Rapat Terbatas Tanggal 29 April 2019 Pukul 13:00:00

Rapat Terbatas | Tanggal 29 April 2019 | Pukul 13:00:00
Rencana Pemindahan Ibu Kota

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bambang Brodjonegoro)

  1. Rapat Terbatas Mengenai Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota membahas mengenai tiga alternatif.
  2. Alternatif pertama, ibu kota akan tetap di Jakarta tetapi daerah seputaran Istana dan Monas dibuat khusus hanya untuk kantor-kantor pemerintahan kementerian/lembaga. Sehingga pusat pemerintahan berada di satu tempat  untuk menciptakan efisiensi dalam tugas koordinasi pemerintah.
  3. Alternatif kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar Jakarta tetapi masih dalam radius sekitar 50-70 kilometer dari Jakarta. Contohnya adalah Putrajaya di Malaysia.
  4. Alternatif ketiga, pindah ke luar Pulau Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan Timur Indonesia.
  5. Dalam Rapat Terbatas, Presiden memutuskan memilih alternatif ketiga.
  6. Rapat Terbatas selanjutnya akan bicara lebih teknis mengenai desain dan masterplan ibu kota.
  7. Presiden menginstruksikan Menteri Keuangan untuk membuat skema pembiayaan yang tidak memberatkan APBN dengan melibatkan sebanyak mungkin partisipasi dari pihak ketiga tetapi pemerintah tetap memegang kontrol. Lakukan kerja sama dengan BUMN, dengan swasta, maupun kerja sama dalam bentuk KPBU (Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha) untuk membangun prasarana, infrastruktur, baik untuk gedung-gedung kantor maupun fasilitas pendukung komersial dan juga untuk wilayah permukiman.
  8. Wilayah yang dibutuhkan ada dua skenario, tergantung jumlah penduduk dari kota tersebut. Skenario pertama 30.000 hektare dengan jumlah penduduk 900.000 orang, sementara skenario kedua 40.000 hektare dengan jumlah penduduk 1,5 orang.
  9. Bappenas mengusulkan dibentuk suatu badan otorita yang tidak hanya untuk melakukan pembangunan tetapi sekaligus juga berfungsi untuk mengawasi terutama pergerakan harga tanah agar tidak dikontrol oleh pihak swasta.