Rapat Terbatas Tanggal 03 May 2019 Pukul 09:30:00

Rapat Terbatas | Tanggal 03 Mei 2019 | Pukul 09:30:00
Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan

  1. Agenda Rapat Terbatas (Ratas) membahas Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan.
  2. Masalah pertanahan merupakan masalah yang sering ditemui oleh Presiden saat berkunjung ke daerah, baik pada saat membagikan sertifikat maupun ketika melakukan kunjungan ke kampung atau desa. Presiden mendapatkan informasi mengenai terjadinya sengketa lahan atau tanah, baik antara rakyat dengan perusahaan swasta, rakyat dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun rakyat dengan pemerintah. Sebagai contoh, kasus sengketa tanah antara rakyat dengan PT Perkebunan (PTP) yang terjadi di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Kasus sengketa tanah tidak hanya terjadi di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, tetapi juga terjadi di hampir semua kabupaten. Oleh karena itu, kasus-kasus sengketa tanah agar dapat segera diselesaikan dan dituntaskan secepat-cepatnya, sehingga rakyat memiliki kepastian hukum dan ada rasa keadilan.
  3. Konsesi yang diberikan kepada swasta maupun BUMN agar memperhatikan masyarakat desa atau kampung yang telah hidup selama bertahun-tahun dan menjadi bagian dari lahan konsesi tersebut. Siapapun pemilik konsesi lahan agar memberikan kepada masyarakat desa atau kampung, sehingga ada kepastian hukum. Apabila perusahaan yang diberikan konsesi justru mempersulit masyarakat mendapatkan lahan yang menjadi haknya, maka pemerintah agar bersikap tegas dengan mencabut izin konsesinya. Rasa keadilan dan kepastian hukum harus dinomorsatukan. Jangan sampai masyarakat yang telah lama tinggal di wilayah tersebut justru kalah dengan konsesi baru yang diberikan.
  4. Langkah-langkah sistematik untuk memperbaiki kebijakan dan tata kelola tanah yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah baik, tetapi karena masalah pertanahan terjadi hampir di semua provinsi dan kabupaten/kota, maka cara-cara yang sistematik dan tersistem agar dapat digunakan untuk menyelesaikan semua masalah pertanahan dan tidak secara satu per satu. 
  5. Implementasi kebijakan satu peta diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pertanahan yang ada. Presiden telah memerintahkan untuk terus melanjutkan Program Sertifikasi Tanah untuk rakyat melalui Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) dari yang semula 5 juta lahan menjadi 7 juta dan meningkat menjadi 9 juta lahan. Dengan demikian, penyertifikatan tanah di seluruh wilayah Indonesia akan selesai semuanya di tahun 2024-2025.