Rapat Terbatas Tanggal 03 November 2020 Pukul 10:30:00

Rapat Terbatas | Tanggal 03 November 2020 | Pukul 10:30:00
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Perhutanan Sosial

1. Agenda Rapat Terbatas (Ratas) membahas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Perhutanan Sosial.

2. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan para pimpinan kementerian/lembaga (K/L) berkaitan dengan perhutanan sosial yang telah dilaksanakan pemerintah dalam kurun waktu 6 tahun dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat:

a. Dari target capaian perhutanan sosial hingga 2024 sebesar 12,7 juta hektare (ha) telah tercapai 4,2 juta ha hingga per September 2020. Hal tersebut berarti pemerintah masih memiliki sisa target yang cukup banyak untuk dapat diselesaikan di 4 tahun mendatang yakni sekitar 8,5 juta ha. Hal tersebut menunjukkan telah terjadi peningkatan akumulatif yang cukup besar pada 5 tahun pertama, tetapi masih terdapat sisa target yang perlu diselesaikan.

b. Perhutanan sosial bukan sebatas urusan pemberian izin/surat keputusan (SK) kepada masyarakat, tetapi yang terpenting adalah pendampingan untuk program-program lanjutan sehingga masyarakat di sekitar hutan benar-benar memiliki kemampuan dalam mengelola SK yang telah diberikan yakni untuk masuk ke dalam aspek bisnis perhutanan sosial yang tidak hanya mencakup agroforestri, tetapi juga ekowisata, agrosilvopastoral, bioenergi, hasil hutan bukan kayu, dan industri kayu rakyat. Semua hal tersebut menghasilkan dan dapat digunakan untuk menyejahterakan rakyat, tetapi juga sangat memerlukan pendampingan.

c. Pendampingan untuk pengembangan aspek bisnis harus terintegrasi dimulai dari pemberian SK, penyiapan sarana prasarana produksi, dan berbagai pelatihan. Apabila hal tersebut dilakukan, Presiden meyakini Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) akan dapat berkembang dengan baik. Untuk itu, pemerintah harus bekerja dengan fokus terkait hal tersebut agar muncul KUPS pada tahun 2020 dan 2021 yang dapat dijadikan contoh untuk benchmarking bagi kelompok-kelompok yang lain.