Info Sidang
Sidang Kabinet
  1. 16 Mei 2018,  14:00:00
  2. 15 Mei 2018,  10:30:00
  3. 04 Mei 2018,  09:00:00

 

 

Kuesioner

Apakah pencarian informasi mengenai persidangan kabinet cukup mudah?

  • Ya
  • Tidak
  • Tidak Tahu
  • Mungkin

Apakah informasi mengenai sidang kabinet sudah lengkap?

  • Ya
  • Tidak
  • Tidak Tahu
  • Mungkin

Apakah informasi persidangan kabinet selalu up to date?

  • Ya
  • Tidak
  • Tidak Tahu
  • Mungkin

Apakah informasi persidangan kabinet bermanfaat?

  • Ya
  • Tidak
  • Tidak Tahu
  • Mungkin
Sidang Kabinet Paripurna Tanggal 12 February 2018 Pukul 14:00:00
Sidang Kabinet Paripurna | Tanggal 12 Februari 2018,  Pukul 14:00:00
Pembahasan : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019

1. Agenda Sidang Kabinet Paripurna membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2019.
2. Presiden memberikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati yang mendapatkan kepercayaan sebagai Menteri Terbaik di Dunia atau Best Minister in the World Award di World Government Summit.
3. Sebelum Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memaparkan usulan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas RKP Tahun 2019, Presiden menekankan beberapa hal yang harus menjadi perhatian para menteri dan seluruh pimpinan lembaga, sebagai berikut:
a. Momentum pertumbuhan ekonomi memiliki tren yang semakin meningkat dari 5,06% pada triwulan ketiga tahun 2017, tumbuh menjadi 5,19% pada triwulan keempat tahun 2017. Tren peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan terus berlanjut pada 2018, apalagi angka ekspor di sektor komoditas dan batubara menunjukkan kinerja yang semakin meningkat.
b. Demikian halnya dengan tingkat konsumsi rumah tangga yang diharapkan dapat semakin membaik sejalan dengan berjalannya Program Padat Karya Tunai yang telah digulirkan pemerintah dan dilaksanakan di beberapa daerah. Untuk itu, Presiden telah meninjau pelaksanaan Program Padat Karya Tunai di beberapa titik yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan 1 titik yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Namun, Presiden belum melihat Program Padat Karya Tunai yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya. Oleh karena itu, K/L lain diharapkan menyampaikan Program Padat Karya Tunai yang dilaksanakan masing-masing K/L agar dapat dilihat bahwa program tersebut telah dimulai dan dilaksanakan di beberapa daerah.
c. Investasi dan ekspor adalah kunci untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tumbuh lebih tinggi. Oleh karena itu:
1) Pemerintah harus terus memperbaiki iklim kemudahan berusaha dan berinvestasi dari pusat hingga provinsi dan kabupaten/kota, karena hal tersebut telah lama ditunggu oleh para pengusaha. Indonesia saat ini sedang adu kecepatan dengan negara lain yang melakukan langkah-langkah yang hampir sama dengan Indonesia. Apabila terlambat, maka Indonesia akan ditinggal dan investasi akan beralih ke negara-negara yang menawarkan iklim berusaha yang lebih baik. Sementara, negara membutuhkan tambahan lapangan pekerjaan baru untuk mengatasi pengangguran yang ada.
2) Ekspor memiliki kontribusi 20,37% dari Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga harus dapat ditingkatkan kembali dengan langkah-langkah terobosan, mulai dari percepatan penyelesaian hambatan-hambatan yang dialami para eksportir dalam negeri dan mulai melibatkan pelaku usaha dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menggarap pasar-pasar ekspor non tradisional.
3) Sebelumnya di Kementerian Luar Negeri, Presiden telah memerintahkan agar pameran di negara-negara non tradisional mulai dilaksanakan awal 2019, terutama di negara-negara yang memiliki penduduk dalam jumlah besar, seperti Pakistan, Bangladesh, dan negara-negara di Afrika yang memiliki jumlah penduduk banyak dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
4) Para Duta Besar (Dubes), Konsulat Jenderal (Konjen), Konsul, dan Atase Perdagangan agar memperkuat diplomasi dan intelijen ekonomi Indonesia, sehingga menjadi ujung tombak promosi, peluang investasi, dan jeli melihat peluang-peluang ekspor yang dapat dilakukan Indonesia.
d. Program prioritas dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang belum selesai pada 2017 agar dapat segera diselesaikan dan dituntaskan. Selain itu, program prioritas dan PSN yang direncanakan dan mulai dikerjakan pada 2018 harus dipastikan eksekusinya di lapangan. Oleh karena itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar mengevaluasi kembali program dan proyek yang dapat dieksekusi dan yang tidak dapat dilaksanakan, karena harus cepat diputuskan.
e. Tahun 2019 merupakan tahun politik, sehingga harus mulai fokus pada tahapan kedua, yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) setelah sebelumnya fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan daya saing ekonomi. Oleh karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian BUMN, dan K/L lain harus mulai merancang kegiatan yang harus dikerjakan dalam kerja besar pembangunan SDM.