membahas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Indonesia, terutama di daerah, karena saat ini pemerintah memiliki momentum dan kepercayaan internasional yang sangat baik, sebagai berikut:
a. Peringkat Ease of Doing Business Indonesia meloncat dari peringkat 120 pada akhir 2014 menjadi peringkat 72 pada saat ini. Lompatan tersebut merupakan lompatan yang sangat tinggi.

b. Cadangan devisa Indonesia saat ini berada pada posisi sekitar US$130 miliar dan merupakan nilai tertinggi sepanjang negara berdiri.

c. Dahulu semua orang khawatir dan tidak yakin Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada 2017 akan mencapai 6.000, tetapi IHSG saat ini sudah berada pada posisi di sekitar 6.500.

d. Pada saat ini beberapa daerah telah mengalami dan merasakan kenaikan harga batu bara dan Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit, sehingga pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi yang memiliki kekuatan komoditas tersebut yang sebelumnya hanya 2-3%, saat ini sudah berada di atas 5%.

e. Lembaga-lembaga rating internasional memberikan peringkat investment grade kepada Indonesia. Sejak 1998 sampai saat ini, Indonesia baru kembali mendapatkan peringkat investment grade, baik oleh Moody’s, Fitch Rating’s, dan Standard and Poor’s (S&P). Terakhir, Fitch Rating’s memberikan peringkat BBB (triple B) dari sebelumnya BBB- (triple B minus).
Kepercayaan-kepercayaan tersebut adalah momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2. Kunci pertumbuhan ekonomi hanya ada 2, yaitu investasi dan ekspor. Kedua hal tersebut merupakan kunci pokok yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia dan tidak ada hal yang lain. Ribuan investor mengantre berinvestasi ke Indonesia, tetapi permasalahannya ada di dalam jajaran pemerintah sendiri. Apabila diibaratkan kondisi tubuh, Indonesia memiliki asam urat, kolesterol, jantung, paru-paru, dan ginjal yang baik, tetapi tidak dapat berlari kencang. Hal tersebut disebabkan karena investasi yang masih terhambat dengan urusan-urusan perizinan.

3. Berdasarkan hasil pertemuan Wakil Presiden dengan para investor dan duta besar negara sahabat beberapa minggu yang lalu, ditemukan banyak permasalahan yang menghambat investasi. Oleh karena itu, Presiden mengumpulkan seluruh gubernur dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi agar memiliki sebuah panduan dan visi yang sama dalam menyelesaikan masalah, karena sebentar lagi pemerintah membangun sebuah single submission yang didahului dengan membentuk satuan tugas (satgas), terutama di pusat, sehingga dapat sambung ke daerah-daerah tujuan investasi. Dengan demikian, seluruh jajaran pemerintah memiliki satu bahasa dalam menyelesaikan masalah. Sebagai contoh pengurusan izin di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dahulu memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Sejak 2 tahun yang lalu, BKPM sudah dapat mengeluarkan 9 izin dalam waktu 3 jam. Perubahan tersebut hanya bergantung pada niat dan kemauan. Meskipun pengurusan izin di BKPM telah berubah menjadi jauh lebih cepat, tetapi pengurusan izin tidak hanya berkaitan dengan BKPM, karena masih banyak pengurusan izin lainnya di Kementerian/Lembaga (K/L) dan daerah. Hal tersebut yang ingin diselesaikan oleh pemerintah.

4. Paket-paket kebijakan ekonomi sudah dikeluarkan, tetapi dalam implementasi dan pelaksanaan tidak diikuti dan ditindaklanjuti, sehingga paket kebijakan tersebut tidak memiliki arti apa-apa.

5. Indonesia kalah jauh apabila dibandingkan dengan negara-negara pesaing, terutama negara-negara tetangga. Berdasarkan data yang diterima Presiden dari BKPM, investasi India naik sebesar 30%, Filipina naik sebesar 38%, dan Malaysia naik sebesar 51%, tetapi Indonesia hanya mengalami kenaikan sebesar 10% pada 2017. Oleh karena itu, pemerintah membandingkan dan memeriksa secara detail kelebihan-kelebihan yang dimiliki negara-negara tersebut yang membuat investor berbondong-bondong berinvestasi ke India, Filipina, dan Malaysia.

6. Alasan Indonesia kalah bersaing dengan India, Filipina, dan Malaysia, antara lain:
a. Regulasi:
1) Indonesia terlalu banyak aturan, persyaratan, dan perizinan yang masih berbelit-belit. Oleh karena itu, seluruh gubernur dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar tidak membuat peraturan daerah (perda) baru yang menyebabkan keruwetan, terutama perda yang berorientasi pada proyek.

2) Presiden telah memerintahkan kepada seluruh menteri agar tidak lagi mengajukan banyak Undang-Undang (UU), mengingat UU yang lama akan dicek satu per satu, direvisi, dan diperbaiki pada bagian yang kurang. Demikian halnya dengan perda, terutama perda yang berhubungan dengan kecepatan berusaha. Perda yang tidak dapat mempercepat atau bahkan justru memperlambat agar dihilangkan atau direvisi.

