Sidang Kabinet Paripurna Tanggal 02 November 2020 Pukul 13:30:00

Sidang Kabinet Paripurna | Tanggal 02 November 2020 | Pukul 13:30:00
Arahan Presiden

1. Agenda Sidang Kabinet Paripurna (SKP) membahas Arahan Presiden.

2. Beberapa hal yang harus menjadi penekanan dan perhatian para pimpinan kementerian/lembaga (K/L) dari SKP ini, yaitu:

a. Pemerintah harus tetap fokus untuk mengatur dan menjaga titik keseimbangan antara penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Hal tersebut perlu untuk ditekankan kembali meski telah berulang kali disampaikan. Berdasarkan laporan yang diterima Presiden per 1 November 2020, berikut adalah data terkait Corona Virus Disease 2019 (Covid-19):

1) Kasus aktif Covid-19 di Indonesia lebih baik dan lebih rendah dari perkembangan rata-rata dunia. Kasus aktif Covid-19 di Indonesia mencapai 13,78%. Sementara itu, rata-rata kasus aktif Covid-19 dunia mencapai 25,22%. Meskipun demikian, angka kasus aktif di Indonesia tersebut harus terus ditekan sehingga dapat terus diperkecil.

2) Tingkat kesembuhan Covid-19 di Indonesia semakin baik yakni berada pada posisi 82,84%. Sementara itu, tingkat kesembuhan rata-rata dunia mencapai 72%. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesembuhan di Indonesia lebih baik dibandingkan rata-rata dunia. Meski demikian, angka kesembuhan tersebut harus terus diperbaiki.

3) Angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia lebih tinggi dibanding rata-rata dunia. Angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia mencapai 3,38% dan rata-rata dunia berada pada angka 2,5%. Hal tersebut agar menjadi perhatian para pimpinan K/L.

Berkaitan dengan Covid-19, para pimpinan K/L agar berhati-hati terhadap potensi munculnya gelombang kedua Covid-19 yang saat ini sedang terjadi di Eropa dengan jumlah kenaikan kasus yang sangat drastis. Untuk itu, pemerintah agar tidak bersikap teledor dan kehilangan kewaspadaan sehingga hal tersebut terjadi di Indonesia. Negara-negara yang mengalami kenaikan drastis kasus Covid-19 diantaranya Perancis, Italia, Inggris, Jerman, dan Spanyol. Para pimpinan K/L agar memperhatikan dan berhati-hati terkait hal tersebut.

b. Berkaitan dengan kuartal IV 2020 yang merupakan kuartal terakhir di 2020, berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan:

1) Realisasi belanja pemerintah agar benar-benar harus berada pada titik yang paling maksimal. Berkaitan dengan hal tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 berada pada posisi -5,32%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2020 yang akan diumumkan dalam waktu dekat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) diperkirakan berada pada angka sekitar -3%. Meski angka pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut masih jauh lebih baik jika dibandingkan dengan negara lain, tetapi hal tersebut patut dijadikan sebagai penekanan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2020.

2) Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2020 merupakan tren yang membaik dan positif yakni dari -5,32% pada kuartal II 2020 menjadi diperkirakan sekitar -3% pada kuartal III 2020. Hal tersebut harus ditekankan kepada publik pada saat BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2020.

3) Kuartal IV 2020 merupakan kuartal yang sangat penting. Pemerintah agar dapat memperbaiki pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal tersebut, terlebih apabila pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat berada pada angka positif. Untuk itu, belanja (spending) pemerintah harus menjadi target utama. Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden mendapatkan informasi bahwa konsumsi rumah tangga Indonesia masih berada pada angka kurang lebih -4%. Untuk itu, semua pihak memiliki kewajiban untuk memperkuat demand sehingga konsumsi rumah tangga akan menjadi lebih baik.

4) Apabila pemerintah telah maksimal dalam melakukan belanja pada kuartal IV 2020, para pimpinan K/L agar menyampaikan kepada direktur jenderal (dirjen) dan seluruh jajarannya untuk berhati-hati dan memulai rencana belanja pemerintah untuk kuartal I 2021 dari sekarang. Apabila Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) telah diterima, maka dapat langsung dilaksanakan lelang sehingga belanja pemerintah pada kuartal I 2021 tidak stuck maupun drop. Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden mengharapkan pada kuartal I 2021 terdapat “daya ungkit” untuk kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan investasi. Sehubungan dengan hal tersebut, para pimpinan K/L agar mulai mendesain dan menyiapkan kuartal I 2021 dari sekarang sehingga kegiatan dapat berjalan pada Januari 2021 terutama untuk bantuan sosial (bansos) agar cepat dilaksanakan. Selain itu, belanja-belanja modal terutama infrastruktur baik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, maupun K/L lainnya agar segera dimulai.

5) Investasi Indonesia pada kuartal III 2020 masih berada pada angka di atas -5% (diperkirakan pada angka -6%). Meskipun demikian, pemerintah tetap harus menunggu perhitungan dari BPS terkait hal tersebut. Berkaitan dengan nilai investasi yang minus tersebut, Presiden telah meminta Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memastikan angka investasi berada pada angka di bawah -5% di kuartal III 2020. Akan tetapi, hal tersebut belum dapat terpenuhi. Untuk itu, target tersebut agar dapat dikejar pada kuartal IV 2020. Selain itu, investasi pada kuartal I 2021 agar dipastikan untuk mulai bergerak kembali.

6) Presiden mengingatkan bahwa pemerintah memiliki kesempatan untuk memperbaiki investasi karena diberikannya peluang berupa perpanjangan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) dari Pemerintah Amerika Serikat (AS). Hal tersebut menjadi kesempatan karena Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia yang mendapatkan fasilitas tersebut. Dengan adanya fasilitas tersebut, ekspor Indonesia diharapkan dapat naik dan terjadi lompatan. Selain itu, fasilitas tersebut agar digunakan sebagai kesempatan untuk menarik investasi, sehingga investor tertarik untuk mendirikan industri, pabrik, dan perusahaan di Indonesia karena adanya fasilitas GSP untuk ekspor ke AS.