Info Sidang
Sidang Kabinet
  1. 16 Oktober 2018,  14:00:00
  2. 02 Oktober 2018,  10:30:00
  3. 02 Oktober 2018,  14:00:00

 

 

Kuesioner

Apakah pencarian informasi mengenai persidangan kabinet cukup mudah?

  • Ya
  • Tidak
  • Tidak Tahu
  • Mungkin

Apakah informasi mengenai sidang kabinet sudah lengkap?

  • Ya
  • Tidak
  • Tidak Tahu
  • Mungkin

Apakah informasi persidangan kabinet selalu up to date?

  • Ya
  • Tidak
  • Tidak Tahu
  • Mungkin

Apakah informasi persidangan kabinet bermanfaat?

  • Ya
  • Tidak
  • Tidak Tahu
  • Mungkin
Rapat Terbatas Tanggal 06 March 2018 Pukul 15:00:00
Rapat Terbatas | Tanggal 06 Maret 2018,  Pukul 15:00:00
Pembahasan : Penataan Tenaga Kerja Asing (TKA)

1. Agenda Rapat Terbatas (Ratas) membahas Penataan Tenaga Kerja Asing (TKA).
2. Dalam globalisasi ekonomi saat ini, pasar tenaga kerja telah melewati batas-batas negara, termasuk Indonesia banyak mengirim tenaga kerja yang disebut dengan buruh migran ke berbagai negara, baik ke Timur Tengah, Asia Tenggara, maupun Asia Timur.
3. Pada saat yang bersamaan dan sejalan dengan masuknya investasi, Indonesia menerima masuknya TKA dengan kualifikasi tertentu yang dibutuhkan dalam proses investasi.
4. Dalam rangka memastikan kepentingan nasional, baik  peningkatan daya tarik investasi maupun penyerapan Tenaga Kerja Indonesia di dalam negeri, maka diperlukan penataan terhadap masuknya TKA ke Indonesia.
5. Dalam rangka penataan TKA di Indonesia, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Proses perizinan agar tidak berbelit-belit. Hal tersebut sangat penting, karena Presiden masih mendapatkan keluhan mengenai perizinan yang masih berbelit-belit. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyederhanaan prosedur pengajuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Izin Penempatan Tenaga Kerja Asing (IPTA), dan Visa Tinggal Terbatas (VITAS), dan Izin Tinggal Terbatas (ITAS). Proses perizinan tersebut harus dilaksanakan lebih cepat, berbasis online, dan dilakukan secara terintegrasi dan terpadu antara Kementerian Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.
b. Pengendalian dan pengawasaan harus dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi agar tidak berjalan sendiri-sendiri, karena Presiden mendapatkan beberapa laporan bahwa pengguna TKA merasa terganggu dan tidak nyaman akibat pelaksanaan sweeping TKA. Selain itu, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan, Ditjen Imigrasi, dan K/L terkait masih berjalan sendiri-sendiri, sehingga harus dikonsolidasikan dan dikoordinasikan.