3) Pemerintah daerah (pemda) agar tidak membuat perda yang baru apabila orientasinya hanya membuat perda sebanyak-banyaknya. Hal yang paling penting dalam perda adalah kualitasnya, bukan jumlah perda yang dikeluarkan. Prestasi Kepala Daerah maupun Ketua DPRD tidak dapat dilihat dari banyaknya perda yang dikeluarkan, tetapi justru kualitas setiap UU dan perda yang dapat mempercepat dan meringankan masyarakat.

b. Proses perizinan:
Berdasarkan data yang diterima Presiden dari BKPM, waktu yang dibutuhkan bagi investor untuk memproses perizinan, baik di pusat maupun di daerah, sebagai berikut:
1) Proyek pembangkit listrik:
Sejak awal Presiden merasa kesal dengan urusan listrik, karena banyak investor yang berbondong-bondong datang untuk berinvestasi di Indonesia, tetapi banyak yang berbalik badan akibat permasalahan perizinan. Proses perizinan Independent Power Producer (IPP) di pemerintah pusat saat ini hanya membutuhkan waktu 19 hari setelah terus-menerus ditekan dan diarahkan oleh Presiden. Sementara di daerah masih membutuhkan waktu selama 775 hari.

2) Bidang pertanian:
Proses perizinan investasi di bidang pertanian hanya membutuhkan waktu 19 hari di pemerintah pusat, sementara di daerah masih membutuhkan waktu selama 726 hari.

3) Bidang perindustrian:
Proses perizinan investasi di bidang industri masih membutuhkan waktu selama 143 hari di pemerintah pusat, sementara di daerah masih membutuhkan waktu selama 529 hari.

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat masalah di daerah dan masih banyak tugas yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan dinas-dinas terkait agar memeriksa secara detail, karena saat ini persyaratan dapat menjadi perizinan.

7. Apabila hal-hal yang menyebabkan Indonesia kalah bersaing dengan negara-negara lain terus-menerus dilakukan, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan meningkat. Presiden masih optimis, karena saat ini masih banyak investor yang memiliki keinginan berinvestasi di Indonesia, hanya diperlukan kecepatan pemerintah dalam menyelesaikan dan memperbaiki permasalahan-permasalahan tersebut. Oleh karena itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian telah diperintahkan untuk membentuk satuan tugas (satgas) dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

8. Salah satu tujuan single submission yang disampaikan hari ini adalah untuk mengumpulkan seluruh jajaran pemerintah yang terkait regulasi dan proses perizinan investasi di satu tempat, sehingga dapat bersama-sama menelaah dan membedah berbagai peraturan, persyaratan, dan perizinan yang harus dipangkas, disederhanakan, dan dihilangkan. Selain itu, pemerintah harus mengharmonisasikan kembali kebijakan pemda dengan pemerintah pusat. Otonomi daerah (otda) bukanlah federal, karena Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota masih dalam satu garis. Pemerintah sudah tidak memiliki pilihan lagi, sehingga mutlak harus dikerjakan. Tanpa perbaikan tersebut, tidak akan ada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

9. Salah satu indeks yang harus diperhatikan adalah indeks yang mengukur peringkat daya saing nasional (global competitiveness index) yang dikompilasi oleh World Economic Forum. Saat ini, peringkat global competitiveness index Indonesia telah mengalami perbaikan, yaitu dari peringkat 41 naik menjadi peringkat 36. Salah satu faktor yang mendongkrak kenaikan global competitiveness index adalah ukuran pasar (market size) Indonesia yang memiliki pasar nasional yang besar.

10. Apabila faktor market size dikeluarkan dari global competitiveness index, maka peringkat Indonesia masuk di sekitar peringkat 50-an. Artinya, apabila tidak memiliki pasar nasional yang besar, maka daya saing Indonesia akan jauh lebih rendah. Oleh karena itu, seluruh provinsi dan kabupaten/ kota agar tidak mengeluarkan aturan, regulasi, standar, dan prosedur masing-masing tanpa koordinasi dan harmonisasi. Apabila masih dilakukan, maka akan terjadi fragmentasi, sehingga Indonesia tidak lagi menjadi pasar nasional atau pasar tunggal yang besar, tetapi justru akan terpecah menjadi pasar yang kecil-kecil sebanyak 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Pasar yang terpecah dan kecil-kecil bukan menjadi sebuah kekuatan, karena kekuatan Indonesia adalah pasar tunggal yang besar, yaitu pasar nasional. Apabila Indonesia tidak dapat mempertahankan kekuatan market size, maka dikhawatirkan akan kehilangan daya saing.
Dari sisi regulasi, setelah menyelesaikan proses perizinan investasi di pemerintah pusat, investor merasa masuk ke wilayah negara lain pada saat mulai memasuki proses perizinan investasi di daerah, karena terdapat perda yang berbeda-beda. Pemda harus segaris dengan pemerintah pusat, karena berada dalam satu bingkai NKRI. Berbahaya apabila muncul persepsi memasuki wilayah negara lain pada saat mengurus proses perizinan investasi di daerah. Oleh karena itu, hal tersebut akan diperbaiki dengan menggunakan solusi single submission. Pemerintah pusat dan pemda akan duduk bersama untuk berkoordinasi dan membuat harmonisasi, sehingga dapat menyatukan pasar besar nasional dalam satu kesatuan dan sebuah destinasi investasi nasional yang disertai dengan aturan main, perizinan, UU, dan perda yang inline (satu garis).