Info Sidang
Sidang Kabinet
  1. 02 Oktober 2018,  10:30:00
  2. 02 Oktober 2018,  14:00:00
  3. 02 Oktober 2018,  13:00:00

 

 

Kuesioner

Apakah pencarian informasi mengenai persidangan kabinet cukup mudah?

  • Ya
  • Tidak
  • Tidak Tahu
  • Mungkin

Apakah informasi mengenai sidang kabinet sudah lengkap?

  • Ya
  • Tidak
  • Tidak Tahu
  • Mungkin

Apakah informasi persidangan kabinet selalu up to date?

  • Ya
  • Tidak
  • Tidak Tahu
  • Mungkin

Apakah informasi persidangan kabinet bermanfaat?

  • Ya
  • Tidak
  • Tidak Tahu
  • Mungkin
Rapat Terbatas Tanggal 05 February 2018 Pukul 14:30:00
Rapat Terbatas | Tanggal 05 Februari 2018,  Pukul 14:30:00
Pembahasan : Perkembangan Kebijakan Satu Peta

1. Agenda Rapat Terbatas (Ratas) membahas Perkembangan Kebijakan Satu Peta.
2. Ratas ini merupakan pelaksanaan Ratas yang ke-3 terkait Perkembangan Kebijakan Satu Peta. Oleh karena itu, Presiden meminta laporan implementasi di lapangan terkait wilayah yang telah dan belum berhasil dibuatkan satu peta dan kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan Kebijakan Satu Peta.
3. Presiden menegaskan bahwa Kebijakan Satu Peta sangat penting, mendesak, dan dibutuhkan untuk menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor dan Kementerian/Lembaga (K/L) ke dalam satu peta secara terintegrasi, sehingga tidak terdapat lagi perbedaan dan tumpang tindih informasi geospasial. Hanya akan terdapat 1 referensi geospasial yang menjadi pegangan dalam pembuatan kebijakan strategis maupun penerbitan perizinan.

4. Tumpang tindih peta dan perizinan di lapangan menimbulkan terjadinya konflik dan mengakibatkan persengketaan, sehingga menghambat laju perekonomian daerah. Sebagai contoh berdasarkan informasi yang diterima Presiden, di Pulau Kalimantan terdapat lebih kurang seluas 4 juta hektare kawasan hutan yang tumpang tindih dengan kawasan perkebunan. Presiden meyakini Kebijakan Satu Peta akan mempermudah penyelesaian konflik yang timbul akibat tumpang tindih dalam pemanfaatan lahan dan membantu penyelesaian batas daerah di seluruh Indonesia.

5. Pemerintah memiliki tugas atau pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan dalam mewujudkan Kebijakan Satu Peta. Perintah tersebut disampaikan pada:
a. Ratas 7 April 2016, Presiden memerintahkan agar pelaksanaan Kebijakan Satu Peta difokuskan terlebih dahulu di Pulau Kalimantan.
b. Ratas 13 Juni 2017, Presiden memerintahkan agar pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dilanjutkan untuk wilayah Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara.
c. Pada 2018, pemerintah akan fokus dalam pelaksanaan Kebijakan Satu Peta untuk wilayah Papua, Maluku, dan Jawa, sehingga pada 2019 dapat selesai secara keseluruhan di seluruh tanah air.
6. Dalam pelaksanaan Kebijakan Satu Peta agar dilaksanakan secara cermat, teliti, dan akurat. Segala permasalahan yang muncul di lapangan agar segera dicarikan solusinya, khususnya terkait peta tanah ulayat dan batas desa, sehingga peta tunggal yang dihasilkan dapat memberikan kepastian dan dijadikan pegangan bersama.