Rapat Terbatas Tanggal 03 May 2019 Pukul 09:30:00

Rapat Terbatas | Tanggal 03 Mei 2019 | Pukul 09:30:00
Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan

Bismillahirahmanirahiim.

          Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

          Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati.

Rapat Terbatas pagi hari ini akan dibahas mengenai Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan. Ini terus saya alami setiap ke daerah, baik dalam saat membagi sertifikat maupun kunjungan-kunjungan ke kampung, ke desa selalu ada yang membisiki kepada saya atau menemui kepada saya mengenai terjadinya sengketa lahan, sengketa tanah, baik itu rakyat dengan perusahaan swasta, rakyat dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara, red.), maupun juga rakyat dengan pemerintah. Dan seperti juga yang terakhir saya temui yaitu yang berkaitan dengan kasus tanah antara rakyat dan PTP (PTPN V, PT Perkebunan Nusantara V, red.) yang terjadi di Provinsi Riau di Kabupaten Kampar.

Saya kira ini bukan hanya di (Kabupaten) Kampar saja, hampir disemua kabupaten kejadian-kejadian ini ada semuanya. Dan saya minta ini segera diselesaikan secepat-cepatnya, dituntaskan agar apa? Rakyat memiliki kepastian hukum, ada rasa keadilan.

Dan apapun saya pernah menyampaikan konsensi yang diberikan kepada swasta maupun kepada BUMN, kalau ditengahnya ada desa, ada kampung yang sudah bertahun-tahun hidup di situ kemudian mereka malah menjadi bagian dari konsesi itu ya siapapun pemilik konsesi itu, berikan! Berikan kepada masyarakat, kampung, desa, kepastian hukum. Saya sampaikan kalau yang diberikan konsesi “sulit-sulit”, cabut konsesinya! Saya sudah perintahkan ini, cabut seluruh konsesinya! Tegas-tegas! Ini rasa keadilan dan kepastian hukum harus di nomor 1 kan sudah jelas di situ, sudah ini lama, apa... hidup lama di situ malah kalah dengan konsesi baru yang baru saja diberikan.

Dan langkah-langkah sistematik dalam memperbaiki kebijakan dan tata kelola tanah ini, saya melihat sudah dilaksanakan dengan baik oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional, red.) tetapi karena masalahnya terjadi di hampir semua provinsi, kabupaten, dan kota, ini agar cara-cara sistemik yang tersistem itu bisa menyelesaikan semuanya, tidak satu per satu.

Kemudian juga implementasi kebijakan satu peta, saya kira ini juga akan, nanti akan juga banyak menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Dan saya juga perintahkan untuk terus melanjutkan program sertifikasi tanah untuk rakyat! PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap, red.), saya kira dari 5 juta, 7 juta, 9 juta, saya kira kita harapkan nanti di (tahun) 2024-2025 pensertifikatan di seluruh tanah air yang akan selesai semuanya.

Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar.