Rapat Terbatas Tanggal 01 September 2020 Pukul 10:00:00

Rapat Terbatas | Tanggal 01 September 2020 | Pukul 10:00:00
Pengarahan Presiden kepada Gubernur

1. Agenda Rapat Terbatas (Ratas) membahas Pengarahan Presiden kepada Para Gubernur Menghadapi Pandemik Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

2. Ratas ini secara khusus bertujuan untuk menyamakan frekuensi agar pergerakan pemerintah mulai dari pemerintah pusat, para menteri, para gubernur, para bupati/walikota, hingga kepala desa terwujud dalam sebuah langkah yang cepat dan pergerakan yang semakin efektif.

3. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh para gubernur:

a. Para gubernur agar melihat data dan angka-angka pergerakan kasus Covid-19 di wilayah masing-masing. Untuk itu agar berhati-hati karena saat ini kembali terjadi tren peningkatan kasus positif Covid-19 di berbagai negara, baik di negara-negara Eropa maupun kawasan Asia. Meski terdapat peningkatan kasus positif pada beberapa daerah di Indonesia, tetapi posisinya masih relatif terkendali jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal inilah yang harus terus dijaga, yakni pengendalian dan manajemen untuk penanganan Covid-19 agar benar-benar tetap berada dalam posisi terkendali. Berikut adalah data yang diterima Presiden berkaitan dengan perkembangan kasus Covid-19:

1) Berdasarkan data yang diterima per 31 Agustus 2020, jumlah kasus positif di Indonesia mencapai 175 ribu dari total 2,23 juta tes yang telah dilakukan. Tingkat kesembuhan (recovery rate) makin meningkat dari 15% di April 2020 menjadi 72,1% di Agustus 2020. Hal tersebut berarti terdapat pergerakan yang lebih baik dan lebih tinggi dibandingkan dengan recovery rate rata-rata dunia yang mencapai 69%. Jumlah kasus aktif (masih dalam perawatan) menurun dari 77% di April 2020 menjadi 23,69% di Agustus 2020 atau lebih baik dari rata-rata dunia yang sebesar 27%. Kasus meninggal dunia (fatality rate) Indonesia mengalami penurunan dari 7,83% di April 2020 menjadi 4,2% di Agustus 2020. Meski demikian, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk menurunkan kembali angka fatality rate tersebut, karena angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan fatality rate global yang berada di angka 3,36%. Hal tersebut menjadi pekerjaan besar pemerintah. Pemerintah harus benar-benar mewaspadai Covid-19, sehingga tidak kehilangan kendali dalam penanganan penyebaran Covid-19.

2) Berikut adalah rincian data perkembangan Covid-19:

a) Posisi kasus aktif Covid-19 berada pada angka 77% di April 2020 dan menurun menjadi 23,7% di Agustus 2020. Tingkat kematian yang diakibatkan Covid-19 berada pada 7,8% di April 2020 dan menurun menjadi 4,2% di Agustus 2020.

b) Perkembangan kasus harian Covid-19 per 31 Agustus 2020 mencakup jumlah kasus aktif 41.420 (23,7%), penambahan kasus positif 2.743, jumlah kasus sembuh telah mencapai 125.959 (72,1%), serta jumlah kasus meninggal 7.417 (4,2%).

c) Persentase kematian dari kasus positif tingkat nasional terus mengalami penurunan sejak April 2020 yang pada saat itu memiliki persentase tinggi, hingga menjadi 4,27% di Agustus 2020. Untuk itu, pemerintah harus terus mengupayakan agar persentase kematian semakin hari semakin membaik.

d) Persentase kesembuhan Covid-19 pada Maret 2020 masih sangat rendah, tetapi terus mengalami peningkatan hingga mencapai 72,17% pada Agustus 2020. Hal tersebut patut untuk diapresiasi.

e) Positivity rate yang dahulu tinggi juga telah mengalami penurunan hingga saat ini per 31 Agustus 2020. Meski demikian, pemerintah tetap harus terus menekan angka itu agar menjadi lebih baik.

Para gubernur agar memperhatikan perkembangan Covid-19 di tiap provinsi di Indonesia per 31 Agustus 2020 baik dari sisi jumlah kasus, jumlah kesembuhan, dan jumlah meninggal. Data tersebut telah dimiliki pemerintah berupa data harian. Untuk itu, para gubernur yang wilayahnya masih memiliki angka yang tinggi agar berhati-hati dan benar-benar bekerja keras bersama dengan Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19, sehingga angkanya dapat ditekan. Selain itu, para gubernur agar menyampaikan kepada pemerintah pusat, terutama kepada Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 apabila terdapat masalah-masalah yang harus dibantu.

b. Berkaitan dengan upaya pemerintah dalam percepatan pengujian dan pengadaan vaksin, pemerintah berlomba-lomba dengan negara lain dalam jangka pendek untuk mendapatkan akses vaksin secepat-cepatnya. Saat ini, pemerintah telah mendapatkan komitmen 20-30 juta vaksin di akhir tahun 2020. Selain itu, pemerintah juga telah mendapatkan komitmen 290 juta vaksin hingga akhir tahun 2021. Meski demikian, karena jangka waktu mendapatkan vaksin masih panjang hingga 2021, para gubernur agar benar-benar tetap fokus dan konsentrasi pada pengendalian Covid-19, terlebih pemerintah perlu memperkuat ketahanan (endurance) hingga vaksin dapat tersampaikan kepada seluruh rakyat. Pada saat bersamaan, pemerintah juga mengembangkan vaksin dengan strain Indonesia yang dinamakan Vaksin Merah Putih yang dikerjakan oleh konsorsium nasional yang melibatkan Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman, berbagai perguruan tinggi, serta berbagai lembaga penelitian Indonesia. Saat ini, Vaksin Merah Putih sedang berada dalam tahap pembuatan benih vaksin (seed vaccine). Prosesnya telah mencapai 30-40% dan direncanakan dapat diuji klinis pada awal 2021, sehingga telah siap diproduksi pada pertengahan 2021.

c. Sebelum vaksinasi dapat dilakukan secara masif, besar-besaran, dan efektif, para gubernur agar memainkan strategi (gas dan rem) dengan seimbang serta dengan takaran yang sesuai dengan data-data yang dimiliki. Hal tersebut penting mengingat apabila kurva Covid-19 tidak dapat ditekan dengan cepat, pemerintah tidak dapat menurunkan angka kematian (fatality rate) dengan tajam, serta angka kesembuhan tidak dapat ditingkatkan secara drastis, maka situasi ketidakpastian akan terus berlanjut dan membuat masyarakat kembali diliputi rasa tidak aman. Pemerintah harus benar-benar menjaga hal tersebut. Jangan sampai kondisi yang ada membuat masyarakat diliputi rasa tidak aman dan akan menyebabkan dunia usaha tidak dapat bergerak, karena berada dalam posisi wait and see. Akibatnya, ekonomi Indonesia tidak akan cepat pulih. Meskipun demikian, beberapa indikator ekonomi dalam beberapa hari terakhir seperti Purchasing Manager Index (PMI) telah kembali berada pada angka 50-an yang berarti kembali pada posisi normal serta pajak yang angkanya telah mengalami kenaikan meskipun belum berada pada posisi normal. Berdasarkan data tersebut, pemerintah mendorong agar terdapat kenaikan pada sektor riil, kenaikan konsumsi rumah tangga dan domestik, angka-angka di industri yang semakin membaik, serta ekspor yang tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, para gubernur untuk terus menyampaikan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jaga jarak, cuci tangan, tidak berkerumun dan tidak berdesakan, terutama yang berkaitan dengan pemakaian masker, karena hal terpenting yang menjadi kunci sebelum dilakukan vaksinasi adalah pemakaian masker. Meski demikian, akan lebih baik apabila pengawasan lapangan dan pemberian sanksi bagi masyarakat yang tidak patuh benar-benar dilakukan, sehingga kedisiplinan nasional dalam mengikuti protokol kesehatan benar-benar diterapkan oleh seluruh masyarakat. Pembagian masker dan kampanye pemakaian masker harus masif dilakukan hingga ke kampung-kampung dan desa-desa. Para gubernur agar melibatkan tokoh masyarakat, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga (RW). Presiden meyakini hal tersebut telah sangat dipahami oleh para gubernur.

d. Berkaitan dengan pemulihan ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2020 masih berada pada angka 2,97% di saat negara lain telah berada pada angka minus. Akan tetapi, pada kuartal II tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada posisi -5,3%. Untuk itu, kesempatan untuk menentukan pertumbuhan ekonomi kuartal III tahun 2020 saat ini hanya tersisa pada September 2020. Apabila pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal tersebut masih minus, maka Indonesia dinyatakan masuk ke dalam resesi. Oleh karena itu, Presiden meminta para gubernur untuk mempercepat belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi. Selain itu, para gubernur agar menginstruksikan kepada bupati/walikota agar menyegerakan penyerapan APBD kabupaten/kota, terutama yang berkaitan dengan belanja barang, modal, dan bantuan sosial (bansos), sehingga dapat meningkatkan konsumsi masyarakat dan memulihkan ekonomi di daerah. Berdasarkan data realisasi APBD per 27 Agustus 2020, rata-rata nasional belanja untuk APBD provinsi masih berada pada angka 44,74%. Sementara itu, realisasi untuk belanja kabupaten/kota mencapai 48,8%. Untuk itu, para gubernur agar berhati-hati dan memperhatikan data tersebut yang mencakup rincian realisasi untuk belanja barang dan jasa, modal, dan bansos per provinsi. Data tersebut dapat digunakan untuk melihat realisasi belanja barang dan jasa seperti untuk Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, dan Sumatera Barat yang telah berada pada posisi di atas 52%. Sementara itu, realisasi APBD untuk Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta berada pada angka yang tinggi, yakni 78% untuk realisasi belanja barang dan jasa serta 92% untuk realisasi belanja modal. Para gubernur agar benar-benar mencermati data tersebut. Selain itu, para gubernur yang realisasi APBD-nya masih pada kisaran 10-15% dan bahkan 0% untuk realisasi bansos agar benar-benar memperhatikan hal tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden setiap hari memonitor perkembangan data realisasi APBD tersebut yang memerlihatkan realisasi di semua provinsi, kabupaten, dan kota. Oleh karena itu, para gubernur agar benar-benar memperhatikan angka-angka tersebut, sehingga realisasi untuk pengadaan barang dan jasa, belanja modal, dan belanja bansos dapat segera dilakukan.

e. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi, maka provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Papua yang mencapai 4,52% dan Papua Barat yang mencapai 0,53%. Provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi positif hanya mencakup 2 provinsi tersebut. Sementara itu, untuk Sulawesi Tengah, meskipun pertumbuhan ekonomi berada dalam posisi baik mencapai -0,06%, tetapi tetap berada dalam posisi minus. Untuk Bali, akibat kontraksi yang terlalu besar, maka berada pada posisi -10,98%, karena turis dan wisata benar-benar sangat mendominasi ekonomi di wilayah tersebut. Sementara itu, DKI Jakarta berada pada posisi -8,22% dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada -6,74%. Pertumbuhan ekonomi provinsi lainnya berada pada posisi hampir seperti rata-rata nasional.

4. Realisasi APBD agar segera benar-benar menjadi konsentrasi harian bagi para gubernur. Para gubernur agar mengingatkan bupati/walikota yang realisasi anggarannya masih berada pada posisi rendah, baik realisasi belanja barang dan jasa, belanja modal, maupun bansos. Para gubernur agar mengingatkan para bupati/walikota bahwa hal tersebut sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan sangat penting untuk menjaga kelangsungan daya beli dan konsumsi rumah tangga masyarakat.